{"nodes": [{"key": "magenfoxyta", "attributes": {"label": "magenfoxyta", "x": 47.809674689648915, "y": 927.221737369895, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2069355942584754179", "id": "magenfoxyta", "source": "retweet-000002", "content": ">di akhir, artikel bahas masalah rupiah. kalau rupiah sampai tembus 20.000 per dolar, dampaknya berat inflasi naik, utang…", "post_id": "2069355942584754179"}}, {"key": "Txtdariiugm", "attributes": {"label": "Txtdariiugm", "x": 98.33635723330947, "y": 67.61506390014272, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 64.8956, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "2069355942584754179", "id": "Txtdariiugm", "source": "retweet-000002", "content": ">di akhir, artikel bahas masalah rupiah. kalau rupiah sampai tembus 20.000 per dolar, dampaknya berat inflasi naik, utang…", "post_id": "2069355942584754179"}}, {"key": "DIDESIGNR2D2", "attributes": {"label": "DIDESIGNR2D2", "x": 758.0807480235951, "y": 400.8274168603466, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2069465254627819837", "id": "DIDESIGNR2D2", "source": "tweet-000004", "content": "Efek inflasi dan perang kak, rupiah melemah", "post_id": "2069465254627819837"}}, {"key": "cayasphere", "attributes": {"label": "cayasphere", "x": 24.96624582608231, "y": 437.7426964842401, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 84.2505, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069465254627819837", "id": "cayasphere", "source": "tweet-000004", "content": "Efek inflasi dan perang kak, rupiah melemah", "post_id": "2069465254627819837"}}, {"key": "ruzaldi06", "attributes": {"label": "ruzaldi06", "x": 360.0021230292121, "y": 757.9572350698804, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2069431727249101294", "id": "ruzaldi06", "source": "tweet-000004", "content": "inimah ujungnya hancur bersama, yg nabung kena inflasi yg lg kredit kena hajar kenaikan suku bunga. yg untung yg taruh duit di dollar mlh secara tdk langsung rupiah bener2 ga berguna", "post_id": "2069431727249101294"}}, {"key": "txtdaritaxpayer", "attributes": {"label": "txtdaritaxpayer", "x": 807.520970506691, "y": 474.7567019766952, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 84.2505, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069431727249101294", "id": "txtdaritaxpayer", "source": "tweet-000004", "content": "inimah ujungnya hancur bersama, yg nabung kena inflasi yg lg kredit kena hajar kenaikan suku bunga. yg untung yg taruh duit di dollar mlh secara tdk langsung rupiah bener2 ga berguna", "post_id": "2069431727249101294"}}, {"key": "Dodobasuki", "attributes": {"label": "Dodobasuki", "x": 852.836913073902, "y": 374.7547952338797, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "2069216950052675977", "id": "Dodobasuki", "source": "tweet-000004", "content": "Lha? Terus maksudnya? Seanjloknya rupiah sekarang, 500ribu enam tahun lalu apa setara 5juta sekarang? Kan ya gak juga. \nCoba melek dikit hitung pakai\nFuture value. nilainya setara dengan sekitar Rp583.380 saat ini di tahun 2026 akibat akumulasi inflasi. That's the prof smart ass!", "post_id": "2069216950052675977"}}, {"key": "seongeom00", "attributes": {"label": "seongeom00", "x": 547.151234364972, "y": 750.5443198170614, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 58.444, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069216950052675977", "id": "seongeom00", "source": "tweet-000004", "content": "Lha? Terus maksudnya? Seanjloknya rupiah sekarang, 500ribu enam tahun lalu apa setara 5juta sekarang? Kan ya gak juga. \nCoba melek dikit hitung pakai\nFuture value. nilainya setara dengan sekitar Rp583.380 saat ini di tahun 2026 akibat akumulasi inflasi. That's the prof smart ass!", "post_id": "2069216950052675977"}}, {"key": "wonfeelmyhear", "attributes": {"label": "wonfeelmyhear", "x": 106.2468805687008, "y": 34.496782191460355, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 58.444, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069216950052675977", "id": "wonfeelmyhear", "source": "tweet-000004", "content": "Lha? Terus maksudnya? Seanjloknya rupiah sekarang, 500ribu enam tahun lalu apa setara 5juta sekarang? Kan ya gak juga. \nCoba melek dikit hitung pakai\nFuture value. nilainya setara dengan sekitar Rp583.380 saat ini di tahun 2026 akibat akumulasi inflasi. That's the prof smart ass!", "post_id": "2069216950052675977"}}, {"key": "Zeefire02", "attributes": {"label": "Zeefire02", "x": 