{"nodes": [{"key": "celebesmedia.id", "attributes": {"label": "celebesmedia.id", "x": 165.5043450293743, "y": 43.279653251799054, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 39.7399, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 2, "degree": 3}, "_id": "3892435130271246039_10864878485", "id": "celebesmedia.id", "source": "instagram-000001", "content": "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai diterapkan pada Juni 2026.\n\nKebijakan tersebut mencakup insentif untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).\n\n“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (7/5).\n\nPurbaya menjelaskan, kebijakan insentif kendaraan listrik bertujuan mengubah pola konsumsi energi masyarakat dari BBM ke listrik. Menurut dia, langkah itu juga diharapkan dapat mengurangi impor BBM dan minyak mentah Indonesia.\n\n“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.\n\nPemerintah menyiapkan insentif untuk 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk motor listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp5 juta per unit.\n\nSementara itu, insentif untuk mobil listrik akan diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen. Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan listrik penuh dan tidak mencakup kendaraan hibrida.\n\nBaca selengkapnya di www.celebesmedia.id\n\nIkuti juga sosial media kami  & \ndi Instagram, Tiktok, Twitter, Threads, & Youtube\n\n#kemenkeu #insentif #purbaya\n#kendaraanlistrik #ekonomi", "post_id": "3892435130271246039_10864878485"}}, {"key": "celebespsm", "attributes": {"label": "celebespsm", "x": 518.7436177918056, "y": 758.6791357776635, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 39.7399, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3892435130271246039_10864878485", "id": "celebespsm", "source": "instagram-000001", "content": "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai diterapkan pada Juni 2026.\n\nKebijakan tersebut mencakup insentif untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).\n\n“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (7/5).\n\nPurbaya menjelaskan, kebijakan insentif kendaraan listrik bertujuan mengubah pola konsumsi energi masyarakat dari BBM ke listrik. Menurut dia, langkah itu juga diharapkan dapat mengurangi impor BBM dan minyak mentah Indonesia.\n\n“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.\n\nPemerintah menyiapkan insentif untuk 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk motor listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp5 juta per unit.\n\nSementara itu, insentif untuk mobil listrik akan diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen. Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan listrik penuh dan tidak mencakup kendaraan hibrida.\n\nBaca selengkapnya di www.celebesmedia.id\n\nIkuti juga sosial media kami  & \ndi Instagram, Tiktok, Twitter, Threads, & Youtube\n\n#kemenkeu #insentif #purbaya\n#kendaraanlistrik #ekonomi", "post_id": "3892435130271246039_10864878485"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "attributes": {"label": "nasionalcorruptionwatch", "x": 136.24668442376696, "y": 269.2797536520941, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 0, "out_degree": 13, "degree": 13}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "nasionalcorruptionwatch", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "kejaksaan.ri", "attributes": {"label": "kejaksaan.ri", "x": 913.4782074997852, "y": 568.9268078871681, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "kejaksaan.ri", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "divisihumaspolri", "attributes": {"label": "divisihumaspolri", "x": 561.232409679531, "y": 522.1162614832757, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "divisihumaspolri", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "gerindra", "attributes": {"label": "gerindra", "x": 906.1252615498822, "y": 276.7861955208414, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "gerindra", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "prabowo", "attributes": {"label": "prabowo", "x": 270.5128802703259, "y": 385.23521884939913, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "prabowo", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "official.kpk", "attributes": {"label": "official.kpk", "x": 368.2051799256908, "y": 901.0124964454704, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "official.kpk", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "menkeuri", "attributes": {"label": "menkeuri", "x": 483.22774164033564, "y": 213.67736839511952, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "menkeuri", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "dpr_ri", "attributes": {"label": "dpr_ri", "x": 113.59547360607647, "y": 