{"nodes": [{"key": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "Rahadi0816", "x": 783.9724822441933, "y": 140.3136777025581, "size": 3.04, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 107.6415, "eigenvector": 0.4361, "in_degree": 8, "out_degree": 2, "degree": 10}, "_id": "2069341687672119664", "id": "Rahadi0816", "source": "retweet-000002", "content": "berkurang → ruang fiskal lebih longgar.\n  - IHSG & rupiah stabil.  \n- Risiko Utama:\n  - Negosiasi AS–Iran gagal → harga min…", "post_id": "2069341687672119664"}}, {"key": "Rahadi240987455", "attributes": {"label": "Rahadi240987455", "x": 981.4529698374881, "y": 26.817150281516433, "size": 3.02, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.1894, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2069305479613002072", "id": "Rahadi240987455", "source": "retweet-000002", "content": "berkurang → ruang fiskal lebih longgar.\n  - IHSG & rupiah stabil.  \n- Risiko Utama:\n  - Negosiasi AS–Iran gagal → harga min…", "post_id": "2069305479613002072"}}, {"key": "strike653811", "attributes": {"label": "strike653811", "x": 138.09331606465426, "y": 852.5698894716245, "size": 3.02, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.1894, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2069303511511450091", "id": "strike653811", "source": "retweet-000002", "content": "berkurang → ruang fiskal lebih longgar.\n  - IHSG & rupiah stabil.  \n- Risiko Utama:\n  - Negosiasi AS–Iran gagal → harga min…", "post_id": "2069303511511450091"}}, {"key": "satunusa185593", "attributes": {"label": "satunusa185593", "x": 406.9802380083022, "y": 579.5874413329011, "size": 3.02, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.1894, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2069307558717014035", "id": "satunusa185593", "source": "retweet-000002", "content": "berkurang → ruang fiskal lebih longgar.\n  - IHSG & rupiah stabil.  \n- Risiko Utama:\n  - Negosiasi AS–Iran gagal → harga min…", "post_id": "2069307558717014035"}}, {"key": "Arbiyumi", "attributes": {"label": "Arbiyumi", "x": 640.5401782886136, "y": 525.2441653047189, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2069606895149854722", "id": "Arbiyumi", "source": "tweet-000004", "content": "Rupiah lemah itu bkn karna rupiah nya tapi trust pemodal terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah itu bang🤪", "post_id": "2069606895149854722"}}, {"key": "LambeSahamjja", "attributes": {"label": "LambeSahamjja", "x": 924.3353713926833, "y": 782.5371443602995, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 50.3312, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069606895149854722", "id": "LambeSahamjja", "source": "tweet-000004", "content": "Rupiah lemah itu bkn karna rupiah nya tapi trust pemodal terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah itu bang🤪", "post_id": "2069606895149854722"}}, {"key": "MR_ANDROMED", "attributes": {"label": "MR_ANDROMED", "x": 990.2235660131138, "y": 701.9677417348325, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2069697554900750643", "id": "MR_ANDROMED", "source": "tweet-000004", "content": "gue kok ngerasa dia bakal dilengserkan ya, mengingat kalimat² dia yg blunder. ingat.. kondisi kita saat ini belum benar² aman,  rupiah menguat dikit kemarin itu jangan jadi acuan kalo ekonomi kita baik² saja. ditambah ada drama² mati listrik bergilir, bbm subsidi langka dll", "post_id": "2069697554900750643"}}, {"key": "boxxtoc", "attributes": {"label": "boxxtoc", "x": 120.1117354461012, "y": 610.9862384762738, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 50.3312, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2069697554900750643", "id": "boxxtoc", "source": "tweet-000004", "content": "gue kok ngerasa dia bakal dilengserkan ya, mengingat kalimat² dia yg blunder. ingat.. kondisi kita saat ini belum benar² aman,  rupiah menguat dikit kemarin itu jangan jadi acuan kalo ekonomi kita baik² saja. ditambah ada drama² mati listrik bergilir, bbm subsidi langka dll", "post_id": "2069697554900750643"}}, {"key": "trenasiaid", "attributes": {"label": "trenasiaid", "x": 551.9635183407531, "y": 381.223903547363, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7654478548362824980", "id": "trenasiaid", "source": "tiktok-000001", "content": "Sebuah unggahan dari akun  kembali mengundang nostalgia. Dalam video tersebut terlihat papan harga BBM Pertamina yang menunjukkan Pertamax masih Rp5.900 per liter, Pertamax Plus Rp6.500, sementara Premium dan Solar berada di angka Rp4.500 per liter.  Kalau dilihat dari data harga BBM saat itu, angka tersebut mengarah ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya sekitar periode SBY-Jusuf Kalla pada 2009. Wajar kalau banyak yang kaget, karena selisihnya terasa sangat jauh jika dibandingkan dengan harga BBM hari ini. Tapi harga BBM tiap era juga dipengaruhi banyak faktor, mulai dari harga minyak dunia, kurs rupiah, subsidi, sampai kondisi fiskal negara. Menurut kamu, harga BBM murah seperti ini masih mungkin terulang lagi? #BBM #Pertamina #Pertamax #EkonomiIndonesia #TrenAsia", "post_id": "7654478548362824980"}}, {"key": "yzfrider.id", "attributes": {"label": "yzfrider.id", "x": 485.0966180076607, "y": 94.96106617837418, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 50.3312, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7654478548362824980", "id": "yzfrider.id", "source": "tiktok-000001", "content": "Sebuah unggahan dari akun  kembali mengundang nostalgia. Dalam video tersebut terlihat papan harga BBM Pertamina yang menunjukkan Pertamax masih Rp5.900 per liter, Pertamax Plus Rp6.500, sementara Premium dan Solar berada di angka Rp4.500 per liter.  Kalau dilihat dari data harga BBM saat itu, angka tersebut mengarah ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya sekitar periode SBY-Jusuf Kalla pada 2009. Wajar kalau banyak yang kaget, karena selisihnya terasa sangat jauh jika dibandingkan dengan harga BBM hari ini. Tapi harga BBM tiap era juga dipengaruhi banyak faktor, mulai dari harga minyak dunia, kurs rupiah, subsidi, sampai kondisi fiskal negara. Menurut kamu, harga BBM murah seperti ini masih mungkin terulang lagi? #BBM #Pertamina #Pertamax #EkonomiIndonesia #TrenAsia", "post_id": "7654478548362824980"}}, {"key": "IDXChannelcom", "attributes": {"label": "IDXChannelcom", "x": 799.2265168245037, "y": 374.26801704491163, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "432781620563594_1501466428443840", "id": "IDXChannelcom", "source": "facebook-000001", "content": "Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai, soal keputusan MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market berpeluang memperbaiki persepsi investor terhadap pasar modal Indonesia dan meredakan tekanan jual yang selama ini membayangi pergerakan IHSG.\n\nMeski demikian, Hendra menitiberatkan dampak positif tersebut masih bersifat terbatas karena belum mampu menjawab berbagai tantangan fundamental yang menjadi perhatian investor global. \n\n\"Status Emerging Market memang berhasil dipertahankan, tetapi arah pasar selanjutnya akan lebih ditentukan oleh kondisi fiskal nasional, stabilitas nilai tukar rupiah, prospek suku bunga global, serta kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis nasional,\" urai Hendra kepada iNews Media Group, Rabu (24/6/2026).