662.1304562427521, "y": 425.36691018105046, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 58.444, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069216950052675977", "id": "Zeefire02", "source": "tweet-000004", "content": "Lha? Terus maksudnya? Seanjloknya rupiah sekarang, 500ribu enam tahun lalu apa setara 5juta sekarang? Kan ya gak juga. \nCoba melek dikit hitung pakai\nFuture value. nilainya setara dengan sekitar Rp583.380 saat ini di tahun 2026 akibat akumulasi inflasi. That's the prof smart ass!", "post_id": "2069216950052675977"}}, {"key": "suaramuslimahjabar", "attributes": {"label": "suaramuslimahjabar", "x": 312.8789924689145, "y": 522.8321896674324, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "100064283155685_1447083657444392", "id": "suaramuslimahjabar", "source": "facebook-000001", "content": "#Fokus\n\nKrisis Kedelai, Tahu dan Tempe Masihkah Murah?\n\nHarga kedelai di Indonesia naik sebagai imbas kenaikan pada tingkat global. Harga kedelai dunia pada 21 Mei 2026 sebesar USD11,94/bushel, naik 18,3% dari awal tahun. Harga ini diprediksi akan naik lagi hingga USD13—14 (Rp230.308—248.024) per bushel setelah adanya kesepakatan pembelian kedelai AS dalam jumlah besar oleh Cina baru-baru ini. (Farm Progress, 18-5-2026). Di Indonesia, Data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa harga kedelai impor di tingkat nasional pada 26 Mei 2026 adalah Rp13.679 per kg, naik 1,12% dibandingkan pada awal tahun.\n\nSelain karena kenaikan harga kedelai dunia, kenaikan harga kedelai di Indonesia juga disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah terus melemah sejak awal tahun hingga menyentuh angka Rp17.906 per dolar AS pada Kamis (28-5-2026).\n\nKenaikan harga tahu dan tempe merupakan sebuah ironi. Pada saat harga ayam, daging, dan ikan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, kini tahu dan tempe pun tidak murah lagi. Alhasil, asupan protein untuk masyarakat makin minim, kualitas gizi masyarakat pun makin menurun.\n\nAlih-alih menyelesaikan masalah produksi dalam negeri, pemerintah justru menggenjot impor kedelai. Pemerintah membuat regulasi yang memasukkan kedelai sebagai komoditas impor non-larangan terbatas (non-lartas) sehingga perusahaan pengimpor bebas memasukkan kedelai ke Indonesia seberapa pun banyaknya. Kebijakan negara untuk melegalkan dominasi impor kedelai merupakan cerminan kuatnya liberalisasi pangan. Indonesia sebagai negara pengikut dalam konstelasi global berada dalam dominasi negara kapitalis (AS) sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produk pertanian AS. Dominasi ini tampak dalam keputusan impor pangan yang masif dari negara adikuasa tersebut.\n\nIni adalah konsekuensi adopsi sistem kapitalisme oleh Indonesia dan dunia. Kapitalisme memandang pangan hanya sebagai komoditas yang diperlakukan berbasis prinsip ekonomi, yaitu meraih keuntungan sebesar-besarnya. Impor lebih menguntungkan bagi para pejabat karena berpotensi mendatangkan keuntungan pribadi bagi dirinya dan pengusaha yang mendukungnya dalam kontestasi politik.\n\nNegara akhirnya menjadi seperti pedagang yang membuat keputusan berdasarkan untung rugi personal, bukan demi kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, negara lepas tangan dari urusan pangan rakyat dan menyerahkan pada mekanisme pasar.\n\nBerbeda dengan kapitalisme, Islam memandang persoalan pangan bukan sebaga komoditas semata, tetapi kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa di antara kalian ketika pagi merasakan sehat jasmaninya, menemukan rasa aman pada dirinya, dan memiliki makanan pokok hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya.” (HR Tirmizi dan Ibnu Majah).\n\nKetersediaan pangan akan mewujudkan salah satu maqashidu syariah, yaitu hifzhu nafs (penjagaan jiwa). Hal ini menjadi tanggung jawab penguasa yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda,\n\nأَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ\n\n“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).\n\nKhalifah mengurus rakyat dengan prinsip “tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah” (kebijakan imam untuk mengurusi rakyat bergantung pada kemaslahatan), yaitu bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi penguasa dan kroninya.