946.2963426804449, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "dpr_ri", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "bpkriofficial", "attributes": {"label": "bpkriofficial", "x": 30.245336031579974, "y": 978.0905124906908, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "bpkriofficial", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "bank_indonesia", "x": 473.0510941485472, "y": 588.982682899485, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "bank_indonesia", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "beacukairi", "attributes": {"label": "beacukairi", "x": 505.3759749976546, "y": 917.1285410304635, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "beacukairi", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "kementerianumkm", "attributes": {"label": "kementerianumkm", "x": 657.3938662247565, "y": 729.0048327249237, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "kementerianumkm", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "badangizinasional.ri", "attributes": {"label": "badangizinasional.ri", "x": 7.333399823319597, "y": 216.33516429133016, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3445, "eigenvector": 76.9231, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3890358081414542798_56449107558", "id": "badangizinasional.ri", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah terus menyuarakan efisiensi anggaran dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di balik itu, sejumlah pengadaan di kementerian dan lembaga-lembaga justru menghadirkan angka-angka yang memancing pertanyaan, bukan karena besarnya saja, tapi karena sulitnya menemukan logika di baliknya.\n\nDi Kementerian Sosial, pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat langsung menyita perhatian. Pagu Rp700 ribu per pasang dengan total Rp27,5 miliar membuat publik bertanya-tanya: sejak kapan sepatu sekolah masuk kategori barang semahal itu? Program yang namanya menggambarkan kesederhanaan justru membuka diri dengan angka yang jauh dari kesan sederhana.\n\nDi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Daftar pengadaannya mencakup tablet Rp17,9 juta per unit dengan total Rp508,49 miliar, sistem teknologi informasi Rp1,2 triliun, hingga semir sepatu Rp1,57 miliar, semua tercatat sebagai belanja lembaga yang urusan utamanya adalah gizi anak. BGN juga mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharga Rp42 juta per unit, totalnya hampir Rp1,2 triliun.\n\nPola seperti ini bukan hanya di satu atau dua instansi saja. Di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya, pengadaan kerap dimulai dengan pagu tinggi, spesifikasi samar, dan minim penjelasan publik. Ketika dipertanyakan, jawabannya hampir selalu sama: sudah sesuai prosedur. Dokumen lengkap, tanda tangan ada di tempatnya dan secara administratif, tidak ada yang bisa digugat.\n\nKetika program sosial justru lebih banyak mengalirkan anggaran ke perangkat mahal, kendaraan, dan perlengkapan yang jauh dari inti programnya, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rakyat, atau ekosistem pengadaan yang tiap tahun terus berputar dengan wajah berbeda, nama program berbeda, tapi karakter yang sama?\n\n#AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #pengadaan #sepatu #kemensos #sekolahrakyat #umkm #mbg #bgn", "post_id": "3890358081414542798_56449107558"}}, {"key": "farisa.muraiki", "attributes": {"label": "farisa.muraiki", "x": 879.8366403585776, "y": 805.1391492118183, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7637479283014765831", "id": "farisa.muraiki", "source": "tiktok-000001", "content": "Kendaraan yang cocok untuk warga gresik, hemat dan ramah lingkungan😍✨ Motor Listrik U-Winfly T85 ‼️ Subsidi 1,000,000 gasskann  MENGANTI  📞 Farisa Muraiki / 0882-0090-40307 #muraikimenganti #muraikihulaan #muraikigresik #fyp #motorlistrik", "post_id": "7637479283014765831"}}, {"key": "MURAIKI", "attributes": {"label": "MURAIKI", "x": 283.5814178684648, "y": 491.05655428942674, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 42.2733, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7637479283014765831", "id": "MURAIKI", "source": "tiktok-000001", "content": "Kendaraan yang cocok untuk warga gresik, hemat dan ramah lingkungan😍✨ Motor Listrik U-Winfly T85 ‼️ Subsidi 1,000,000 gasskann  MENGANTI  📞 Farisa Muraiki / 0882-0090-40307 #muraikimenganti #muraikihulaan #muraikigresik #fyp #motorlistrik", "post_id": "7637479283014765831"}}, {"key": "presgonews", "attributes": {"label": "presgonews", "x": 207.19689225318706, "y": 424.9105556631839, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7637310365834972434", "id": "presgonews", "source": "tiktok-000001", "content": "Pemerintah mulai kasih sinyal kuat soal perubahan kebijakan pajak kendaraan di Indonesia nih, PresGo Folks! Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pajak kendaraan berbahan bakar bensin dan kendaraan listrik ke depannya tidak lagi disamaratakan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Karena kendaraan BBM dan listrik punya dampak lingkungan yang berbeda, maka pendekatan kebijakannya pun dinilai perlu dibedakan guna menekan emisi karbon secara signifikan. Meskipun masih dalam tahap wacana dan pengkajian, arah kebijakan ini diprediksi bakal memberikan insentif atau keringanan bagi pengguna kendaraan listrik, sementara kendaraan bensin mungkin akan dikenakan beban pajak yang lebih tinggi. Tujuannya jelas, supaya masyarakat makin tertarik beralih ke transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan industri hingga infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya. Kalau kebijakan ini benar-benar diketok palu, biaya kepemilikan kendaraan listrik bisa jadi jauh lebih masuk akal secara ekonomi dalam jangka panjang. Jadi, sudah kepikiran buat beralih ke kendaraan listrik belum, nih? Baca selengkapnya di presgonews.com Follow  untuk informasi edukatif dan terpercaya lainnya. #PresGoNews", "post_id": "7637310365834972434"}}, {"key": "Presgonews", "attributes": {"label": "Presgonews", "x": 508.2016897931467, "y": 158.08357170285447, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 42.2733, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7637310365834972434", "id": "Presgonews", "source": "tiktok-000001", "content": "Pemerintah mulai kasih sinyal kuat soal perubahan kebijakan pajak kendaraan di Indonesia nih, PresGo Folks! Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pajak kendaraan berbahan bakar bensin dan kendaraan listrik ke depannya tidak lagi disamaratakan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Karena kendaraan BBM dan listrik punya dampak lingkungan yang berbeda, maka pendekatan kebijakannya pun dinilai perlu dibedakan guna menekan emisi karbon secara signifikan. Meskipun masih dalam tahap wacana dan pengkajian, arah kebijakan ini diprediksi bakal memberikan insentif atau keringanan bagi pengguna kendaraan listrik, sementara kendaraan bensin mungkin akan dikenakan beban pajak yang lebih tinggi. Tujuannya jelas, supaya masyarakat makin tertarik beralih ke transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan industri hingga infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya. Kalau kebijakan ini benar-benar diketok palu, biaya kepemilikan kendaraan listrik bisa jadi jauh lebih masuk akal secara ekonomi dalam jangka panjang. Jadi, sudah kepikiran buat beralih ke kendaraan listrik belum, nih? Baca selengkapnya di presgonews.com Follow  untuk informasi edukatif dan terpercaya lainnya. #PresGoNews", "post_id": "7637310365834972434"}}, {"key": "@garudatv.official", "attributes": {"label": "@garudatv.official", "x": 370.16817197685634, "y": 155.37529165330565, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "1FOkA2T4kWE", "id": "@garudatv.official", "source": "youtube-000001", "content": "Menkeu Purbaya Targetkan Insentif Kendaraan Listrik | EKONOMI 8\n\nGARUDA TV  - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan insentif kendaraan listrik ditargetkan mulai diterapkan pada Juni 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk mendorong penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.\n\nPurbaya menjelaskan, program insentif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM.\n\nDalam skema yang disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp5 juta per unit untuk 100 ribu unit sepeda motor listrik. Selain itu, untuk 100 ribu unit mobil listrik, pemerintah menyiapkan insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 40 hingga 100 persen.\n\nMenurut Purbaya, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat serta menekan konsumsi BBM secara signifikan dalam jangka panjang.\n\nIa juga menambahkan bahwa besaran insentif akan disesuaikan dengan jenis baterai yang digunakan, baik berbasis nikel maupun non-nikel. Namun, insentif PPN ditanggung pemerintah hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni dan tidak mencakup kendaraan hybrid.\n\nPemerintah menilai langkah ini penting untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional sekaligus mendukung industri otomotif ramah lingkungan di dalam negeri.\n\n#kendaraanlistrik  #InsentifEV #menkeu  #purbayayudhisadewa  #mobillistrik  #motorlistrik  #PPNDTP #ketahananenergi  #garudatv  #OtomotifIndonesia #laporan8    #garudatv \n\nDigital TV Indonesia, Berita Terpercaya\n\nSaksikan Garuda TV di Free to Air atau Streaming melalui:\nwww.garuda.tv | YouTube Garuda TV | Aplikasi Vidio | Wewatch | IndiHome CH111 | Transvision CH824 | FirstMedia CH45\n\nScan ulang saluran digital kamu sekarang ya dan saksikan terus program-program seru terbaru hanya di GarudaTV.