\n\nMenurut Hendra, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan status Emerging Market, melainkan mengembalikan kepercayaan investor asing yang hingga kini masih cenderung berhati-hati.\n\nBaca selengkapnya di\nhttps://www.idxchannel.com/market-news/status-emerging-market-indonesia-berpeluang-redakan-pelemahan-ihsg\n\nAtau klik link di Bio \n\nFoto: :iNews Media Group\n\n#idxchannel #idxchannelcommunity #emergingmarket #ihsg #pasarmodalindonesia", "post_id": "432781620563594_1501466428443840"}}, {"key": "idx_channel", "attributes": {"label": "idx_channel", "x": 8.29836504795789, "y": 758.2343044612807, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 50.3312, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "432781620563594_1501466428443840", "id": "idx_channel", "source": "facebook-000001", "content": "Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai, soal keputusan MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market berpeluang memperbaiki persepsi investor terhadap pasar modal Indonesia dan meredakan tekanan jual yang selama ini membayangi pergerakan IHSG.\n\nMeski demikian, Hendra menitiberatkan dampak positif tersebut masih bersifat terbatas karena belum mampu menjawab berbagai tantangan fundamental yang menjadi perhatian investor global. \n\n\"Status Emerging Market memang berhasil dipertahankan, tetapi arah pasar selanjutnya akan lebih ditentukan oleh kondisi fiskal nasional, stabilitas nilai tukar rupiah, prospek suku bunga global, serta kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis nasional,\" urai Hendra kepada iNews Media Group, Rabu (24/6/2026).\n\nMenurut Hendra, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan status Emerging Market, melainkan mengembalikan kepercayaan investor asing yang hingga kini masih cenderung berhati-hati.\n\nBaca selengkapnya di\nhttps://www.idxchannel.com/market-news/status-emerging-market-indonesia-berpeluang-redakan-pelemahan-ihsg\n\nAtau klik link di Bio \n\nFoto: :iNews Media Group\n\n#idxchannel #idxchannelcommunity #emergingmarket #ihsg #pasarmodalindonesia", "post_id": "432781620563594_1501466428443840"}}, {"key": "TribunStyle", "attributes": {"label": "TribunStyle", "x": 381.43098323168, "y": 159.35810764308422, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "929934583734808_1448877253944127", "id": "TribunStyle", "source": "facebook-000001", "content": "Pengakuan Ketua BEM FH UBK Temui Gibran Disorot, Pernah Klaim Demo Murni Kini Diduga Terima Suap\n\n*\n\nNama Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) kembali menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka, beberapa waktu lalu.\n\nSebelumnya, ia sempat menyatakan aksi demonstrasi terkait kenaikan BBM hingga program MBG di Jakarta pada Senin (15/6/2026) yang dilakukan murni menyuarakan kepentingan rakyat.\n\nSaat itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) dan sejumlah kampus yang menggelar aksi demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan.\n\nKetua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhamad Abdi Maludin, mengatakan pihaknya memberikan ultimatum selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang telah mereka sampaikan.\n\nKini, perwakilan dari BEM UBK itu disorot setelah viral video diduga terima suap. \n\nPadahal dalam pernyataan sebelumnya, Ketua BEM FH UBK sempat menyangkal aksi demonya tidak ditunggangi unsur politik atau murni untuk kepentingan rakyat. \n\n\"Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, seperjuangan, saya pastikan tidak ada desain politik 'settingan', itu murni dari diplomasi kami bersama pihak pihak lebih khusus kepolisian,\" ucapnya dalam Wawancara Eksklusif Tribunnews.\n\n\"Tidak ada settingan, Itu saya pastikan,\" tegas Abdi.\n\nTak hanya sekali, Abdi kembali menegaskan dirinya murni membela kepentingan rakyat saat ditanya isu ada pihak yang menunggangi aksi. \n\n\"Tidak ada settingan, aksi di tanggal 15 hari Senin, saya menjawab tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami, itu murni kepentingan rakyat, itu murni hasil keresahan kami di Universitas Bung Karno,\" ungkapnya. \n\n\"kami ingin membawa harapan besar ya tentunya harapan rakyat untuk membawa hasil kajian kami kepada pihak terkait,\" imbuh Abdi.\n\nKini Diduga Terima Suap\n\nSeminggu setelah aksi demo dan menemui Wapres, kini sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) disorot.\n\nVideo pengakuan perwakilan BEM UBK dudga terima suap pun beredar di media sosial.\n\nDi media sosial, beredar cuplikan video dengan narasi bahwa perwakilan BEM UBK yang bertemu Gibran diduga menerima suap, satu di antaranya di Threads, akun \n\nDalam unggahan tersebut, ada salah satu mahasiswa yang diduga merupakan perwakilan BEM UBK mengakui menerima uang sebesar Rp2 juta.\n\nSelain itu, ia menyebut bahwa Wakil Ketua BEM FH UBK, Rafly Maulana Akbar, menerima uang. Namun, ia tidak mengetahui pasti nominal uang yang diterima tersebut.\n\n\"Saya menerima Rp2 juta. Wakil Ketua BEM FH (UBK) sepengetahuan saya menerima. Kalau nominalnya, saya kurang tahu,\" katanya.\n\nSementara itu, ratusan mahasiswa terus mencecar dan meneriaki terduga pelaku.\n\nDalam video lain, terdapat mahasiswa yang turut mengaku telah menerima uang sebesar Rp2,5 juta.\n\nSelain itu, ada video yang memperlihatkan Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdi Maludin mengaku salah atas dugaan suap berupa uang yang diterima olehnya dan perwakilan mahasiswa lainnya.\n\n\"Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua,\" ucapnya.\n\nMeski demikian, belum diketahui siapa pihak yang diduga memberikan suap kepada perwakilan BEM UBK itu\n\nTerkait hal tersebut, pihak BEM FH UBK merilis tuntutan mahasiswa buntut kabar udgaan suap pada perwakilan yang bertemu Gibran.\n\nBEM FH UBK mengunggah rilis di akun Instagram resmi, , pada Selasa (23/6/2026).\n\nDalam unggahan, ada 10 tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa agar dikabulkan, seperti dilihat Tribunnews pada Selasa (23/6/2026).\n\n1. Membuat pernyataan sikap dalam bentuk video bahwa pihak yang bersangkutan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi akademik dan konsekuensi sosial yang ditetapkan oleh pihak UBK maupun mahasiswa UBK.\n\n2. Mencantumkan nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam tindak suap agar dapat ditindak secara tegas oleh pihak universitas dan yayasan melalui mekanisme petisi yaitu:\n\n- Muhamad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)\n- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)\n- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)\n- Pujiono (Ketua BEM FEB)\n- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)\n\n3. Bersedia mengundurkan diri dari seluruh jabatan internal kampus, termasuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).\n\n4. Membuat video pernyataan yang mengakui telah menerima suap.\n\n5. Menganulir nilai Ajaran Bung Karno (ABK) 1-4 dan menetapkan nilai E.\n\n6. Membuat pernyataan tertulis yang mengakui kesalahan serta menandatanganinya di atas meterai.