{"nodes": [{"key": "jepara123456", "attributes": {"label": "jepara123456", "x": 411.51205934364907, "y": 444.66573518910656, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2070032053106815018", "id": "jepara123456", "source": "tweet-000004", "content": "Tunggu sampai akhir Juli, jika rupiah terus tertekan diatas Rp. 18.400,- kemungkinan BI rate naik lagi, kalo dgn intervensi, entah. Mengingat cadangan devisa dollarnya apa masih aman ..😭😭", "post_id": "2070032053106815018"}}, {"key": "bismillahyuk_", "attributes": {"label": "bismillahyuk_", "x": 329.4538142561517, "y": 738.2340124372864, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 75.0, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2070032053106815018", "id": "bismillahyuk_", "source": "tweet-000004", "content": "Tunggu sampai akhir Juli, jika rupiah terus tertekan diatas Rp. 18.400,- kemungkinan BI rate naik lagi, kalo dgn intervensi, entah. Mengingat cadangan devisa dollarnya apa masih aman ..😭😭", "post_id": "2070032053106815018"}}, {"key": "omkumkum", "attributes": {"label": "omkumkum", "x": 839.8099588499092, "y": 808.1715368443146, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2070065419696865354", "id": "omkumkum", "source": "tweet-000004", "content": "Semua harus digital baik sistem termasuk uang nya yang mengalir ke Desa, bukan uang rupiah lagi.\n\n3 (Tiga) Sumber Dana Selain Utang Luar Negeri untuk Mengatasi Defisit APBN\nAugust 31, 2025\nhttps://t.co/s5cEe2CJP6\n\nDANA DESA berupa “E-Money Khusus” dalam Sitem “Closed Loop https://t.co/gAPE3ruVrv", "post_id": "2070065419696865354"}}, {"key": "Hidupsebagai62", "attributes": {"label": "Hidupsebagai62", "x": 508.6304209968333, "y": 151.42291202912583, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 75.0, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2070065419696865354", "id": "Hidupsebagai62", "source": "tweet-000004", "content": "Semua harus digital baik sistem termasuk uang nya yang mengalir ke Desa, bukan uang rupiah lagi.\n\n3 (Tiga) Sumber Dana Selain Utang Luar Negeri untuk Mengatasi Defisit APBN\nAugust 31, 2025\nhttps://t.co/s5cEe2CJP6\n\nDANA DESA berupa “E-Money Khusus” dalam Sitem “Closed Loop https://t.co/gAPE3ruVrv", "post_id": "2070065419696865354"}}, {"key": "77879013289", "attributes": {"label": "77879013289", "x": 689.5294711794082, "y": 815.8101971538358, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "3916180567561753091_77879013289", "id": "77879013289", "source": "instagram-000001", "content": "Di tengah sikap optimis Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ekonom Senior sekaligus mantan Menkeu, Chatib Basri, justru melemparkan \"bom\" analisis yang mengejutkan. Dalam Grab Business Forum (9/6/2026), Chatib menegaskan bahwa keoknya Rupiah hingga menembus level Rp18.000-an bukan karena perang di Timur Tengah, melainkan akibat ambruknya kepercayaan (confidence) investor global terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.\n\nLewat data ilmiah Granger Causality Test, Chatib membongkar bahwa kenaikan Credit Default Swap (CDS) - instrumen pengukur risiko gagal bayar suatu negara - mampu menjelaskan 23% dari pelemahan Rupiah. Faktanya, grafik risiko fiskal RI sudah memburuk jauh sebelum konflik geopolitik Iran-Israel memanas. Para investor global dilanda kecemasan (anxiety) akut mengenai keberlanjutan defisit anggaran belanja pemerintah ke depan. Analisis menohok ini menjadi alarm keras bagi pasar; jika pemerintah gagal memulihkan kepercayaaan pasar terhadap keberlanjutan anggaran negara, amunisi naik suku bunga dari Bank Indonesia pun dinilai hanya akan menjadi obat pereda nyeri sementara!\n-\nFollow TikTok \nInstagram \nTelegram \nbiar nggak ketinggalan update saham harian, serta buat diskusi & cari insight bareng komunitas cuan\n-\n#ChatibBasri #Purbaya #PurbayaYudhiSadewa #KrisisFiskal #IHSG", "post_id": "3916180567561753091_77879013289"}}, {"key": "BELDOCUAN", "attributes": {"label": "BELDOCUAN", "x": 703.9198292303204, "y": 266.7373329510233, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 52.027, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "3916180567561753091_77879013289", "id": "BELDOCUAN", "source": "instagram-000001", "content": "Di tengah sikap optimis Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ekonom Senior sekaligus mantan Menkeu, Chatib Basri, justru melemparkan \"bom\" analisis yang mengejutkan. Dalam Grab Business Forum (9/6/2026), Chatib menegaskan bahwa keoknya Rupiah hingga menembus level Rp18.000-an bukan karena perang di Timur Tengah, melainkan akibat ambruknya kepercayaan (confidence) investor global terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.