\nSubscribe GarudaTV Official Youtube Channel    /   \nFollow our Official TikTok   / garudatv.official  \nLike our Official Facebook   / garudatv.official  \nFollow our Official Instagram   / garudatv.official", "post_id": "1FOkA2T4kWE"}}, {"key": "garudatv.official", "attributes": {"label": "garudatv.official", "x": 643.104017536006, "y": 797.1102651675931, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 42.2733, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "1FOkA2T4kWE", "id": "garudatv.official", "source": "youtube-000001", "content": "Menkeu Purbaya Targetkan Insentif Kendaraan Listrik | EKONOMI 8\n\nGARUDA TV  - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan insentif kendaraan listrik ditargetkan mulai diterapkan pada Juni 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk mendorong penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.\n\nPurbaya menjelaskan, program insentif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM.\n\nDalam skema yang disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp5 juta per unit untuk 100 ribu unit sepeda motor listrik. Selain itu, untuk 100 ribu unit mobil listrik, pemerintah menyiapkan insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 40 hingga 100 persen.\n\nMenurut Purbaya, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat serta menekan konsumsi BBM secara signifikan dalam jangka panjang.\n\nIa juga menambahkan bahwa besaran insentif akan disesuaikan dengan jenis baterai yang digunakan, baik berbasis nikel maupun non-nikel. Namun, insentif PPN ditanggung pemerintah hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni dan tidak mencakup kendaraan hybrid.\n\nPemerintah menilai langkah ini penting untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional sekaligus mendukung industri otomotif ramah lingkungan di dalam negeri.\n\n#kendaraanlistrik  #InsentifEV #menkeu  #purbayayudhisadewa  #mobillistrik  #motorlistrik  #PPNDTP #ketahananenergi  #garudatv  #OtomotifIndonesia #laporan8    #garudatv \n\nDigital TV Indonesia, Berita Terpercaya\n\nSaksikan Garuda TV di Free to Air atau Streaming melalui:\nwww.garuda.tv | YouTube Garuda TV | Aplikasi Vidio | Wewatch | IndiHome CH111 | Transvision CH824 | FirstMedia CH45\n\nScan ulang saluran digital kamu sekarang ya dan saksikan terus program-program seru terbaru hanya di GarudaTV.\nSubscribe GarudaTV Official Youtube Channel    /   \nFollow our Official TikTok   / garudatv.official  \nLike our Official Facebook   / garudatv.official  \nFollow our Official Instagram   / garudatv.official", "post_id": "1FOkA2T4kWE"}}, {"key": "@hmjteknikpolije4914", "attributes": {"label": "@hmjteknikpolije4914", "x": 971.9326827774582, "y": 454.68211434647844, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "QUtjrkrw38A", "id": "@hmjteknikpolije4914", "source": "youtube-000001", "content": "PODCAST BISIK EPS.15 HMJ TEKNIK 2026\n\n📢 BISIK Episode 15 📢\nElectric Revolution dalam Perkembangan Kendaraan Listrik di Indonesia ⚡🚗\n\nSeiring perkembangan teknologi, kendaraan listrik mulai menjadi perhatian di Indonesia. Tapi, sejauh mana perkembangannya saat ini? 🚘🔌\nDi episode kali ini, BISIK akan membahas perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, mulai dari teknologi kendaraan listrik, perkembangan baterai, sistem charging, hingga kesiapan infrastruktur pendukung seperti SPKLU di berbagai daerah. \n\nBersama narasumber yang berpengalaman di bidang tersebut, Bapak Dr. Ir. Nurul Zainal Fanani, S.ST., M.T. , bersama beliau kita juga akan membahas berbagai fakta dan tantangan kendaraan listrik, seperti isu keamanan saat banjir, dampak lingkungan, kesiapan sistem kelistrikan Indonesia, hingga peluang besar industri electric di masa depan. \n\nSelain itu, podcast ini juga akan mengupas peluang karier bagi mahasiswa teknik di industri kendaraan listrik yang saat ini berkembang sangat pesat, serta skill apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi revolusi teknologi transportasi modern. 🚘💡\n\nBuat kamu yang penasaran tentang masa depan kendaraan listrik dan perkembangan teknologi otomotif di Indonesia, jangan sampai ketinggalan episode ini! 🎙️⚡\n\nTayang di:\n📺YouTube: HMJ Teknik POLIJE\n🎵Spotify: HMJ TEKNIK POLIJE\n\nTeknik...!\nPunya Hati, Punya Nyali!\n\nWhatsApp: 081392232558\nSurel: hmj_teknik\ninstagram:", "post_id": "QUtjrkrw38A"}}, {"key": "hmj_teknikpolije", "attributes": {"label": "hmj_teknikpolije", "x": 165.57568765269127, "y": 480.98908407273365, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 42.2733, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "QUtjrkrw38A", "id": "hmj_teknikpolije", "source": "youtube-000001", "content": "PODCAST BISIK EPS.15 HMJ TEKNIK 2026\n\n📢 BISIK Episode 15 📢\nElectric Revolution dalam Perkembangan Kendaraan Listrik di Indonesia ⚡🚗\n\nSeiring perkembangan teknologi, kendaraan listrik mulai menjadi perhatian di Indonesia. Tapi, sejauh mana perkembangannya saat ini? 