\n\n7. Bagi mahasiswa penerima KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang terlibat, diwajibkan mengembalikan dana negara yang telah diterima.\n\n8. Membentuk badan investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa.\n\n9. Memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026, kepada seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan.\n\n10. Tuntutan ini bersifat mengikat bagi seluruh pihak terkait dan disaksikan oleh:\n\n- Wakil Rektor III UBK\n- Dekan FH\n- Kaprodi FH\n- Faisyal (Dosen FISIP)\n- Salomon (Staf Kemahasiswaan)\n- Perwakilan mahasiswa UBK yang hadir dalam forum.\n\nIsi Tuntutan Mahasiswa UBK ketika Bertemu Gibran setelah Demo 15 Juni \nPerwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan, Senin (15/6/2026). \n\nMahasiswa yang berorasi di depan Patung Kuda ini, memberikan ultimatum selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang telah mereka sampaikan.\n\nAdapun tuntutan yang disampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. \n\nPara mahasiswa sebelumnya menggelar aksi demo di sejumlah titik di Jakarta, yakni depan gerbang DPR RI, Senayan, dan Patung Kuda.\n\nTak hanya di ibu kota, gelombang demonstrasi juga dilakukan mahasiswa di beberapa daerah, yakni Tasikmalaya, Jawa Barat dan Lampung. Tuntutan serupa disampaikan kepada pemerintah. \n\nSetelah itu, sejumlah mahasiswa yang berdemo di Jakarta menyampaikan tuntutannya kepada Gibran pada Senin malam.\n\nKetua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi, menegaskan bahwa pertemuan itu, menghasilkan sejumlah poin penting yang disampaikan ke Wapres. \n\n\"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres,\" ucapnya, Senin malam.\n\nSampaikan soal MBG hingga BBM \n\nSejumlah hal turut disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut. Mulai dari program MBG, subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga soal harga BBM.\n\n\"Memorandum yang kami kajian ini poin-poin yang kesepakatan yang kami di BEM Universitas Bung Karno, tentu poin pertama kluster fiskal dan pendidikan.\"\n\n\"Subpoinnya itu yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit audit transparans,\" ungkap Abdi.\n\nSelanjutnya, sub yang kedua adalah mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau. \n\nNah, itu ada poin ketiga, klaster hukum dan supremasi sipil.\n\n\"Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang POLRI yang baru disahkan, beberapa waktu yang lalu,\" jelas Abdi.\n\nLalu, terkait klaster krisis moneter dan energi. \n\n\"Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat,\" imbuhnya. \n\nUltimatum 5x24 Jam Tuntutan\n\nPara mahasiswa pun memberikan ultimatum ke pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan selama 5x24 jam.\n\nAndi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi berkelanjutan jika pemerintah mengabaikan tuntutan massa.\n\n\"Kami memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 x 24 jam. \"\n\n\"Apabila dalam waktu 5x24 jam, paling lambat Jumat 19 Juni 2026, pihak dua melanggar mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,\" tegasnya. \n\nKetika aspirasi yang disampaikan tidak terealisasi, lanjut Abdi, maka pihaknya akan ada pergerakan aksi jilid-jilid.\n\nSementara itu, dikatakan Abdi, Wapres merespons tuntutan mahasiswa. \n\nMenurutnya, putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Presiden Prabowo Subianto. \n\n“Bapak Wapres mencatat apa yang kami sampaikan dan berjanji memperbaiki hal-hal yang janggal. Tentunya soal MBG salah satunya,” kata perwakilan mahasiswa itu.\n\nSebelumnya, massa mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI telah membubarkan diri secara tertib, Senin (15/6/2026) sore.\n\nAksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB tersebut, berakhir setelah perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap.\n\nSelain di Jakarta, mahasiswa di sejumlah daerah juga menggelar demo di masing-masing wilayah. Seperti demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.\n\nMassa berkumpul di Gedung Olahraga (GOR) Sukapura menuju di titik aksi di Balai Kota Tasikmalaya.\n\nAksi bertajuk TASIKUSIK VOL.2 ini, juga berencana ingin menjemput Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim.\n\nMassa berencana membawa kedua tokoh tersebut, untuk melakukan aksi bersama di Depot Pertamina.\n\n(Tribunnews.com)\n\nFoto 1: Nama Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Muhamad Abdi Maludin menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.  (TribunNetwork)\nFoto 2: Abdi Maludin dan sejumlah perwakilan BEM UBK bertemu Gibran usai demo kenaikan BBM di Jakarta.   (TribunNetwork)\nFoto 3: Dalam pernyataannya, Abdi Maludin sempat klaim aksinya murni, kini ia disorot diduga terima suap. (TribunNetwork)\n\n#BEM #OTK #FakultasHukum #UniversitasBungKarno #UBK #MuhamadAbdiMaludin #Jakarta", "post_id": "929934583734808_1448877253944127"}}, {"key": "arisaaori.", "attributes": {"label": "arisaaori.", "x": 293.42299482281675, "y": 442.44352087565585, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 38.7686, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "929934583734808_1448877253944127", "id": "arisaaori.", "source": "facebook-000001", "content": "Pengakuan Ketua BEM FH UBK Temui Gibran Disorot, Pernah Klaim Demo Murni Kini Diduga Terima Suap\n\n*\n\nNama Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) kembali menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka, beberapa waktu lalu.\n\nSebelumnya, ia sempat menyatakan aksi demonstrasi terkait kenaikan BBM hingga program MBG di Jakarta pada Senin (15/6/2026) yang dilakukan murni menyuarakan kepentingan rakyat.\n\nSaat itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) dan sejumlah kampus yang menggelar aksi demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan.\n\nKetua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhamad Abdi Maludin, mengatakan pihaknya memberikan ultimatum selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang telah mereka sampaikan.\n\nKini, perwakilan dari BEM UBK itu disorot setelah viral video diduga terima suap. \n\nPadahal dalam pernyataan sebelumnya, Ketua BEM FH UBK sempat menyangkal aksi demonya tidak ditunggangi unsur politik atau murni untuk kepentingan rakyat. \n\n\"Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, seperjuangan, saya pastikan tidak ada desain politik 'settingan', itu murni dari diplomasi kami bersama pihak pihak lebih khusus kepolisian,\" ucapnya dalam Wawancara Eksklusif Tribunnews.\n\n\"Tidak ada settingan, Itu saya pastikan,\" tegas Abdi.\n\nTak hanya sekali, Abdi kembali menegaskan dirinya murni membela kepentingan rakyat saat ditanya isu ada pihak yang menunggangi aksi. \n\n\"Tidak ada settingan, aksi di tanggal 15 hari Senin, saya menjawab tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami, itu murni kepentingan rakyat, itu murni hasil keresahan kami di Universitas Bung Karno,\" ungkapnya. \n\n\"kami ingin membawa harapan besar ya tentunya harapan rakyat untuk membawa hasil kajian kami kepada pihak terkait,\" imbuh Abdi.\n\nKini Diduga Terima Suap\n\nSeminggu setelah aksi demo dan menemui Wapres, kini sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) disorot.