\n\nPolitik ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan individu per individu. Komoditas pangan strategis (seperti kedelai dan tempe sebagai sumber protein nabati) harus tersedia dalam jumlah cukup, yaitu mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, tanpa ada yang kekurangan atau kesulitan mengakses. Negara tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi juga kedaulatan pangan. Harga komoditas pangan strategis juga harus terjangkau oleh seluruh rakyat.\n\nNegara harus memperhatikan aspek produksi dan distribusi pangan. Pada aspek produksi, negara memastikan ketersediaan lahan cukup sehingga secara kuantitas bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.\n\nIslam memiliki solusi untuk permasalahan lahan, yaitu pertama, dengan pemberian lahan produktif dari negara pada rakyat (iqtha’). Yang kedua adalah kebolehan menghidupkan tanah mati (ihyaul mawat), yaitu tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut terkategori tanah mati dan negara boleh mengambilnya untuk diberikan pada orang yang membutuhkan lahan dan bersedia menggarapnya. Dengan dua solusi ini, problem kekurangan lahan bisa teratasi.\n\nNegara Khilafah juga akan meningkatkan produksi pangan dengan penggunaan bibit unggul sehingga hasilnya lebih banyak dan kualitasnya terjamin. Negara juga akan memfasilitasi petani dengan menyediakan bibit dan pupuk, air irigasi, pestisida, penyuluh pertanian, dan semua alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi pertanian (saprotan).\n\nPembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung logistik dari petani ke pasar maupun konsumen. Teknologi pascapanen akan dikembangkan sehingga hasil panen tidak mudah mengalami susut (penurunan nilai ekonomi). Khilafah juga akan membiayai riset untuk mengembangkan varietas unggul sehingga membantu petani dalam produksi.\n\nNegara memberantas pelaku monopoli dan penimbunan yang bisa merusak harga alami pasar. Infrastruktur antarwilayah dipastikan tersedia dengan baik sehingga distribusi berjalan lancar.\n\nHarga bahan bakar dalam Khilafah akan dijaga agar murah dan stabil sehingga rakyat mudah mengaksesnya. Hal ini bisa terwujud dengan pengelolaan sumber daya alam milik umum (tambang migas) oleh negara, tidak diserahkan pada swasta, apalagi asing.\n\nKesatuan kaum muslim sedunia akan menjamin rantai pasok tetap aman. Jika ada wilayah yang kekurangan pangan strategis tertentu, baik karena paceklik atau hal lainnya, khalifah akan mendatangkan pasokan dari wilayah lain di dalam negara Khilafah. Demikian pula dalam hal penyediaan bahan bakar. Dengan demikian, negara tidak perlu melakukan impor terhadap komoditas strategis. Hal ini akan mencegah negara berada dalam dominasi negara asing.\n\nAllah Taala berfirman,\n\nوَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا\n\n“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).\n\nAdapun perdagangan luar negeri diatur bukan dengan orientasi keuntungan semata, melainkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan dan kepentingan dakwah dan jihad. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 161, “Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal barang dagangan. Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun barang dagangannya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dan mereka. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) dilarang mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara (Khilafah), termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat militer, industri, dan perekonomian musuh. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) tidak dilarang mengimpor barang yang hendak mereka miliki. Dikecualikan dari hukum-hukum ini, negara yang antara kita dan penduduknya terjadi peperangan secara langsung, seperti entitas Zion*s maka ia diperlakukan sebagai negara kafir harbi fi’lan pada semua hubungan dengan negara tersebut, baik hubungan perdagangan maupun nonperdagangan.”\n\nBerdasarkan pasal tersebut, Khilafah haram melakukan kerja sama dagang dengan negara kafir harbi fi’lan, seperti AS. Hanya ada hubungan perang dengan mereka. Dengan demikian, AS tidak akan bisa mendikte Khilafah, termasuk dalam aspek perdagangan (ekspor impor). Wallahualam bissawab.\n\n=================\n\nRaih amal shalih dengan menyebarkan status ini. \n\n\"Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.