🚘🔌\nDi episode kali ini, BISIK akan membahas perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, mulai dari teknologi kendaraan listrik, perkembangan baterai, sistem charging, hingga kesiapan infrastruktur pendukung seperti SPKLU di berbagai daerah. \n\nBersama narasumber yang berpengalaman di bidang tersebut, Bapak Dr. Ir. Nurul Zainal Fanani, S.ST., M.T. , bersama beliau kita juga akan membahas berbagai fakta dan tantangan kendaraan listrik, seperti isu keamanan saat banjir, dampak lingkungan, kesiapan sistem kelistrikan Indonesia, hingga peluang besar industri electric di masa depan. \n\nSelain itu, podcast ini juga akan mengupas peluang karier bagi mahasiswa teknik di industri kendaraan listrik yang saat ini berkembang sangat pesat, serta skill apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi revolusi teknologi transportasi modern. 🚘💡\n\nBuat kamu yang penasaran tentang masa depan kendaraan listrik dan perkembangan teknologi otomotif di Indonesia, jangan sampai ketinggalan episode ini! 🎙️⚡\n\nTayang di:\n📺YouTube: HMJ Teknik POLIJE\n🎵Spotify: HMJ TEKNIK POLIJE\n\nTeknik...!\nPunya Hati, Punya Nyali!\n\nWhatsApp: 081392232558\nSurel: hmj_teknik\ninstagram:", "post_id": "QUtjrkrw38A"}}, {"key": "@davetakesiton", "attributes": {"label": "@davetakesiton", "x": 309.49496966206726, "y": 580.8515118013704, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "DbtY81jAT7o", "id": "@davetakesiton", "source": "youtube-000001", "content": "Kekacauan di Industri Pengisian Daya Kendaraan Listrik Mungkin Merupakan Kabar Baik Bagi Pengemud...\n\nPasar kendaraan listrik mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan industri pengisian daya EV kesulitan untuk mengimbanginya, yang mengakibatkan kekacauan bagi operator stasiun pengisian daya, tetapi kekacauan ini bisa menjadi berkah tersembunyi bagi pengemudi EV. Dengan tarif pengisian daya dan biaya pengisian daya yang berfluktuasi secara liar, pemilik EV yang cerdas dan bijak dapat memanfaatkan situasi ini untuk menghemat uang dan menikmati penghematan biaya. Dengan memanfaatkan keanggotaan, diskon, dan teknik penganggaran, pengemudi EV dapat menavigasi pasar EV yang kompleks dan meraih keuntungan. Industri EV berkembang pesat, dengan teknologi dan inovasi baru yang muncul setiap hari, seperti aplikasi be.ev, yang dapat membantu pemilik EV memaksimalkan pengalaman kendaraan listrik mereka. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kondisi terkini industri pengisian daya EV, termasuk tantangan yang dihadapi oleh stasiun pengisian daya dan peluang yang tersedia bagi pengemudi EV, serta memberikan kiat-kiat EV tentang cara memaksimalkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik Anda, mulai dari menemukan stasiun pengisian daya terbaik hingga meminimalkan biaya pengisian daya Anda, semuanya sambil menggunakan standar CCS untuk memastikan pengisian daya yang lancar. Dengan bijak dalam mengatur kebiasaan pengisian daya kendaraan listrik Anda, Anda dapat memanfaatkan kekacauan yang terjadi saat ini di industri pengisian daya kendaraan listrik dan menikmati berbagai manfaat kepemilikan kendaraan listrik.\n\n// Media Sosial\nEmail: davetakesiton\nTwitter:   / davetakesiton  \n\n// Dukung Kami Lebih Lanjut\nPatreon:   / davetakesiton  \nGabung ke saluran ini untuk mendapatkan akses ke keuntungan:\n   /   \n\n// Referensi\nKode Referensi Octopus Energy milik Dave: https://share.octopus.energy/wheat-ro... \nKode Referensi Octopus Energy milik Jonas: https://share.octopus.energy/rich-ibe...\nKode Referensi Tesla: https://ts.la/dave87278 \n\n// Tentang Saluran Ini\nDave Takes It On adalah saluran yang didedikasikan untuk segala hal tentang kendaraan listrik (EV). Saluran ini dikelola oleh Dave dan Jonas, tim ayah dan anak yang berbasis di Inggris.", "post_id": "DbtY81jAT7o"}}, {"key": "davetakesiton", "attributes": {"label": "davetakesiton", "x": 713.4846873286733, "y": 450.7569212964375, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 42.2733, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "DbtY81jAT7o", "id": "davetakesiton", "source": "youtube-000001", "content": "Kekacauan di Industri Pengisian Daya Kendaraan Listrik Mungkin Merupakan Kabar Baik Bagi Pengemud...\n\nPasar kendaraan listrik mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan industri pengisian daya EV kesulitan untuk mengimbanginya, yang mengakibatkan kekacauan bagi operator stasiun pengisian daya, tetapi kekacauan ini bisa menjadi berkah tersembunyi bagi pengemudi EV. Dengan tarif pengisian daya dan biaya pengisian daya yang berfluktuasi secara liar, pemilik EV yang cerdas dan bijak dapat memanfaatkan situasi ini untuk menghemat uang dan menikmati penghematan biaya. Dengan memanfaatkan keanggotaan, diskon, dan teknik penganggaran, pengemudi EV dapat menavigasi pasar EV yang kompleks dan meraih keuntungan. Industri EV berkembang pesat, dengan teknologi dan inovasi baru yang muncul setiap hari, seperti aplikasi be.ev, yang dapat membantu pemilik EV memaksimalkan pengalaman kendaraan listrik mereka. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kondisi terkini industri pengisian daya EV, termasuk tantangan yang dihadapi oleh stasiun pengisian daya dan peluang yang tersedia bagi pengemudi EV, serta memberikan kiat-kiat EV tentang cara memaksimalkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik Anda, mulai dari menemukan stasiun pengisian daya terbaik hingga meminimalkan biaya pengisian daya Anda, semuanya sambil menggunakan standar CCS untuk memastikan pengisian daya yang lancar. Dengan bijak dalam mengatur kebiasaan pengisian daya kendaraan listrik Anda, Anda dapat memanfaatkan kekacauan yang terjadi saat ini di industri pengisian daya kendaraan listrik dan menikmati berbagai manfaat kepemilikan kendaraan listrik.\n\n// Media Sosial\nEmail: davetakesiton\nTwitter:   / davetakesiton  \n\n// Dukung Kami Lebih Lanjut\nPatreon:   / davetakesiton  \nGabung ke saluran ini untuk mendapatkan akses ke keuntungan:\n   /   \n\n// Referensi\nKode Referensi Octopus Energy milik Dave: https://share.octopus.energy/wheat-ro... \nKode Referensi Octopus Energy milik Jonas: https://share.octopus.energy/rich-ibe...\nKode Referensi Tesla: https://ts.la/dave87278 \n\n// Tentang Saluran Ini\nDave Takes It On adalah saluran yang didedikasikan untuk segala hal tentang kendaraan listrik (EV). Saluran ini dikelola oleh Dave dan Jonas, tim ayah dan anak yang berbasis di Inggris.", "post_id": "DbtY81jAT7o"}}, {"key": "@plnepi", "attributes": {"label": "@plnepi", "x": 420.4451368893086, "y": 780.3320868184126, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "oGdXWocH-1A", "id": "@plnepi", "source": "youtube-000001", "content": "EPI Clean Energy Day PLN EPI - LRT\n\nHai EPIzen \n\nZaza dari Divisi Umum PLN EPI memilih menggunakan Lmenuju kantor sebagai langkah sederhana mendukung lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan 🚆🌱\n\nYuk, kembali ikut berpartisipasi di EPI Clean Energy Day besok, Jumat 8 Mei dengan:\n🚫 Tidak menggunakan kendaraan berbasis BBM di lingkungan kantor\n🚶‍♂️ Menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik, atau berjalan kaki\n📝 Mencatat histori perjalanan untuk menghitung pengurangan emisi\n\nJangan lupa upload perjalananmu di Instagram Story, mention  dan gunakan:\n#FuelFreeFriday\n#EPICleanEnergyDay\n#SinergiuntukEnergi\n\nKarena perubahan besar dimulai dari langkah kecil bersama ✨", "post_id": "oGdXWocH-1A"}}, {"key": "pln.epi", "attributes": {"label": "pln.epi", "x": 12.575701143712092, "y": 720.6977165761162, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 42.2733, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "oGdXWocH-1A", "id": "pln.epi", "source": "youtube-000001", "content": "EPI Clean Energy Day PLN EPI - LRT\n\nHai EPIzen \n\nZaza dari Divisi Umum PLN EPI memilih menggunakan Lmenuju kantor sebagai langkah sederhana mendukung lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan 🚆🌱\n\nYuk, kembali ikut berpartisipasi di EPI Clean Energy Day besok, Jumat 8 Mei dengan:\n🚫 Tidak menggunakan kendaraan berbasis BBM di lingkungan kantor\n🚶‍♂️ Menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik, atau berjalan kaki\n📝 Mencatat histori perjalanan untuk menghitung pengurangan emisi\n\nJangan lupa upload perjalananmu di Instagram Story, mention  dan gunakan:\n#FuelFreeFriday\n#EPICleanEnergyDay\n#SinergiuntukEnergi\n\nKarena perubahan besar dimulai dari langkah kecil bersama ✨", "post_id": "oGdXWocH-1A"}}, {"key": "@TribunMedanTV", "attributes": {"label": "@TribunMedanTV", "x": 345.418243440595, "y": 624.5730804802, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "zAadDpTRZNQ", "id": "@TribunMedanTV", "source": "youtube-000001", "content": "TEGAS❗BEM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG❓\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUN-MEDAN.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University menolak perguruan tinggi dilibatkan dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).\n\nMelalui unggahan yang dipajang di akun Instagram  pada Rabu (6/5/2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi ini.\n\n\"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,\" pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.\n\nPihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal.\n\nUnggahan BEM IPB itu juga menyoroti ribuan kasus keracunan MBG, penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.