\n\nVideo pengakuan perwakilan BEM UBK dudga terima suap pun beredar di media sosial.\n\nDi media sosial, beredar cuplikan video dengan narasi bahwa perwakilan BEM UBK yang bertemu Gibran diduga menerima suap, satu di antaranya di Threads, akun \n\nDalam unggahan tersebut, ada salah satu mahasiswa yang diduga merupakan perwakilan BEM UBK mengakui menerima uang sebesar Rp2 juta.\n\nSelain itu, ia menyebut bahwa Wakil Ketua BEM FH UBK, Rafly Maulana Akbar, menerima uang. Namun, ia tidak mengetahui pasti nominal uang yang diterima tersebut.\n\n\"Saya menerima Rp2 juta. Wakil Ketua BEM FH (UBK) sepengetahuan saya menerima. Kalau nominalnya, saya kurang tahu,\" katanya.\n\nSementara itu, ratusan mahasiswa terus mencecar dan meneriaki terduga pelaku.\n\nDalam video lain, terdapat mahasiswa yang turut mengaku telah menerima uang sebesar Rp2,5 juta.\n\nSelain itu, ada video yang memperlihatkan Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdi Maludin mengaku salah atas dugaan suap berupa uang yang diterima olehnya dan perwakilan mahasiswa lainnya.\n\n\"Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua,\" ucapnya.\n\nMeski demikian, belum diketahui siapa pihak yang diduga memberikan suap kepada perwakilan BEM UBK itu\n\nTerkait hal tersebut, pihak BEM FH UBK merilis tuntutan mahasiswa buntut kabar udgaan suap pada perwakilan yang bertemu Gibran.\n\nBEM FH UBK mengunggah rilis di akun Instagram resmi, , pada Selasa (23/6/2026).\n\nDalam unggahan, ada 10 tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa agar dikabulkan, seperti dilihat Tribunnews pada Selasa (23/6/2026).\n\n1. Membuat pernyataan sikap dalam bentuk video bahwa pihak yang bersangkutan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi akademik dan konsekuensi sosial yang ditetapkan oleh pihak UBK maupun mahasiswa UBK.\n\n2. Mencantumkan nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam tindak suap agar dapat ditindak secara tegas oleh pihak universitas dan yayasan melalui mekanisme petisi yaitu:\n\n- Muhamad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)\n- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)\n- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)\n- Pujiono (Ketua BEM FEB)\n- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)\n\n3. Bersedia mengundurkan diri dari seluruh jabatan internal kampus, termasuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).\n\n4. Membuat video pernyataan yang mengakui telah menerima suap.\n\n5. Menganulir nilai Ajaran Bung Karno (ABK) 1-4 dan menetapkan nilai E.\n\n6. Membuat pernyataan tertulis yang mengakui kesalahan serta menandatanganinya di atas meterai.\n\n7. Bagi mahasiswa penerima KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang terlibat, diwajibkan mengembalikan dana negara yang telah diterima.\n\n8. Membentuk badan investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa.\n\n9. Memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026, kepada seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan.\n\n10. Tuntutan ini bersifat mengikat bagi seluruh pihak terkait dan disaksikan oleh:\n\n- Wakil Rektor III UBK\n- Dekan FH\n- Kaprodi FH\n- Faisyal (Dosen FISIP)\n- Salomon (Staf Kemahasiswaan)\n- Perwakilan mahasiswa UBK yang hadir dalam forum.\n\nIsi Tuntutan Mahasiswa UBK ketika Bertemu Gibran setelah Demo 15 Juni \nPerwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan, Senin (15/6/2026). \n\nMahasiswa yang berorasi di depan Patung Kuda ini, memberikan ultimatum selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang telah mereka sampaikan.\n\nAdapun tuntutan yang disampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. \n\nPara mahasiswa sebelumnya menggelar aksi demo di sejumlah titik di Jakarta, yakni depan gerbang DPR RI, Senayan, dan Patung Kuda.\n\nTak hanya di ibu kota, gelombang demonstrasi juga dilakukan mahasiswa di beberapa daerah, yakni Tasikmalaya, Jawa Barat dan Lampung. Tuntutan serupa disampaikan kepada pemerintah. \n\nSetelah itu, sejumlah mahasiswa yang berdemo di Jakarta menyampaikan tuntutannya kepada Gibran pada Senin malam.\n\nKetua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi, menegaskan bahwa pertemuan itu, menghasilkan sejumlah poin penting yang disampaikan ke Wapres. \n\n\"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres,\" ucapnya, Senin malam.\n\nSampaikan soal MBG hingga BBM \n\nSejumlah hal turut disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut. Mulai dari program MBG, subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga soal harga BBM.\n\n\"Memorandum yang kami kajian ini poin-poin yang kesepakatan yang kami di BEM Universitas Bung Karno, tentu poin pertama kluster fiskal dan pendidikan.\"\n\n\"Subpoinnya itu yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit audit transparans,\" ungkap Abdi.\n\nSelanjutnya, sub yang kedua adalah mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau. \n\nNah, itu ada poin ketiga, klaster hukum dan supremasi sipil.\n\n\"Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang POLRI yang baru disahkan, beberapa waktu yang lalu,\" jelas Abdi.\n\nLalu, terkait klaster krisis moneter dan energi. \n\n\"Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat,\" imbuhnya. \n\nUltimatum 5x24 Jam Tuntutan\n\nPara mahasiswa pun memberikan ultimatum ke pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan selama 5x24 jam.\n\nAndi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi berkelanjutan jika pemerintah mengabaikan tuntutan massa.\n\n\"Kami memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 x 24 jam. \"\n\n\"Apabila dalam waktu 5x24 jam, paling lambat Jumat 19 Juni 2026, pihak dua melanggar mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,\" tegasnya. \n\nKetika aspirasi yang disampaikan tidak terealisasi, lanjut Abdi, maka pihaknya akan ada pergerakan aksi jilid-jilid.\n\nSementara itu, dikatakan Abdi, Wapres merespons tuntutan mahasiswa. \n\nMenurutnya, putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Presiden Prabowo Subianto. \n\n“Bapak Wapres mencatat apa yang kami sampaikan dan berjanji memperbaiki hal-hal yang janggal. Tentunya soal MBG salah satunya,” kata perwakilan mahasiswa itu.\n\nSebelumnya, massa mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI telah membubarkan diri secara tertib, Senin (15/6/2026) sore.\n\nAksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB tersebut, berakhir setelah perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap.\n\nSelain di Jakarta, mahasiswa di sejumlah daerah juga menggelar demo di masing-masing wilayah. Seperti demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.\n\nMassa berkumpul di Gedung Olahraga (GOR) Sukapura menuju di titik aksi di Balai Kota Tasikmalaya.\n\nAksi bertajuk TASIKUSIK VOL.2 ini, juga berencana ingin menjemput Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim.\n\nMassa berencana membawa kedua tokoh tersebut, untuk melakukan aksi bersama di Depot Pertamina.\n\n(Tribunnews.com)\n\nFoto 1: Nama Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Muhamad Abdi Maludin menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.  (TribunNetwork)\nFoto 2: Abdi Maludin dan sejumlah perwakilan BEM UBK bertemu Gibran usai demo kenaikan BBM di Jakarta.   (TribunNetwork)\nFoto 3: Dalam pernyataannya, Abdi Maludin sempat klaim aksinya murni, kini ia disorot diduga terima suap. (TribunNetwork)\n\n#BEM #OTK #FakultasHukum #UniversitasBungKarno #UBK #MuhamadAbdiMaludin #Jakarta", "post_id": "929934583734808_1448877253944127"}}, {"key": "bemfhubk", "attributes": {"label": "bemfhubk", "x": 712.4970142870433, "y": 557.4290771050871, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["facebook-000001"], "scores": {"pagerank": 38.7686, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "929934583734808_1448877253944127", "id": "bemfhubk", "source": "facebook-000001", "content": "Pengakuan Ketua BEM FH UBK Temui Gibran Disorot, Pernah Klaim Demo Murni Kini Diduga Terima Suap\n\n*\n\nNama Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) kembali menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka, beberapa waktu lalu.\n\nSebelumnya, ia sempat menyatakan aksi demonstrasi terkait kenaikan BBM hingga program MBG di Jakarta pada Senin (15/6/2026) yang dilakukan murni menyuarakan kepentingan rakyat.\n\nSaat itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) dan sejumlah kampus yang menggelar aksi demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan.\n\nKetua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhamad Abdi Maludin, mengatakan pihaknya memberikan ultimatum selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang telah mereka sampaikan.\n\nKini, perwakilan dari BEM UBK itu disorot setelah viral video diduga terima suap. \n\nPadahal dalam pernyataan sebelumnya, Ketua BEM FH UBK sempat menyangkal aksi demonya tidak ditunggangi unsur politik atau murni untuk kepentingan rakyat. \n\n\"Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, seperjuangan, saya pastikan tidak ada desain politik 'settingan', itu murni dari diplomasi kami bersama pihak pihak lebih khusus kepolisian,\" ucapnya dalam Wawancara Eksklusif Tribunnews.\n\n\"Tidak ada settingan, Itu saya pastikan,\" tegas Abdi.\n\nTak hanya sekali, Abdi kembali menegaskan dirinya murni membela kepentingan rakyat saat ditanya isu ada pihak yang menunggangi aksi. \n\n\"Tidak ada settingan, aksi di tanggal 15 hari Senin, saya menjawab tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami, itu murni kepentingan rakyat, itu murni hasil keresahan kami di Universitas Bung Karno,\" ungkapnya. \n\n\"kami ingin membawa harapan besar ya tentunya harapan rakyat untuk membawa hasil kajian kami kepada pihak terkait,\" imbuh Abdi.\n\nKini Diduga Terima Suap\n\nSeminggu setelah aksi demo dan menemui Wapres, kini sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) disorot.\n\nVideo pengakuan perwakilan BEM UBK dudga terima suap pun beredar di media sosial.\n\nDi media sosial, beredar cuplikan video dengan narasi bahwa perwakilan BEM UBK yang bertemu Gibran diduga menerima suap, satu di antaranya di Threads, akun \n\nDalam unggahan tersebut, ada salah satu mahasiswa yang diduga merupakan perwakilan BEM UBK mengakui menerima uang sebesar Rp2 juta.\n\nSelain itu, ia menyebut bahwa Wakil Ketua BEM FH UBK, Rafly Maulana Akbar, menerima uang. Namun, ia tidak mengetahui pasti nominal uang yang diterima tersebut.\n\n\"Saya menerima Rp2 juta. Wakil Ketua BEM FH (UBK) sepengetahuan saya menerima. Kalau nominalnya, saya kurang tahu,\" katanya.\n\nSementara itu, ratusan mahasiswa terus mencecar dan meneriaki terduga pelaku.\n\nDalam video lain, terdapat mahasiswa yang turut mengaku telah menerima uang sebesar Rp2,5 juta.\n\nSelain itu, ada video yang memperlihatkan Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdi Maludin mengaku salah atas dugaan suap berupa uang yang diterima olehnya dan perwakilan mahasiswa lainnya.\n\n\"Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua,\" ucapnya.\n\nMeski demikian, belum diketahui siapa pihak yang diduga memberikan suap kepada perwakilan BEM UBK itu\n\nTerkait hal tersebut, pihak BEM FH UBK merilis tuntutan mahasiswa buntut kabar udgaan suap pada perwakilan yang bertemu Gibran.\n\nBEM FH UBK mengunggah rilis di akun Instagram resmi, , pada Selasa (23/6/2026).\n\nDalam unggahan, ada 10 tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa agar dikabulkan, seperti dilihat Tribunnews pada Selasa (23/6/2026).\n\n1. Membuat pernyataan sikap dalam bentuk video bahwa pihak yang bersangkutan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi akademik dan konsekuensi sosial yang ditetapkan oleh pihak UBK maupun mahasiswa UBK.\n\n2. Mencantumkan nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam tindak suap agar dapat ditindak secara tegas oleh pihak universitas dan yayasan melalui mekanisme petisi yaitu:\n\n- Muhamad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)\n- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)\n- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)\n- Pujiono (Ketua BEM FEB)\n- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)\n\n3. Bersedia mengundurkan diri dari seluruh jabatan internal kampus, termasuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).\n\n4. Membuat video pernyataan yang mengakui telah menerima suap.\n\n5. Menganulir nilai Ajaran Bung Karno (ABK) 1-4 dan menetapkan nilai E.\n\n6. Membuat pernyataan tertulis yang mengakui kesalahan serta menandatanganinya di atas meterai.\n\n7. Bagi mahasiswa penerima KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang terlibat, diwajibkan mengembalikan dana negara yang telah diterima.\n\n8. Membentuk badan investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa.\n\n9. Memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026, kepada seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan.\n\n10. Tuntutan ini bersifat mengikat bagi seluruh pihak terkait dan disaksikan oleh:\n\n- Wakil Rektor III UBK\n- Dekan FH\n- Kaprodi FH\n- Faisyal (Dosen FISIP)\n- Salomon (Staf Kemahasiswaan)\n- Perwakilan mahasiswa UBK yang hadir dalam forum.\n\nIsi Tuntutan Mahasiswa UBK ketika Bertemu Gibran setelah Demo 15 Juni \nPerwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan, Senin (15/6/2026). \n\nMahasiswa yang berorasi di depan Patung Kuda ini, memberikan ultimatum selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang telah mereka sampaikan.\n\nAdapun tuntutan yang disampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. \n\nPara mahasiswa sebelumnya menggelar aksi demo di sejumlah titik di Jakarta, yakni depan gerbang DPR RI, Senayan, dan Patung Kuda.\n\nTak hanya di ibu kota, gelombang demonstrasi juga dilakukan mahasiswa di beberapa daerah, yakni Tasikmalaya, Jawa Barat dan Lampung. Tuntutan serupa disampaikan kepada pemerintah. \n\nSetelah itu, sejumlah mahasiswa yang berdemo di Jakarta menyampaikan tuntutannya kepada Gibran pada Senin malam.\n\nKetua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi, menegaskan bahwa pertemuan itu, menghasilkan sejumlah poin penting yang disampaikan ke Wapres. \n\n\"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres,\" ucapnya, Senin malam.\n\nSampaikan soal MBG hingga BBM \n\nSejumlah hal turut disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut. Mulai dari program MBG, subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga soal harga BBM.