{"nodes": [{"key": "kangderu", "attributes": {"label": "kangderu", "x": 944.0575884254393, "y": 966.1755686530374, "size": 9.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 58.4795, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2070080878395687189", "id": "kangderu", "source": "tweet-000004", "content": "Anggaran ratusan triliun untuk program ini bikin pengeluaran negara membengkak, ditambah impor bahan makanan yang ikut nambah tekanan pada cadangan devisa.\n\nMBG emang bikin perut kenyang, tapi dompet negara kurus, rupiah pingsan 😭", "post_id": "2070080878395687189"}}, {"key": "ardisatriawan", "attributes": {"label": "ardisatriawan", "x": 889.4111528344413, "y": 919.7408708291208, "size": 9.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 108.1871, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2070080878395687189", "id": "ardisatriawan", "source": "tweet-000004", "content": "Anggaran ratusan triliun untuk program ini bikin pengeluaran negara membengkak, ditambah impor bahan makanan yang ikut nambah tekanan pada cadangan devisa.\n\nMBG emang bikin perut kenyang, tapi dompet negara kurus, rupiah pingsan 😭", "post_id": "2070080878395687189"}}, {"key": "Maikel_USMC", "attributes": {"label": "Maikel_USMC", "x": 147.11853368994232, "y": 999.7514271158348, "size": 9.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 58.4795, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2070151561771381089", "id": "Maikel_USMC", "source": "tweet-000004", "content": "Kurangi impor bagus menhemat uang negara. Kalau mengurangi ekspor dan memangkas komoditi ekspor yang menjadi tulang punggung pemasukan devisa negara itu suatu kebodohan. Negara saat ini butuh dana besar utk memperkuat ekonomi Indonesia ditengah nilai tukar rupiah kembali melemah", "post_id": "2070151561771381089"}}, {"key": "tempodotco", "attributes": {"label": "tempodotco", "x": 629.6394190308607, "y": 138.13880357900265, "size": 9.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 108.1871, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2070151561771381089", "id": "tempodotco", "source": "tweet-000004", "content": "Kurangi impor bagus menhemat uang negara. Kalau mengurangi ekspor dan memangkas komoditi ekspor yang menjadi tulang punggung pemasukan devisa negara itu suatu kebodohan. Negara saat ini butuh dana besar utk memperkuat ekonomi Indonesia ditengah nilai tukar rupiah kembali melemah", "post_id": "2070151561771381089"}}, {"key": "fraksipan_dprri", "attributes": {"label": "fraksipan_dprri", "x": 854.7212415791223, "y": 304.43950861180804, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 58.4795, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3927151408046691085_3525083043", "id": "fraksipan_dprri", "source": "instagram-000001", "content": "Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih  menyoroti pentingnya peran strategis IDSurvey dalam mengawal rantai pasok komoditas strategis nasional, mulai dari proses hulu hingga hilir.\n\nMenurutnya, sebagai lembaga yang berperan dalam pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, IDSurvey memiliki posisi penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan serta meminimalkan potensi kebocoran yang nilainya dapat mencapai belasan ribu triliun rupiah.\n\nAbdul Hakim juga menekankan perlunya sinergi antara IDSurvey dan Kementerian Perdagangan, khususnya dalam proses verifikasi ekspor dan impor. Ia menilai penyelarasan data antara negara asal ekspor dan data impor Indonesia menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas perdagangan nasional.\n\n“IDSurvey bisa menjadi portal untuk memastikan data ekspor dari negara mitra dan data impor Indonesia benar-benar selaras, sehingga tata kelola perdagangan semakin baik dan potensi penyimpangan dapat ditekan,” ujar Abdul Hakim Bafagih.\n\n#idsurvey #ekspor #impor #fyp", "post_id": "3927151408046691085_3525083043"}}, {"key": "abdulhakimbafagih", "attributes": {"label": "abdulhakimbafagih", "x": 943.6703726519141, "y": 409.2807777016614, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 108.1871, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3927151408046691085_3525083043", "id": "abdulhakimbafagih", "source": "instagram-000001", "content": "Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih  menyoroti pentingnya peran strategis IDSurvey dalam mengawal rantai pasok komoditas strategis nasional, mulai dari proses hulu hingga hilir.\n\nMenurutnya, sebagai lembaga yang berperan dalam pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, IDSurvey memiliki posisi penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan serta meminimalkan potensi kebocoran yang nilainya dapat mencapai belasan ribu triliun rupiah.\n\nAbdul Hakim juga menekankan perlunya sinergi antara IDSurvey dan Kementerian Perdagangan, khususnya dalam proses verifikasi ekspor dan impor. Ia menilai penyelarasan data antara negara asal ekspor dan data impor Indonesia menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas perdagangan nasional.