\" (HR. Muslim)\n\n====================\nSUARA MUSLIMAH JABAR\n\"Ungkapan Pemikiran Cemerlang Muslimah\"\n\nFollow kami di:\nFP : Suara Muslimah Jabar\nIG : \nThread: \nTiktok:", "post_id": "100064283155685_1447083657444392"}}, {"key": "zilenialdutaislam", "attributes": {"label": "zilenialdutaislam", "x": 851.2702866150036, "y": 25.97404400684489, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 58.444, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 3, "out_degree": 0, "degree": 3}, "_id": "100064283155685_1447083657444392", "id": "zilenialdutaislam", "source": "facebook-000001", "content": "#Fokus\n\nKrisis Kedelai, Tahu dan Tempe Masihkah Murah?\n\nHarga kedelai di Indonesia naik sebagai imbas kenaikan pada tingkat global. Harga kedelai dunia pada 21 Mei 2026 sebesar USD11,94/bushel, naik 18,3% dari awal tahun. Harga ini diprediksi akan naik lagi hingga USD13—14 (Rp230.308—248.024) per bushel setelah adanya kesepakatan pembelian kedelai AS dalam jumlah besar oleh Cina baru-baru ini. (Farm Progress, 18-5-2026). Di Indonesia, Data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa harga kedelai impor di tingkat nasional pada 26 Mei 2026 adalah Rp13.679 per kg, naik 1,12% dibandingkan pada awal tahun.\n\nSelain karena kenaikan harga kedelai dunia, kenaikan harga kedelai di Indonesia juga disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah terus melemah sejak awal tahun hingga menyentuh angka Rp17.906 per dolar AS pada Kamis (28-5-2026).\n\nKenaikan harga tahu dan tempe merupakan sebuah ironi. Pada saat harga ayam, daging, dan ikan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, kini tahu dan tempe pun tidak murah lagi. Alhasil, asupan protein untuk masyarakat makin minim, kualitas gizi masyarakat pun makin menurun.\n\nAlih-alih menyelesaikan masalah produksi dalam negeri, pemerintah justru menggenjot impor kedelai. Pemerintah membuat regulasi yang memasukkan kedelai sebagai komoditas impor non-larangan terbatas (non-lartas) sehingga perusahaan pengimpor bebas memasukkan kedelai ke Indonesia seberapa pun banyaknya. Kebijakan negara untuk melegalkan dominasi impor kedelai merupakan cerminan kuatnya liberalisasi pangan. Indonesia sebagai negara pengikut dalam konstelasi global berada dalam dominasi negara kapitalis (AS) sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produk pertanian AS. Dominasi ini tampak dalam keputusan impor pangan yang masif dari negara adikuasa tersebut.\n\nIni adalah konsekuensi adopsi sistem kapitalisme oleh Indonesia dan dunia. Kapitalisme memandang pangan hanya sebagai komoditas yang diperlakukan berbasis prinsip ekonomi, yaitu meraih keuntungan sebesar-besarnya. Impor lebih menguntungkan bagi para pejabat karena berpotensi mendatangkan keuntungan pribadi bagi dirinya dan pengusaha yang mendukungnya dalam kontestasi politik.\n\nNegara akhirnya menjadi seperti pedagang yang membuat keputusan berdasarkan untung rugi personal, bukan demi kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, negara lepas tangan dari urusan pangan rakyat dan menyerahkan pada mekanisme pasar.\n\nBerbeda dengan kapitalisme, Islam memandang persoalan pangan bukan sebaga komoditas semata, tetapi kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa di antara kalian ketika pagi merasakan sehat jasmaninya, menemukan rasa aman pada dirinya, dan memiliki makanan pokok hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya.” (HR Tirmizi dan Ibnu Majah).\n\nKetersediaan pangan akan mewujudkan salah satu maqashidu syariah, yaitu hifzhu nafs (penjagaan jiwa). Hal ini menjadi tanggung jawab penguasa yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda,\n\nأَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ\n\n“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).\n\nKhalifah mengurus rakyat dengan prinsip “tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah” (kebijakan imam untuk mengurusi rakyat bergantung pada kemaslahatan), yaitu bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi penguasa dan kroninya.\n\nPolitik ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan individu per individu. Komoditas pangan strategis (seperti kedelai dan tempe sebagai sumber protein nabati) harus tersedia dalam jumlah cukup, yaitu mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, tanpa ada yang kekurangan atau kesulitan mengakses. Negara tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi juga kedaulatan pangan. Harga komoditas pangan strategis juga harus terjangkau oleh seluruh rakyat.\n\nNegara harus memperhatikan aspek produksi dan distribusi pangan. Pada aspek produksi, negara memastikan ketersediaan lahan cukup sehingga secara kuantitas bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.