\n\n\"Memorandum yang kami kajian ini poin-poin yang kesepakatan yang kami di BEM Universitas Bung Karno, tentu poin pertama kluster fiskal dan pendidikan.\"\n\n\"Subpoinnya itu yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit audit transparans,\" ungkap Abdi.\n\nSelanjutnya, sub yang kedua adalah mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau. \n\nNah, itu ada poin ketiga, klaster hukum dan supremasi sipil.\n\n\"Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang POLRI yang baru disahkan, beberapa waktu yang lalu,\" jelas Abdi.\n\nLalu, terkait klaster krisis moneter dan energi. \n\n\"Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat,\" imbuhnya. \n\nUltimatum 5x24 Jam Tuntutan\n\nPara mahasiswa pun memberikan ultimatum ke pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan selama 5x24 jam.\n\nAndi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi berkelanjutan jika pemerintah mengabaikan tuntutan massa.\n\n\"Kami memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 x 24 jam. \"\n\n\"Apabila dalam waktu 5x24 jam, paling lambat Jumat 19 Juni 2026, pihak dua melanggar mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,\" tegasnya. \n\nKetika aspirasi yang disampaikan tidak terealisasi, lanjut Abdi, maka pihaknya akan ada pergerakan aksi jilid-jilid.\n\nSementara itu, dikatakan Abdi, Wapres merespons tuntutan mahasiswa. \n\nMenurutnya, putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Presiden Prabowo Subianto. \n\n“Bapak Wapres mencatat apa yang kami sampaikan dan berjanji memperbaiki hal-hal yang janggal. Tentunya soal MBG salah satunya,” kata perwakilan mahasiswa itu.\n\nSebelumnya, massa mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI telah membubarkan diri secara tertib, Senin (15/6/2026) sore.\n\nAksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB tersebut, berakhir setelah perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap.\n\nSelain di Jakarta, mahasiswa di sejumlah daerah juga menggelar demo di masing-masing wilayah. Seperti demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.\n\nMassa berkumpul di Gedung Olahraga (GOR) Sukapura menuju di titik aksi di Balai Kota Tasikmalaya.\n\nAksi bertajuk TASIKUSIK VOL.2 ini, juga berencana ingin menjemput Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim.\n\nMassa berencana membawa kedua tokoh tersebut, untuk melakukan aksi bersama di Depot Pertamina.\n\n(Tribunnews.com)\n\nFoto 1: Nama Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Muhamad Abdi Maludin menjadi sorotan usai pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.  (TribunNetwork)\nFoto 2: Abdi Maludin dan sejumlah perwakilan BEM UBK bertemu Gibran usai demo kenaikan BBM di Jakarta.   (TribunNetwork)\nFoto 3: Dalam pernyataannya, Abdi Maludin sempat klaim aksinya murni, kini ia disorot diduga terima suap. (TribunNetwork)\n\n#BEM #OTK #FakultasHukum #UniversitasBungKarno #UBK #MuhamadAbdiMaludin #Jakarta", "post_id": "929934583734808_1448877253944127"}}, {"key": "@tribunjakarta", "attributes": {"label": "@tribunjakarta", "x": 802.8613762616435, "y": 443.748652516784, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "Er8YOmCMwLI", "id": "@tribunjakarta", "source": "youtube-000001", "content": "🔴LIVE: Sambutan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dalam acara apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua tahun 2026. \n\nDalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nMendagri menyoroti lompatan besar dalam program bedah rumah di wilayah Papua. Tahun ini, alokasi anggaran meningkat signifikan, memungkinkan ribuan rumah tidak layak huni direnovasi menjadi hunian yang layak.\n\nMendagri menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data akurat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data sensus ekonomi dari BPS guna pengambilan keputusan yang terukur, dengan mengutip filosofi bahwa kebijakan tanpa teori/data yang kuat hanyalah perjudian.\n\nBerbeda dengan penghargaan biasanya yang hanya berupa trofi atau sertifikat, kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal (dana tunai) bagi daerah dengan kinerja terbaik. Total 64 miliar rupiah telah disiapkan untuk putaran ini, yang akan disalurkan langsung ke rekening APBD.\n\nSistem Kompetisi Regional: Mendagri menjelaskan bahwa penilaian kini dibagi ke dalam enam klaster regional untuk memastikan persaingan yang lebih adil bagi daerah-daerah yang sedang berkembang, termasuk klaster Papua.\n\nFokus utama penilaian meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam mencari pendanaan (creative financing).\n\nMendagri menegaskan bahwa tujuan utama pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong iklim kompetitif, memberikan semangat, serta menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan dedikasi tinggi.\n\nBagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada putaran ini, Mendagri menyampaikan bahwa masih ada dua putaran berikutnya dengan kategori yang berbeda.\nEditor Video : Ilham Bintang Anugerah\n\nJangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya:\n\nYouTube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?...\nSaluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7...\nTikTok: https://www.tiktok.com/\n​Instagram:   / tribunjakarta", "post_id": "Er8YOmCMwLI"}}, {"key": "tribunjakarta", "attributes": {"label": "tribunjakarta", "x": 601.9404515767507, "y": 897.1933086235085, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 38.7686, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "Er8YOmCMwLI", "id": "tribunjakarta", "source": "youtube-000001", "content": "🔴LIVE: Sambutan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dalam acara apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua tahun 2026. \n\nDalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nMendagri menyoroti lompatan besar dalam program bedah rumah di wilayah Papua. Tahun ini, alokasi anggaran meningkat signifikan, memungkinkan ribuan rumah tidak layak huni direnovasi menjadi hunian yang layak.\n\nMendagri menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data akurat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data sensus ekonomi dari BPS guna pengambilan keputusan yang terukur, dengan mengutip filosofi bahwa kebijakan tanpa teori/data yang kuat hanyalah perjudian.\n\nBerbeda dengan penghargaan biasanya yang hanya berupa trofi atau sertifikat, kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal (dana tunai) bagi daerah dengan kinerja terbaik. Total 64 miliar rupiah telah disiapkan untuk putaran ini, yang akan disalurkan langsung ke rekening APBD.\n\nSistem Kompetisi Regional: Mendagri menjelaskan bahwa penilaian kini dibagi ke dalam enam klaster regional untuk memastikan persaingan yang lebih adil bagi daerah-daerah yang sedang berkembang, termasuk klaster Papua.\n\nFokus utama penilaian meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam mencari pendanaan (creative financing).\n\nMendagri menegaskan bahwa tujuan utama pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong iklim kompetitif, memberikan semangat, serta menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan dedikasi tinggi.