\n\nLewat data ilmiah Granger Causality Test, Chatib membongkar bahwa kenaikan Credit Default Swap (CDS) - instrumen pengukur risiko gagal bayar suatu negara - mampu menjelaskan 23% dari pelemahan Rupiah. Faktanya, grafik risiko fiskal RI sudah memburuk jauh sebelum konflik geopolitik Iran-Israel memanas. Para investor global dilanda kecemasan (anxiety) akut mengenai keberlanjutan defisit anggaran belanja pemerintah ke depan. Analisis menohok ini menjadi alarm keras bagi pasar; jika pemerintah gagal memulihkan kepercayaaan pasar terhadap keberlanjutan anggaran negara, amunisi naik suku bunga dari Bank Indonesia pun dinilai hanya akan menjadi obat pereda nyeri sementara!\n-\nFollow TikTok \nInstagram \nTelegram \nbiar nggak ketinggalan update saham harian, serta buat diskusi & cari insight bareng komunitas cuan\n-\n#ChatibBasri #Purbaya #PurbayaYudhiSadewa #KrisisFiskal #IHSG", "post_id": "3916180567561753091_77879013289"}}, {"key": "beldocuanfreeforum", "attributes": {"label": "beldocuanfreeforum", "x": 955.9888886450008, "y": 712.8427838361484, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 52.027, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3916180567561753091_77879013289", "id": "beldocuanfreeforum", "source": "instagram-000001", "content": "Di tengah sikap optimis Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ekonom Senior sekaligus mantan Menkeu, Chatib Basri, justru melemparkan \"bom\" analisis yang mengejutkan. Dalam Grab Business Forum (9/6/2026), Chatib menegaskan bahwa keoknya Rupiah hingga menembus level Rp18.000-an bukan karena perang di Timur Tengah, melainkan akibat ambruknya kepercayaan (confidence) investor global terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.\n\nLewat data ilmiah Granger Causality Test, Chatib membongkar bahwa kenaikan Credit Default Swap (CDS) - instrumen pengukur risiko gagal bayar suatu negara - mampu menjelaskan 23% dari pelemahan Rupiah. Faktanya, grafik risiko fiskal RI sudah memburuk jauh sebelum konflik geopolitik Iran-Israel memanas. Para investor global dilanda kecemasan (anxiety) akut mengenai keberlanjutan defisit anggaran belanja pemerintah ke depan. Analisis menohok ini menjadi alarm keras bagi pasar; jika pemerintah gagal memulihkan kepercayaaan pasar terhadap keberlanjutan anggaran negara, amunisi naik suku bunga dari Bank Indonesia pun dinilai hanya akan menjadi obat pereda nyeri sementara!\n-\nFollow TikTok \nInstagram \nTelegram \nbiar nggak ketinggalan update saham harian, serta buat diskusi & cari insight bareng komunitas cuan\n-\n#ChatibBasri #Purbaya #PurbayaYudhiSadewa #KrisisFiskal #IHSG", "post_id": "3916180567561753091_77879013289"}}, {"key": "suarantb1", "attributes": {"label": "suarantb1", "x": 90.63868821583543, "y": 184.05314205118927, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 166.6667, "in_degree": 0, "out_degree": 5, "degree": 5}, "_id": "7655119943809240328", "id": "suarantb1", "source": "tiktok-000001", "content": "Nyawa Rakyat Terus Melayang, DPRD dan Pemkab Lombok Timur Masih Membisu? Lombok Timur – Bungkamnya manajemen RSUD Patuh Karya dan lambannya respons DPRD Lombok Timur terhadap berbagai keluhan masyarakat dinilai telah berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.  Kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni dalam ambulans bukan lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal. Tragedi tersebut justru menjadi pintu terbukanya berbagai kesaksian dan keluhan masyarakat terkait dugaan kematian pasien pascaoperasi serta pelayanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari standar yang layak.  Di tengah derasnya tuntutan publik akan transparansi, Direktur RSUD Patuh Karya memilih diam. Sementara DPRD Lombok Timur yang memiliki fungsi pengawasan hingga kini belum menunjukkan langkah tegas meski surat hearing telah dilayangkan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan mengapa keselamatan pasien tidak menjadi prioritas utama?  Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan sistem rujukan kesehatan serta persoalan utang pengadaan obat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dan keselamatan nyawa masyarakat.  