\n\nIslam memiliki solusi untuk permasalahan lahan, yaitu pertama, dengan pemberian lahan produktif dari negara pada rakyat (iqtha’). Yang kedua adalah kebolehan menghidupkan tanah mati (ihyaul mawat), yaitu tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut terkategori tanah mati dan negara boleh mengambilnya untuk diberikan pada orang yang membutuhkan lahan dan bersedia menggarapnya. Dengan dua solusi ini, problem kekurangan lahan bisa teratasi.\n\nNegara Khilafah juga akan meningkatkan produksi pangan dengan penggunaan bibit unggul sehingga hasilnya lebih banyak dan kualitasnya terjamin. Negara juga akan memfasilitasi petani dengan menyediakan bibit dan pupuk, air irigasi, pestisida, penyuluh pertanian, dan semua alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi pertanian (saprotan).\n\nPembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung logistik dari petani ke pasar maupun konsumen. Teknologi pascapanen akan dikembangkan sehingga hasil panen tidak mudah mengalami susut (penurunan nilai ekonomi). Khilafah juga akan membiayai riset untuk mengembangkan varietas unggul sehingga membantu petani dalam produksi.\n\nNegara memberantas pelaku monopoli dan penimbunan yang bisa merusak harga alami pasar. Infrastruktur antarwilayah dipastikan tersedia dengan baik sehingga distribusi berjalan lancar.\n\nHarga bahan bakar dalam Khilafah akan dijaga agar murah dan stabil sehingga rakyat mudah mengaksesnya. Hal ini bisa terwujud dengan pengelolaan sumber daya alam milik umum (tambang migas) oleh negara, tidak diserahkan pada swasta, apalagi asing.\n\nKesatuan kaum muslim sedunia akan menjamin rantai pasok tetap aman. Jika ada wilayah yang kekurangan pangan strategis tertentu, baik karena paceklik atau hal lainnya, khalifah akan mendatangkan pasokan dari wilayah lain di dalam negara Khilafah. Demikian pula dalam hal penyediaan bahan bakar. Dengan demikian, negara tidak perlu melakukan impor terhadap komoditas strategis. Hal ini akan mencegah negara berada dalam dominasi negara asing.\n\nAllah Taala berfirman,\n\nوَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا\n\n“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).\n\nAdapun perdagangan luar negeri diatur bukan dengan orientasi keuntungan semata, melainkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan dan kepentingan dakwah dan jihad. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 161, “Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal barang dagangan. Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun barang dagangannya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dan mereka. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) dilarang mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara (Khilafah), termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat militer, industri, dan perekonomian musuh. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) tidak dilarang mengimpor barang yang hendak mereka miliki. Dikecualikan dari hukum-hukum ini, negara yang antara kita dan penduduknya terjadi peperangan secara langsung, seperti entitas Zion*s maka ia diperlakukan sebagai negara kafir harbi fi’lan pada semua hubungan dengan negara tersebut, baik hubungan perdagangan maupun nonperdagangan.”\n\nBerdasarkan pasal tersebut, Khilafah haram melakukan kerja sama dagang dengan negara kafir harbi fi’lan, seperti AS. Hanya ada hubungan perang dengan mereka. Dengan demikian, AS tidak akan bisa mendikte Khilafah, termasuk dalam aspek perdagangan (ekspor impor). Wallahualam bissawab.\n\n=================\n\nRaih amal shalih dengan menyebarkan status ini. \n\n\"Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.\" (HR. Muslim)\n\n====================\nSUARA MUSLIMAH JABAR\n\"Ungkapan Pemikiran Cemerlang Muslimah\"\n\nFollow kami di:\nFP : Suara Muslimah Jabar\nIG : \nThread: \nTiktok:", "post_id": "100064283155685_1447083657444392"}}, {"key": "@sb30official", "attributes": {"label": "@sb30official", "x": 135.718135346799, "y": 507.4927454948147, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "uPmPqZfR5q4", "id": "@sb30official", "source": "youtube-000001", "content": "INDONESIA GELAP: Negara Kaya Batu Bara, Kok Mati Terus Merugikan Pengusaha UMKM?