\n\nBagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada putaran ini, Mendagri menyampaikan bahwa masih ada dua putaran berikutnya dengan kategori yang berbeda.\nEditor Video : Ilham Bintang Anugerah\n\nJangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya:\n\nYouTube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?...\nSaluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7...\nTikTok: https://www.tiktok.com/\n​Instagram:   / tribunjakarta", "post_id": "Er8YOmCMwLI"}}, {"key": "tribun.jakart...", "attributes": {"label": "tribun.jakart...", "x": 189.75640442725793, "y": 44.39878488448012, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 38.7686, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "Er8YOmCMwLI", "id": "tribun.jakart...", "source": "youtube-000001", "content": "🔴LIVE: Sambutan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026\n\nDownload aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru\n\nTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dalam acara apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua tahun 2026. \n\nDalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nMendagri menyoroti lompatan besar dalam program bedah rumah di wilayah Papua. Tahun ini, alokasi anggaran meningkat signifikan, memungkinkan ribuan rumah tidak layak huni direnovasi menjadi hunian yang layak.\n\nMendagri menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data akurat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data sensus ekonomi dari BPS guna pengambilan keputusan yang terukur, dengan mengutip filosofi bahwa kebijakan tanpa teori/data yang kuat hanyalah perjudian.\n\nBerbeda dengan penghargaan biasanya yang hanya berupa trofi atau sertifikat, kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal (dana tunai) bagi daerah dengan kinerja terbaik. Total 64 miliar rupiah telah disiapkan untuk putaran ini, yang akan disalurkan langsung ke rekening APBD.\n\nSistem Kompetisi Regional: Mendagri menjelaskan bahwa penilaian kini dibagi ke dalam enam klaster regional untuk memastikan persaingan yang lebih adil bagi daerah-daerah yang sedang berkembang, termasuk klaster Papua.\n\nFokus utama penilaian meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam mencari pendanaan (creative financing).\n\nMendagri menegaskan bahwa tujuan utama pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong iklim kompetitif, memberikan semangat, serta menunjukkan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan dedikasi tinggi.\n\nBagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada putaran ini, Mendagri menyampaikan bahwa masih ada dua putaran berikutnya dengan kategori yang berbeda.\nEditor Video : Ilham Bintang Anugerah\n\nJangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya:\n\nYouTube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?...\nSaluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7...\nTikTok: https://www.tiktok.com/\n​Instagram:   / tribunjakarta", "post_id": "Er8YOmCMwLI"}}, {"key": "@kabarbursadotcom", "attributes": {"label": "@kabarbursadotcom", "x": 877.0774625557164, "y": 768.4132679449181, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "NQMO4fZyl70", "id": "@kabarbursadotcom", "source": "youtube-000001", "content": "[FULL] Sampai Kapan Subsidi BBM Bisa Bertahan di Tengah Naiknya Harga BBM dan Rupiah Melemah?\n\nKABARBURSA.COM — Menjelang pembahasan RAPBN 2027, pemerintah kembali dihadapkan pada dilema subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan tekanan terhadap rupiah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi subsidi energi pada 2024 mencapai Rp177,6 triliun, angka yang menjaga daya beli masyarakat namun juga mempersempit ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat beban subsidi otomatis membesar setiap kali harga minyak dunia naik dan rupiah melemah.\n\nIsu ini penting bagi publik karena menyangkut langsung biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, dan kesehatan APBN jangka panjang. Saksikan ulasan lengkapnya, dan jangan lupa subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.\n\nBuka dan baca berita terkait hanya di portal https://kabarbursa.com/\nKabarbursa.com adalah portal berita finansial PT Kabar Bursa Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan PT Kabar Grup Indonesia atau KGI Network. Kabarbursa.com menyajikan berita ekonomi terkini, analisis mendalam, investasi dan inspirasi bisnis.\n\nKamu juga bisa mengunjungi media sosial Kabar Bursa:\nYoutube:    /   \nInstagram:   / kabarbursacom  \nTiktok:   / kabarbursacom  \nWA Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5...\n\n#subsidibbm #rapbn2027 #subsidienergi #hargabbm #apbn #fiskalindonesia #kementeriankeuangan #ekonomiindonesia #rupiah #hargaminyakdunia #kebijakanenergi #kabarbursa #news #newsupdate #beritaterkini #beritasaham #beritaekonomi", "post_id": "NQMO4fZyl70"}}, {"key": "kabarbursadotcom", "attributes": {"label": "kabarbursadotcom", "x": 305.2602430990761, "y": 898.1339841086088, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 50.3312, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "NQMO4fZyl70", "id": "kabarbursadotcom", "source": "youtube-000001", "content": "[FULL] Sampai Kapan Subsidi BBM Bisa Bertahan di Tengah Naiknya Harga BBM dan Rupiah Melemah?\n\nKABARBURSA.COM — Menjelang pembahasan RAPBN 2027, pemerintah kembali dihadapkan pada dilema subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan tekanan terhadap rupiah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi subsidi energi pada 2024 mencapai Rp177,6 triliun, angka yang menjaga daya beli masyarakat namun juga mempersempit ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat beban subsidi otomatis membesar setiap kali harga minyak dunia naik dan rupiah melemah.\n\nIsu ini penting bagi publik karena menyangkut langsung biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, dan kesehatan APBN jangka panjang. Saksikan ulasan lengkapnya, dan jangan lupa subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.\n\nBuka dan baca berita terkait hanya di portal https://kabarbursa.com/\nKabarbursa.com adalah portal berita finansial PT Kabar Bursa Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan PT Kabar Grup Indonesia atau KGI Network. Kabarbursa.com menyajikan berita ekonomi terkini, analisis mendalam, investasi dan inspirasi bisnis.\n\nKamu juga bisa mengunjungi media sosial Kabar Bursa:\nYoutube:    /   \nInstagram:   / kabarbursacom  \nTiktok:   / kabarbursacom  \nWA Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5...