Atas dasar itu, gelombang aksi massa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi peringatan keras kepada DPRD dan Bupati Lombok Timur agar berhenti menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut hak dasar rakyat atas layanan kesehatan.  Sebab ketika nyawa terus berjatuhan sementara para pemegang kewenangan memilih diam, maka yang sedang dipertontonkan bukan sekadar buruknya tata kelola kesehatan, melainkan kegagalan negara hadir melindungi warganya. #fyp #dprdlotim #bupatilotim  #trending #kesehatan", "post_id": "7655119943809240328"}}, {"key": "rsud.dr.r.soedjon", "attributes": {"label": "rsud.dr.r.soedjon", "x": 339.6787206698818, "y": 178.7457500290701, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 47.4324, "eigenvector": 166.6667, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7655119943809240328", "id": "rsud.dr.r.soedjon", "source": "tiktok-000001", "content": "Nyawa Rakyat Terus Melayang, DPRD dan Pemkab Lombok Timur Masih Membisu? Lombok Timur – Bungkamnya manajemen RSUD Patuh Karya dan lambannya respons DPRD Lombok Timur terhadap berbagai keluhan masyarakat dinilai telah berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.  Kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni dalam ambulans bukan lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal. Tragedi tersebut justru menjadi pintu terbukanya berbagai kesaksian dan keluhan masyarakat terkait dugaan kematian pasien pascaoperasi serta pelayanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari standar yang layak.  Di tengah derasnya tuntutan publik akan transparansi, Direktur RSUD Patuh Karya memilih diam. Sementara DPRD Lombok Timur yang memiliki fungsi pengawasan hingga kini belum menunjukkan langkah tegas meski surat hearing telah dilayangkan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan mengapa keselamatan pasien tidak menjadi prioritas utama?  Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan sistem rujukan kesehatan serta persoalan utang pengadaan obat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dan keselamatan nyawa masyarakat.  Atas dasar itu, gelombang aksi massa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi peringatan keras kepada DPRD dan Bupati Lombok Timur agar berhenti menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut hak dasar rakyat atas layanan kesehatan.  Sebab ketika nyawa terus berjatuhan sementara para pemegang kewenangan memilih diam, maka yang sedang dipertontonkan bukan sekadar buruknya tata kelola kesehatan, melainkan kegagalan negara hadir melindungi warganya. #fyp #dprdlotim #bupatilotim  #trending #kesehatan", "post_id": "7655119943809240328"}}, {"key": "rsud.patuh.karya", "attributes": {"label": "rsud.patuh.karya", "x": 386.0301832736649, "y": 927.1592422902136, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 47.4324, "eigenvector": 166.6667, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7655119943809240328", "id": "rsud.patuh.karya", "source": "tiktok-000001", "content": "Nyawa Rakyat Terus Melayang, DPRD dan Pemkab Lombok Timur Masih Membisu? Lombok Timur – Bungkamnya manajemen RSUD Patuh Karya dan lambannya respons DPRD Lombok Timur terhadap berbagai keluhan masyarakat dinilai telah berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.  Kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni dalam ambulans bukan lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal. Tragedi tersebut justru menjadi pintu terbukanya berbagai kesaksian dan keluhan masyarakat terkait dugaan kematian pasien pascaoperasi serta pelayanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari standar yang layak.  Di tengah derasnya tuntutan publik akan transparansi, Direktur RSUD Patuh Karya memilih diam. Sementara DPRD Lombok Timur yang memiliki fungsi pengawasan hingga kini belum menunjukkan langkah tegas meski surat hearing telah dilayangkan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan mengapa keselamatan pasien tidak menjadi prioritas utama?  Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan sistem rujukan kesehatan serta persoalan utang pengadaan obat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dan keselamatan nyawa masyarakat.  Atas dasar itu, gelombang aksi massa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi peringatan keras kepada DPRD dan Bupati Lombok Timur agar berhenti menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut hak dasar rakyat atas layanan kesehatan.  