\n\n00:00 Hook: Jeritan UMKM di Bandung Hingga Isu Konspirasi \"Blackout 7 Hari\" di Tahun 2026\n\n00:51 Realita Makro: Kerugian Sektor Manufaktur Tembus Miliaran Rupiah Per Jam Akibat Pemadaman\n\n01:55 Ironi Sistem Jamali: Cadangan Daya 32% yang Tetap Jebol Akibat Krisis di Sektor Hulu\n\n02:35 Ketimpangan Modal: Mengapa UMKM Menjadi Korban Paling Rentan dari Kegagalan Sistem Terpusat\n\n03:29 Kronologi Krisis Kelistrikan 2026: Membaca Manipulasi Data Keamanan Stok Batubara PLN\n\n04:39 4 Faktor Utama Meledaknya Krisis: Kebijakan Kuota Produksi Hingga Kontrak Finansial Kaku\n\n05:28 Faktor 1 & 2—Disparitas Harga: Mengapa Pengusaha Tambang Lebih Memilih Ekspor Senilai $120 Per Ton\n\n06:38 Faktor 3—Psikologi Kuota Beras: Logika Pengusaha Mengamankan Margin di Tengah Pemotongan Kuota\n\n07:19 Transisi Satu Pintu Danantara (DSI): Benarkah Ada Aksi \"Jual Massal\" Sebelum Regulasi 2027?\n\n08:24 Faktor 4—Jeratan Finansial Kontrak Swasta: Menguliti Beban Biaya PLN yang Mengikat Arus Kas\n\n09:05 Hambatan Likuiditas PLN: Kapal Eskpor Terus Berlayar Saat Pembangkit Domestik Kehabisan Bahan Bakar\n\n09:44 Dampak Berantai Krisis Air: Kelumpuhan Rumah Pompa PDAM di Surabaya, Kediri, Hingga Medan\n\n10:40 Ironi Negara Raksasa Energi: Ketika Adonan Roti Rusak & Omset Fotokopi Anjlok Kena Sektor Hulu\n\n11:26 Target Pajak 2026 Terancam: Bagaimana Matinya Listrik Menggerogoti Basis Konsumsi Domestik\n\n12:14 Gelombang Protes Mahasiswa: Mempertanyakan Transparansi dan Lingkaran Elite di Samping Pak Prabowo\n\n13:08 Klaim Meleset Pemerintah: Janji Stok Aman Menteri Bahlil Versus Analisis Skeptis Lembaga Independen (IESR)\n\n14:18 Solusi Jangka Pendek vs Masalah Struktural: Kebiasaan Penambalan Permukaan yang Terus Berulang\n\n15:14 Bahaya Monopoli Energi: Ketiadaan Alternatif \"Plan B\" Bagi Konsumen Ketika Sistem Utama Gagal\n\n16:41 Refleksi Ketahanan Energi: Ketergantungan 75% Batubara & Hak Rakyat Atas Transparansi Informasi\n\n18:20 Closing: Suarakan Aspirasi di Kolom Komentar, Mari Selamatkan Ekonomi Keluarga! Salam Hebat Luar Biasa!\n\n---\nWA CHANNEL SB30 UNTUK KONTEN EKSKLUSIF:\nhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb61...\nGABUNG MEMBER YOUTUBE SUCCESS BEFORE 30\n   /", "post_id": "uPmPqZfR5q4"}}, {"key": "sb30official", "attributes": {"label": "sb30official", "x": 48.33062150128109, "y": 401.5416124863622, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 84.2505, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "uPmPqZfR5q4", "id": "sb30official", "source": "youtube-000001", "content": "INDONESIA GELAP: Negara Kaya Batu Bara, Kok Mati Terus Merugikan Pengusaha UMKM?\n\n00:00 Hook: Jeritan UMKM di Bandung Hingga Isu Konspirasi \"Blackout 7 Hari\" di Tahun 2026\n\n00:51 Realita Makro: Kerugian Sektor Manufaktur Tembus Miliaran Rupiah Per Jam Akibat Pemadaman\n\n01:55 Ironi Sistem Jamali: Cadangan Daya 32% yang Tetap Jebol Akibat Krisis di Sektor Hulu\n\n02:35 Ketimpangan Modal: Mengapa UMKM Menjadi Korban Paling Rentan dari Kegagalan Sistem Terpusat\n\n03:29 Kronologi Krisis Kelistrikan 2026: Membaca Manipulasi Data Keamanan Stok Batubara PLN\n\n04:39 4 Faktor Utama Meledaknya Krisis: Kebijakan Kuota Produksi Hingga Kontrak Finansial Kaku\n\n05:28 Faktor 1 & 2—Disparitas Harga: Mengapa Pengusaha Tambang Lebih Memilih Ekspor Senilai $120 Per Ton\n\n06:38 Faktor 3—Psikologi Kuota Beras: Logika Pengusaha Mengamankan Margin di Tengah Pemotongan Kuota\n\n07:19 Transisi Satu Pintu Danantara (DSI): Benarkah Ada Aksi \"Jual Massal\" Sebelum Regulasi 2027?\n\n08:24 Faktor 4—Jeratan Finansial Kontrak Swasta: Menguliti Beban Biaya PLN yang Mengikat Arus Kas\n\n09:05 Hambatan Likuiditas PLN: Kapal Eskpor Terus Berlayar Saat Pembangkit Domestik Kehabisan Bahan Bakar\n\n09:44 Dampak Berantai Krisis Air: Kelumpuhan Rumah Pompa PDAM di Surabaya, Kediri, Hingga Medan\n\n10:40 Ironi Negara Raksasa Energi: Ketika Adonan Roti Rusak & Omset Fotokopi Anjlok Kena Sektor Hulu\n\n11:26 Target Pajak 2026 Terancam: Bagaimana Matinya Listrik Menggerogoti Basis Konsumsi Domestik\n\n12:14 Gelombang Protes Mahasiswa: Mempertanyakan Transparansi dan Lingkaran Elite di Samping Pak Prabowo\n\n13:08 Klaim Meleset Pemerintah: Janji Stok Aman Menteri Bahlil Versus Analisis Skeptis Lembaga Independen (IESR)\n\n14:18 Solusi Jangka Pendek vs Masalah Struktural: Kebiasaan Penambalan Permukaan yang Terus Berulang\n\n15:14 Bahaya Monopoli Energi: Ketiadaan Alternatif \"Plan B\" Bagi Konsumen Ketika Sistem Utama Gagal\n\n16:41 Refleksi Ketahanan Energi: Ketergantungan 75% Batubara & Hak Rakyat Atas Transparansi Informasi\n\n18:20 Closing: Suarakan Aspirasi di Kolom Komentar, Mari Selamatkan Ekonomi Keluarga! Salam Hebat Luar Biasa!\n\n---\nWA CHANNEL SB30 UNTUK KONTEN EKSKLUSIF:\nhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb61...