\n\n#subsidibbm #rapbn2027 #subsidienergi #hargabbm #apbn #fiskalindonesia #kementeriankeuangan #ekonomiindonesia #rupiah #hargaminyakdunia #kebijakanenergi #kabarbursa #news #newsupdate #beritaterkini #beritasaham #beritaekonomi", "post_id": "NQMO4fZyl70"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "attributes": {"label": "@TheIndonesiaPost", "x": 863.5503099946047, "y": 750.8388561863633, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 27.206, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 0, "out_degree": 6, "degree": 6}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "@TheIndonesiaPost", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}, {"key": "NataliusPigai2", "attributes": {"label": "NataliusPigai2", "x": 268.9167019121809, "y": 337.92387253109814, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 31.0602, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "NataliusPigai2", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}, {"key": "dpr_ri", "attributes": {"label": "dpr_ri", "x": 172.06804521868557, "y": 87.49254860332867, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 31.0602, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "dpr_ri", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}, {"key": "prabowo", "attributes": {"label": "prabowo", "x": 407.5562518960976, "y": 738.7760300635667, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 31.0602, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "prabowo", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}, {"key": "KomnasHAM", "attributes": {"label": "KomnasHAM", "x": 47.72120917859224, "y": 637.5343815858206, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 31.0602, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "KomnasHAM", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}, {"key": "DivHumas_Polri.", "attributes": {"label": "DivHumas_Polri.", "x": 894.8909104161385, "y": 865.0610936493731, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 31.0602, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "DivHumas_Polri.", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}, {"key": "KemenkeuRI", "attributes": {"label": "KemenkeuRI", "x": 12.12764578053993, "y": 990.7218171346516, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 31.0602, "eigenvector": 142.7137, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "wdDLqdHbpCg", "id": "KemenkeuRI", "source": "youtube-000001", "content": "With a Rp4 Trillion Human Rights Budget Amidst Calls for Efficiency, Will the Indonesian House o...\n\n🏛️ Anggaran HAM Melesat Jadi Rp4 Triliun di Tengah Efisiensi Fiskal, Akankah DPR RI Meloloskan Permintaan Kontroversial Natalius Pigai? ⚖️💰\n\nUsulan kenaikan anggaran drastis sebesar Rp4 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memicu perdebatan sengit di parlemen, mengingat pengajuan tersebut dilakukan di tengah kebijakan pengetatan ikat pinggang dan efisiensi APBN yang sedang digalakkan pemerintah. 📊\n\nDalam forum rapat kerja bersama parlemen, Menteri HAM  memaparkan bahwa lonjakan anggaran dari puluhan miliar menjadi triliunan rupiah tersebut sangat krusial untuk membangun infrastruktur kesadaran HAM hingga ke tingkat desa serta memperkuat pengawasan siber perlindungan warga. 🏢\n\nNamun, komisi terkait di  langsung memberikan respons kritis dengan mengingatkan bahwa setiap sen pengeluaran negara harus berbasis pada skala prioritas dan output yang terukur secara empiris. 📉\n\nAnggota legislatif menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang dinamis, seluruh kementerian di bawah arahan Presiden  dituntut untuk menahan diri dari ego sektoral peninggkatan pagu anggaran, serta fokus pada optimalisasi program yang menyentuh langsung daya beli dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah. 💸\n\nDi sisi lain, perdebatan ini mendorong perlunya audit awal yang transparan mengenai cetak biru (blueprint) kerja Kementerian HAM agar anggaran yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan fungsi  atau lembaga penegak hukum lainnya seperti  📜 \n\nPengamat kebijakan publik menilai bahwa tuntutan parlemen agar kementerian melakukan restrukturisasi program kerja adalah langkah checks and balances yang sangat sehat demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara. 🏛️ \nKoordinasi ketat bersama  menjadi kunci mutlak bagi kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa visi besar penegakan hak asasi di Indonesia bisa dicapai melalui kreativitas regulasi dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar bertumpu pada besaran nominal dana yang membebani kas negara. 🇮🇩\n\nDampaknya, ketegasan DPR RI dalam menyisir usulan anggaran Rp4 triliun ini akan memaksa Kementerian HAM untuk merancang ulang program kerja yang lebih realistis guna menghindari penolakan total pada sidang paripurna APBN mendatang. ⚠️\n\nMenurut analisis kritis Anda, apakah pengajuan anggaran Rp4 triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini realistis untuk mempercepat penegakan hak asasi di Indonesia, ataukah tuntutan DPR untuk efisiensi jauh lebih mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini? Tuliskan opini cerdas dan argumen logis Anda di kolom komentar!🤔\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost \n#AnggaranKementerianHAM\n#NataliusPigai\n#DPRRI\n#Anggaran4Triliun\n#EfisiensiAPBN\n#KebijakanPublik\n#HakAsasiManusia\n#BeritaPolitik\n#KementerianKeuangan\n#UpdateParlemen", "post_id": "wdDLqdHbpCg"}}], "edges": [{"key": "Rahadi0816", "source": "Rahadi0816", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "Rahadi0816", "source": "Rahadi0816", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "Rahadi240987455", "source": "Rahadi240987455", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "Rahadi240987455", "source": "Rahadi240987455", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "strike653811", "source": "strike653811", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "strike653811", "source": "strike653811", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "satunusa185593", "source": "satunusa185593", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "satunusa185593", "source": "satunusa185593", "target": "Rahadi0816", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "Arbiyumi", "source": "Arbiyumi", "target": "LambeSahamjja", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "MR_ANDROMED", "source": "MR_ANDROMED", "target": "boxxtoc", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "trenasiaid", "source": "trenasiaid", "target": "yzfrider.id", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "IDXChannelcom", "source": "IDXChannelcom", "target": "idx_channel", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "facebook-000001"}}, {"key": "TribunStyle", "source": "TribunStyle", "target": "arisaaori.", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "facebook-000001"}}, {"key": "TribunStyle", "source": "TribunStyle", "target": "bemfhubk", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "facebook-000001"}}, {"key": "@tribunjakarta", "source": "@tribunjakarta", "target": "tribunjakarta", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@tribunjakarta", "source": "@tribunjakarta", "target": "tribun.jakart...", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@kabarbursadotcom", "source": "@kabarbursadotcom", "target": "kabarbursadotcom", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "NataliusPigai2", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "dpr_ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "prabowo", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "KomnasHAM", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "DivHumas_Polri.", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "KemenkeuRI", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}