\n\nEditor Video: M Andimaz Kahfi\n\nBergabung dengan channel ini untuk mendapatkan akses ke berbagai keuntungan:\n   /   \n\nBaca selengkapnya di www.tribun-medan.com\n\n#TribunMedan #bem #ipb #kampus #dapur #mbg", "post_id": "zAadDpTRZNQ"}}, {"key": "bemkmipb", "attributes": {"label": "bemkmipb", "x": 111.06623743816068, "y": 706.4763396431822, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 90.8304, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 4, "out_degree": 0, "degree": 4}, "_id": "zAadDpTRZNQ", "id": "bemkmipb", "source": "youtube-000001", "content": "TEGAS❗BEM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG❓\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUN-MEDAN.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University menolak perguruan tinggi dilibatkan dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).\n\nMelalui unggahan yang dipajang di akun Instagram  pada Rabu (6/5/2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi ini.\n\n\"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,\" pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.\n\nPihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal.\n\nUnggahan BEM IPB itu juga menyoroti ribuan kasus keracunan MBG, penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.\n\nEditor Video: M Andimaz Kahfi\n\nBergabung dengan channel ini untuk mendapatkan akses ke berbagai keuntungan:\n   /   \n\nBaca selengkapnya di www.tribun-medan.com\n\n#TribunMedan #bem #ipb #kampus #dapur #mbg", "post_id": "zAadDpTRZNQ"}}, {"key": "tribunmedantv", "attributes": {"label": "tribunmedantv", "x": 942.8829240470475, "y": 690.8080562743021, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 32.5618, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "zAadDpTRZNQ", "id": "tribunmedantv", "source": "youtube-000001", "content": "TEGAS❗BEM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG❓\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUN-MEDAN.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University menolak perguruan tinggi dilibatkan dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).\n\nMelalui unggahan yang dipajang di akun Instagram  pada Rabu (6/5/2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi ini.\n\n\"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,\" pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.\n\nPihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal.\n\nUnggahan BEM IPB itu juga menyoroti ribuan kasus keracunan MBG, penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.\n\nEditor Video: M Andimaz Kahfi\n\nBergabung dengan channel ini untuk mendapatkan akses ke berbagai keuntungan:\n   /   \n\nBaca selengkapnya di www.tribun-medan.com\n\n#TribunMedan #bem #ipb #kampus #dapur #mbg", "post_id": "zAadDpTRZNQ"}}, {"key": "@kompascomnusantara", "attributes": {"label": "@kompascomnusantara", "x": 335.16421424939404, "y": 570.4555092272317, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "NCORDKfYrr0", "id": "@kompascomnusantara", "source": "youtube-000001", "content": "BEM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG\n\nBadan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University menolak perguruan tinggi dilibatkan dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).\n\nMelalui unggahan yang dipajang di akun Instagram  pada Rabu (6/5/2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi ini.\n\n\"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,\" pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.\n\nPihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal. \n\nUnggahan BEM IPB itu juga menyoroti ribuan kasus keracunan MBG, penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.\n\nSimak selengkapnya dalam video berikut!\n\nPenulis: Melvina Tionardus, Mahar Prastiwi\nPenulis Naskah: Vina Muthi Ambarwati\nNarator: Vina Muthi Ambarwati\nVideo Editor: Destri Abdi Saputro\nProduser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas\n\n#Politik #Pemerintah #DailyNews #BEMIPB #SPPG #DadanHindayana #ProgramMBG #DapurMBG #BGN #MakanBergiziGratis #MBG\n\nMusic: Final Girl - Jeremy Blake\n\nArtikel terkait:\nhttps://edukasi.kompas.com/read/2026/...", "post_id": "NCORDKfYrr0"}}, {"key": "@kompascomreport", "attributes": {"label": "@kompascomreport", "x": 648.0988669960473, "y": 664.0469495246302, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "1OptnPZBAxI", "id": "@kompascomreport", "source": "youtube-000001", "content": "BEM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG\n\nBadan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University menolak perguruan tinggi dilibatkan dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).\r\n\r\nMelalui unggahan yang dipajang di akun Instagram  pada Rabu (6/5/2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi ini.\r\n\r\n\"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,\" pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.