\n\n“IDSurvey bisa menjadi portal untuk memastikan data ekspor dari negara mitra dan data impor Indonesia benar-benar selaras, sehingga tata kelola perdagangan semakin baik dan potensi penyimpangan dapat ditekan,” ujar Abdul Hakim Bafagih.\n\n#idsurvey #ekspor #impor #fyp", "post_id": "3927151408046691085_3525083043"}}, {"key": "inusa.media", "attributes": {"label": "inusa.media", "x": 3.5368215162090433, "y": 246.5538086555088, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 58.4795, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3927031406950316586_60374608148", "id": "inusa.media", "source": "instagram-000001", "content": "Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat keberhasilan besar dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp131,5 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2026. Capaian tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang menyebut nilai penyelamatan itu berasal dari berbagai perkara korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Aset hasil penyitaan dan tindakan hukum lainnya kemudian dikelola melalui Badan Pemulihan Aset untuk dikembalikan kepada negara.\n\nMenurut Febrie, penanganan perkara korupsi kini tidak hanya berorientasi pada besarnya kerugian negara, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik, perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu tersebut, Kejagung menangani sedikitnya 12 perkara strategis, termasuk dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kasus impor tekstil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek yang ditaksir merugikan negara hingga triliunan rupiah.\n\nData Kejagung menunjukkan nilai penyelamatan kerugian negara tertinggi terjadi pada 2026 dengan capaian Rp40,5 triliun. Sementara itu, tahun 2025 dan 2023 masing-masing mencatat Rp24,5 triliun dan Rp24,4 triliun. Febrie menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus difokuskan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program strategis pemerintah. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan semakin besarnya peran penegakan hukum dalam memulihkan aset negara dan mendukung pembangunan nasional.\n\nFollow  untuk mendapatkan berita terkini yang disajikan singkat, jelas, dan terpercaya.", "post_id": "3927031406950316586_60374608148"}}, {"key": "inusamedia", "attributes": {"label": "inusamedia", "x": 865.1738158710335, "y": 320.39817098569813, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 108.1871, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3927031406950316586_60374608148", "id": "inusamedia", "source": "instagram-000001", "content": "Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat keberhasilan besar dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp131,5 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2026. Capaian tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang menyebut nilai penyelamatan itu berasal dari berbagai perkara korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Aset hasil penyitaan dan tindakan hukum lainnya kemudian dikelola melalui Badan Pemulihan Aset untuk dikembalikan kepada negara.\n\nMenurut Febrie, penanganan perkara korupsi kini tidak hanya berorientasi pada besarnya kerugian negara, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik, perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu tersebut, Kejagung menangani sedikitnya 12 perkara strategis, termasuk dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kasus impor tekstil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek yang ditaksir merugikan negara hingga triliunan rupiah.\n\nData Kejagung menunjukkan nilai penyelamatan kerugian negara tertinggi terjadi pada 2026 dengan capaian Rp40,5 triliun. Sementara itu, tahun 2025 dan 2023 masing-masing mencatat Rp24,5 triliun dan Rp24,4 triliun. Febrie menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus difokuskan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program strategis pemerintah. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan semakin besarnya peran penegakan hukum dalam memulihkan aset negara dan mendukung pembangunan nasional.\n\nFollow  untuk mendapatkan berita terkini yang disajikan singkat, jelas, dan terpercaya.", "post_id": "3927031406950316586_60374608148"}}, {"key": "bangsaid.pri", "attributes": {"label": "bangsaid.pri", "x": 374.74499073344845, "y": 282.1340623292071, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 58.4795, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7655265755193167124", "id": "bangsaid.pri", "source": "tiktok-000001", "content": "Kabar Bahagia dari Sektor Pertanian Indonesia! 