\nGABUNG MEMBER YOUTUBE SUCCESS BEFORE 30\n   /", "post_id": "uPmPqZfR5q4"}}, {"key": "@tribunjakarta", "attributes": {"label": "@tribunjakarta", "x": 850.7148598700376, "y": 931.2530675070697, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 45.5408, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "Er8YOmCMwLI", "id": "@tribunjakarta", "source": "youtube-000001", "content": "🔴LIVE: Sambutan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dalam acara apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua tahun 2026. \n\nDalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nMendagri menyoroti lompatan besar dalam program bedah rumah di wilayah Papua. Tahun ini, alokasi anggaran meningkat signifikan, memungkinkan ribuan rumah tidak layak huni direnovasi menjadi hunian yang layak.\n\nMendagri menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data akurat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data sensus ekonomi dari BPS guna pengambilan keputusan yang terukur, dengan mengutip filosofi bahwa kebijakan tanpa teori/data yang kuat hanyalah perjudian.\n\nBerbeda dengan penghargaan biasanya yang hanya berupa trofi atau sertifikat, kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal (dana tunai) bagi daerah dengan kinerja terbaik. Total 64 miliar rupiah telah disiapkan untuk putaran ini, yang akan disalurkan langsung ke rekening APBD.\n\nSistem Kompetisi Regional: Mendagri menjelaskan bahwa penilaian kini dibagi ke dalam enam klaster regional untuk memastikan persaingan yang lebih adil bagi daerah-daerah yang sedang berkembang, termasuk klaster Papua.\n\nFokus utama penilaian meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam mencari pendanaan (creative financing).\n\nMendagri menegaskan bahwa tujuan utama pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong iklim kompetitif, memberikan semangat, serta menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan dedikasi tinggi.\n\nBagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada putaran ini, Mendagri menyampaikan bahwa masih ada dua putaran berikutnya dengan kategori yang berbeda.\nEditor Video : Ilham Bintang Anugerah\n\nJangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya:\n\nYouTube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?...\nSaluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7...\nTikTok: https://www.tiktok.com/\n​Instagram:   / tribunjakarta", "post_id": "Er8YOmCMwLI"}}, {"key": "tribunjakarta", "attributes": {"label": "tribunjakarta", "x": 391.61423294711716, "y": 666.2521148454064, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 64.8956, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "Er8YOmCMwLI", "id": "tribunjakarta", "source": "youtube-000001", "content": "🔴LIVE: Sambutan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dalam acara apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua tahun 2026. \n\nDalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nMendagri menyoroti lompatan besar dalam program bedah rumah di wilayah Papua. Tahun ini, alokasi anggaran meningkat signifikan, memungkinkan ribuan rumah tidak layak huni direnovasi menjadi hunian yang layak.\n\nMendagri menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data akurat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data sensus ekonomi dari BPS guna pengambilan keputusan yang terukur, dengan mengutip filosofi bahwa kebijakan tanpa teori/data yang kuat hanyalah perjudian.\n\nBerbeda dengan penghargaan biasanya yang hanya berupa trofi atau sertifikat, kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal (dana tunai) bagi daerah dengan kinerja terbaik. Total 64 miliar rupiah telah disiapkan untuk putaran ini, yang akan disalurkan langsung ke rekening APBD.\n\nSistem Kompetisi Regional: Mendagri menjelaskan bahwa penilaian kini dibagi ke dalam enam klaster regional untuk memastikan persaingan yang lebih adil bagi daerah-daerah yang sedang berkembang, termasuk klaster Papua.\n\nFokus utama penilaian meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam mencari pendanaan (creative financing).\n\nMendagri menegaskan bahwa tujuan utama pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong iklim kompetitif, memberikan semangat, serta menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan dedikasi tinggi.\n\nBagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada putaran ini, Mendagri menyampaikan bahwa masih ada dua putaran berikutnya dengan kategori yang berbeda.