\r\n\r\nPihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal. \r\n\r\nUnggahan BEM IPB itu juga menyoroti ribuan kasus keracunan MBG, penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.\r\n\r\nSimak selengkapnya dalam video berikut!\r\n\r\nPenulis: Melvina Tionardus, Mahar Prastiwi\r\nPenulis Naskah: Vina Muthi Ambarwati\r\nNarator: Vina Muthi Ambarwati\r\nVideo Editor: Destri Abdi Saputro\r\nProduser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas\r\n\r\n#Politik #Pemerintah #DailyNews #BEMIPB #SPPG #DadanHindayana #ProgramMBG #DapurMBG #BGN #MakanBergiziGratis #MBG\r\n\r\nMusic: Final Girl - Jeremy Blake\r\n\r\nArtikel terkait:\r\nhttps://edukasi.kompas.com/read/2026/...", "post_id": "1OptnPZBAxI"}}, {"key": "@kompascom", "attributes": {"label": "@kompascom", "x": 715.5896450610096, "y": 504.87177737229973, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 22.8504, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "NraFNxplJgE", "id": "@kompascom", "source": "youtube-000001", "content": "BEM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG\n\nBadan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University menolak perguruan tinggi dilibatkan dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).\r\n\r\nMelalui unggahan yang dipajang di akun Instagram  pada Rabu (6/5/2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan pendirian dapur MBG (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi ini.\r\n\r\n\"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,\" pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.\r\n\r\nPihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal. \r\n\r\nUnggahan BEM IPB itu juga menyoroti ribuan kasus keracunan MBG, penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.\r\n\r\nSimak selengkapnya dalam video berikut!\r\n\r\nPenulis: Melvina Tionardus, Mahar Prastiwi\r\nPenulis Naskah: Vina Muthi Ambarwati\r\nNarator: Vina Muthi Ambarwati\r\nVideo Editor: Destri Abdi Saputro\r\nProduser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas\r\n\r\n#Politik #Pemerintah #DailyNews #BEMIPB #SPPG #DadanHindayana #ProgramMBG #DapurMBG #BGN #MakanBergiziGratis #MBG\r\n\r\nMusic: Final Girl - Jeremy Blake\r\n\r\nArtikel terkait:\r\nhttps://edukasi.kompas.com/read/2026/...", "post_id": "NraFNxplJgE"}}], "edges": [{"key": "celebesmedia.id", "source": "celebesmedia.id", "target": "celebesmedia.id", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "celebesmedia.id", "source": "celebesmedia.id", "target": "celebespsm", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "kejaksaan.ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "divisihumaspolri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "gerindra", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "prabowo", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "official.kpk", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "menkeuri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "dpr_ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "bpkriofficial", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "beacukairi", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "kementerianumkm", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "badangizinasional.ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "nasionalcorruptionwatch", "source": "nasionalcorruptionwatch", "target": "bpkriofficial", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "farisa.muraiki", "source": "farisa.muraiki", "target": "MURAIKI", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "presgonews", "source": "presgonews", "target": "Presgonews", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "@garudatv.official", "source": "@garudatv.official", "target": "garudatv.official", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@hmjteknikpolije4914", "source": "@hmjteknikpolije4914", "target": "hmj_teknikpolije", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@davetakesiton", "source": "@davetakesiton", "target": "davetakesiton", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@plnepi", "source": "@plnepi", "target": "pln.epi", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TribunMedanTV", "source": "@TribunMedanTV", "target": "bemkmipb", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TribunMedanTV", "source": "@TribunMedanTV", "target": "tribunmedantv", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@kompascomnusantara", "source": "@kompascomnusantara", "target": "bemkmipb", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@kompascomreport", "source": "@kompascomreport", "target": "bemkmipb", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@kompascom", "source": "@kompascom", "target": "bemkmipb", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}