🌾🇮🇩 Kabar membanggakan datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kesejahteraan para petani kita tercatat mengalami peningkatan yang luar biasa! Berdasarkan data terbaru, Nilai Tukar Petani (NTP) sukses menyentuh angka 127%—menjadi pencapaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Gak cuma itu, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga melesat hingga 5,74%, sebuah rekor tertinggi dalam 25 tahun belakangan. Berkat kerja keras para petani dan nelayan di seluruh pelosok negeri, ekspor pertanian kita naik sebesar 166 triliun rupiah, sementara angka impor beras medium berkurang hingga 41 triliun rupiah karena Indonesia tidak melakukan impor lagi. Hal ini memberikan total keuntungan bagi para petani kita hingga mencapai 200 triliun rupiah! 🙌✨ Sumber : https://www.tiktok.com/ #Prabowo #PartaiRakyatIndonesia #TumbuhBersamaRakyat #MajuRakyatnyaJagaBangsanya #KoalisiIndonesiaMaju", "post_id": "7655265755193167124"}}, {"key": "kabar.hangat", "attributes": {"label": "kabar.hangat", "x": 490.13900414363167, "y": 645.8197366474083, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 108.1871, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7655265755193167124", "id": "kabar.hangat", "source": "tiktok-000001", "content": "Kabar Bahagia dari Sektor Pertanian Indonesia! 🌾🇮🇩 Kabar membanggakan datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kesejahteraan para petani kita tercatat mengalami peningkatan yang luar biasa! Berdasarkan data terbaru, Nilai Tukar Petani (NTP) sukses menyentuh angka 127%—menjadi pencapaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Gak cuma itu, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga melesat hingga 5,74%, sebuah rekor tertinggi dalam 25 tahun belakangan. Berkat kerja keras para petani dan nelayan di seluruh pelosok negeri, ekspor pertanian kita naik sebesar 166 triliun rupiah, sementara angka impor beras medium berkurang hingga 41 triliun rupiah karena Indonesia tidak melakukan impor lagi. Hal ini memberikan total keuntungan bagi para petani kita hingga mencapai 200 triliun rupiah! 🙌✨ Sumber : https://www.tiktok.com/ #Prabowo #PartaiRakyatIndonesia #TumbuhBersamaRakyat #MajuRakyatnyaJagaBangsanya #KoalisiIndonesiaMaju", "post_id": "7655265755193167124"}}, {"key": "infowargarepublik", "attributes": {"label": "infowargarepublik", "x": 335.0617806081524, "y": 223.8896538844668, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 58.4795, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7596959639162424594", "id": "infowargarepublik", "source": "tiktok-000001", "content": "DPRD Provinsi Bali menggelar Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 pada Senin (19/1/2026) dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Sidang di Gedung Wiswa Sabha Utama tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, pimpinan dan anggota DPRD. Empat fraksi menyampaikan sikapnya, yakni PDIP, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-NasDem. Secara umum seluruh fraksi mendukung penguatan permodalan BPD Bali, namun disertai sejumlah catatan terkait transparansi, dasar hukum, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Fraksi PDIP menilai penyertaan modal merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. PDIP menegaskan kebijakan ini harus berorientasi hasil, dilakukan secara terbuka, serta diawasi ketat agar benar-benar menjadi investasi publik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali. Sementara itu Fraksi Gerindra-PSI lebih banyak menyoroti aspek teknis hukum. Mereka menilai penggunaan frasa “penambahan penyertaan modal” kurang tepat secara normatif dan mempertanyakan relevansi sejumlah dasar hukum yang digunakan. Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya perlindungan pemegang saham minoritas, pemenuhan asas publisitas pada inbreng aset tanah, serta kejelasan mekanisme pengawasan oleh gubernur.  Fraksi Gerindra-PSI mengapresiasi kinerja BPD Bali, namun mengingatkan risiko fraud internal dan perlunya sistem promosi berbasis merit. Fraksi Golkar menekankan bahwa penyertaan modal tidak sekadar mempertahankan komposisi saham Pemprov Bali di tengah penambahan modal kabupaten/kota, tetapi harus memberi nilai tambah terukur. Golkar meminta indikator kinerja yang jelas, evaluasi berkala, dan pengelolaan risiko—terutama bila penyertaan berasal dari pemindahtanganan aset strategis. Fraksi ini juga mengusulkan keringanan cost of money bagi sektor usaha yang memiliki multiplier effect tinggi. Adapun Fraksi Demokrat-NasDem mengapresiasi kebijakan Gubernur terkait skema pembayaran sewa aset tanah Nusa Dua oleh PT Bali Destinasi Lestari senilai Rp850 miliar dengan metode pembayaran di muka. Dana tersebut dinilai tepat digunakan untuk penyertaan modal BPD Bali karena diproyeksikan menghasilkan dividen sekitar Rp75 miliar per tahun. Demokrat-NasDem memberi catatan agar pasal raperda dipertegas mengenai sumber dana penyertaan sebesar Rp300 miliar agar tidak menimbulkan kerancuan. Di luar isu perbankan, Demokrat-NasDem juga meminta Pemprov meningkatkan koordinasi penanganan sampah dan dampak cuaca ekstrem guna mencegah banjir. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Koster menjelaskan penyertaan modal bertujuan memperkuat daya saing BPD Bali di tengah konsolidasi industri perbankan nasional. Bank daerah diharapkan tetap menjadi motor pembiayaan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sidang paripurna akan dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah serta pembahasan lebih mendalam sebelum raperda ini ditetapkan menjadi Perda. DPRD menegaskan bahwa setiap rupiah dana daerah yang disertakan harus dikelola profesional, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali.  Butuh layanan Cargo, Logistik, Ekspor & Impor yang dapat diandalkan?  Hanya di   Andalan untuk semua layanan Cargo & Logistik anda  #infowarga #beritahariini #semetonbali #bali #fypシ", "post_id": "7596959639162424594"}}, {"key": "andalandayaabadi_", "attributes": {"label": "andalandayaabadi_", "x": 193.20303954512218, "y": 13.436395317319993, "size": 9.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 108.1871, "eigenvector": 83.3333, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7596959639162424594", "id": "andalandayaabadi_", "source": "tiktok-000001", "content": "DPRD Provinsi Bali menggelar Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 pada Senin (19/1/2026) dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Sidang di Gedung Wiswa Sabha Utama tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, pimpinan dan anggota DPRD. Empat fraksi menyampaikan sikapnya, yakni PDIP, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-NasDem. Secara umum seluruh fraksi mendukung penguatan permodalan BPD Bali, namun disertai sejumlah catatan terkait transparansi, dasar hukum, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Fraksi PDIP menilai penyertaan modal merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. PDIP menegaskan kebijakan ini harus berorientasi hasil, dilakukan secara terbuka, serta diawasi ketat agar benar-benar menjadi investasi publik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali. Sementara itu Fraksi Gerindra-PSI lebih banyak menyoroti aspek teknis hukum. Mereka menilai penggunaan frasa “penambahan penyertaan modal” kurang tepat secara normatif dan mempertanyakan relevansi sejumlah dasar hukum yang digunakan. Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya perlindungan pemegang saham minoritas, pemenuhan asas publisitas pada inbreng aset tanah, serta kejelasan mekanisme pengawasan oleh gubernur.  Fraksi Gerindra-PSI mengapresiasi kinerja BPD Bali, namun mengingatkan risiko fraud internal dan perlunya sistem promosi berbasis merit. Fraksi Golkar menekankan bahwa penyertaan modal tidak sekadar mempertahankan komposisi saham Pemprov Bali di tengah penambahan modal kabupaten/kota, tetapi harus memberi nilai tambah terukur. Golkar meminta indikator kinerja yang jelas, evaluasi berkala, dan pengelolaan risiko—terutama bila penyertaan berasal dari pemindahtanganan aset strategis. Fraksi ini juga mengusulkan keringanan cost of money bagi sektor usaha yang memiliki multiplier effect tinggi. Adapun Fraksi Demokrat-NasDem mengapresiasi kebijakan Gubernur terkait skema pembayaran sewa aset tanah Nusa Dua oleh PT Bali Destinasi Lestari senilai Rp850 miliar dengan metode pembayaran di muka. Dana tersebut dinilai tepat digunakan untuk penyertaan modal BPD Bali karena diproyeksikan menghasilkan dividen sekitar Rp75 miliar per tahun. Demokrat-NasDem memberi catatan agar pasal raperda dipertegas mengenai sumber dana penyertaan sebesar Rp300 miliar agar tidak menimbulkan kerancuan. Di luar isu perbankan, Demokrat-NasDem juga meminta Pemprov meningkatkan koordinasi penanganan sampah dan dampak cuaca ekstrem guna mencegah banjir. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Koster menjelaskan penyertaan modal bertujuan memperkuat daya saing BPD Bali di tengah konsolidasi industri perbankan nasional. Bank daerah diharapkan tetap menjadi motor pembiayaan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sidang paripurna akan dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah serta pembahasan lebih mendalam sebelum raperda ini ditetapkan menjadi Perda. DPRD menegaskan bahwa setiap rupiah dana daerah yang disertakan harus dikelola profesional, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali.  Butuh layanan Cargo, Logistik, Ekspor & Impor yang dapat diandalkan?  Hanya di   Andalan untuk semua layanan Cargo & Logistik anda  #infowarga #beritahariini #semetonbali #bali #fypシ", "post_id": "7596959639162424594"}}], "edges": [{"key": "kangderu", "source": "kangderu", "target": "ardisatriawan", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "Maikel_USMC", "source": "Maikel_USMC", "target": "tempodotco", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "fraksipan_dprri", "source": "fraksipan_dprri", "target": "abdulhakimbafagih", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "inusa.media", "source": "inusa.media", "target": "inusamedia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "bangsaid.pri", "source": "bangsaid.pri", "target": "kabar.hangat", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "infowargarepublik", "source": "infowargarepublik", "target": "andalandayaabadi_", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}]}