\nEditor Video : Ilham Bintang Anugerah\n\nJangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya:\n\nYouTube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?...\nSaluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7...\nTikTok: https://www.tiktok.com/\n​Instagram:   / tribunjakarta", "post_id": "Er8YOmCMwLI"}}, {"key": "tribun.jakart...", "attributes": {"label": "tribun.jakart...", "x": 680.49057903272, "y": 579.7478530891029, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 64.8956, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "Er8YOmCMwLI", "id": "tribun.jakart...", "source": "youtube-000001", "content": "🔴LIVE: Sambutan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dalam acara apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua tahun 2026. \n\nDalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nMendagri menyoroti lompatan besar dalam program bedah rumah di wilayah Papua. Tahun ini, alokasi anggaran meningkat signifikan, memungkinkan ribuan rumah tidak layak huni direnovasi menjadi hunian yang layak.\n\nMendagri menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data akurat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data sensus ekonomi dari BPS guna pengambilan keputusan yang terukur, dengan mengutip filosofi bahwa kebijakan tanpa teori/data yang kuat hanyalah perjudian.\n\nBerbeda dengan penghargaan biasanya yang hanya berupa trofi atau sertifikat, kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal (dana tunai) bagi daerah dengan kinerja terbaik. Total 64 miliar rupiah telah disiapkan untuk putaran ini, yang akan disalurkan langsung ke rekening APBD.\n\nSistem Kompetisi Regional: Mendagri menjelaskan bahwa penilaian kini dibagi ke dalam enam klaster regional untuk memastikan persaingan yang lebih adil bagi daerah-daerah yang sedang berkembang, termasuk klaster Papua.\n\nFokus utama penilaian meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam mencari pendanaan (creative financing).\n\nMendagri menegaskan bahwa tujuan utama pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong iklim kompetitif, memberikan semangat, serta menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan dedikasi tinggi.\n\nBagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada putaran ini, Mendagri menyampaikan bahwa masih ada dua putaran berikutnya dengan kategori yang berbeda.\nEditor Video : Ilham Bintang Anugerah\n\nJangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya:\n\nYouTube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?...\nSaluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7...\nTikTok: https://www.tiktok.com/\n​Instagram:   / tribunjakarta", "post_id": "Er8YOmCMwLI"}}], "edges": [{"key": "magenfoxyta", "source": "magenfoxyta", "target": "Txtdariiugm", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "magenfoxyta", "source": "magenfoxyta", "target": "Txtdariiugm", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "DIDESIGNR2D2", "source": "DIDESIGNR2D2", "target": "cayasphere", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "ruzaldi06", "source": "ruzaldi06", "target": "txtdaritaxpayer", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "Dodobasuki", "source": "Dodobasuki", "target": "seongeom00", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "Dodobasuki", "source": "Dodobasuki", "target": "wonfeelmyhear", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "Dodobasuki", "source": "Dodobasuki", "target": "Zeefire02", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "suaramuslimahjabar", "source": "suaramuslimahjabar", "target": "zilenialdutaislam", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "facebook-000001"}}, {"key": "suaramuslimahjabar", "source": "suaramuslimahjabar", "target": "zilenialdutaislam", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "facebook-000001"}}, {"key": "suaramuslimahjabar", "source": "suaramuslimahjabar", "target": "zilenialdutaislam", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "facebook-000001"}}, {"key": "@sb30official", "source": "@sb30official", "target": "sb30official", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@tribunjakarta", "source": "@tribunjakarta", "target": "tribunjakarta", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@tribunjakarta", "source": "@tribunjakarta", "target": "tribun.jakart...", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}