Sebab ketika nyawa terus berjatuhan sementara para pemegang kewenangan memilih diam, maka yang sedang dipertontonkan bukan sekadar buruknya tata kelola kesehatan, melainkan kegagalan negara hadir melindungi warganya. #fyp #dprdlotim #bupatilotim  #trending #kesehatan", "post_id": "7655119943809240328"}}, {"key": "rsudsoedjono", "attributes": {"label": "rsudsoedjono", "x": 582.2244556805006, "y": 901.0227975543334, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 47.4324, "eigenvector": 166.6667, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7655119943809240328", "id": "rsudsoedjono", "source": "tiktok-000001", "content": "Nyawa Rakyat Terus Melayang, DPRD dan Pemkab Lombok Timur Masih Membisu? Lombok Timur – Bungkamnya manajemen RSUD Patuh Karya dan lambannya respons DPRD Lombok Timur terhadap berbagai keluhan masyarakat dinilai telah berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.  Kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni dalam ambulans bukan lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal. Tragedi tersebut justru menjadi pintu terbukanya berbagai kesaksian dan keluhan masyarakat terkait dugaan kematian pasien pascaoperasi serta pelayanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari standar yang layak.  Di tengah derasnya tuntutan publik akan transparansi, Direktur RSUD Patuh Karya memilih diam. Sementara DPRD Lombok Timur yang memiliki fungsi pengawasan hingga kini belum menunjukkan langkah tegas meski surat hearing telah dilayangkan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan mengapa keselamatan pasien tidak menjadi prioritas utama?  Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan sistem rujukan kesehatan serta persoalan utang pengadaan obat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dan keselamatan nyawa masyarakat.  Atas dasar itu, gelombang aksi massa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi peringatan keras kepada DPRD dan Bupati Lombok Timur agar berhenti menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut hak dasar rakyat atas layanan kesehatan.  Sebab ketika nyawa terus berjatuhan sementara para pemegang kewenangan memilih diam, maka yang sedang dipertontonkan bukan sekadar buruknya tata kelola kesehatan, melainkan kegagalan negara hadir melindungi warganya. #fyp #dprdlotim #bupatilotim  #trending #kesehatan", "post_id": "7655119943809240328"}}, {"key": "rsudlomboktimur31", "attributes": {"label": "rsudlomboktimur31", "x": 849.5285101086536, "y": 144.71966710813732, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 47.4324, "eigenvector": 166.6667, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7655119943809240328", "id": "rsudlomboktimur31", "source": "tiktok-000001", "content": "Nyawa Rakyat Terus Melayang, DPRD dan Pemkab Lombok Timur Masih Membisu? Lombok Timur – Bungkamnya manajemen RSUD Patuh Karya dan lambannya respons DPRD Lombok Timur terhadap berbagai keluhan masyarakat dinilai telah berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.  Kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni dalam ambulans bukan lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal. Tragedi tersebut justru menjadi pintu terbukanya berbagai kesaksian dan keluhan masyarakat terkait dugaan kematian pasien pascaoperasi serta pelayanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari standar yang layak.  Di tengah derasnya tuntutan publik akan transparansi, Direktur RSUD Patuh Karya memilih diam. Sementara DPRD Lombok Timur yang memiliki fungsi pengawasan hingga kini belum menunjukkan langkah tegas meski surat hearing telah dilayangkan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan mengapa keselamatan pasien tidak menjadi prioritas utama?  Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan sistem rujukan kesehatan serta persoalan utang pengadaan obat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dan keselamatan nyawa masyarakat.  Atas dasar itu, gelombang aksi massa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi peringatan keras kepada DPRD dan Bupati Lombok Timur agar berhenti menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut hak dasar rakyat atas layanan kesehatan.  Sebab ketika nyawa terus berjatuhan sementara para pemegang kewenangan memilih diam, maka yang sedang dipertontonkan bukan sekadar buruknya tata kelola kesehatan, melainkan kegagalan negara hadir melindungi warganya. #fyp #dprdlotim #bupatilotim  #trending #kesehatan", "post_id": "7655119943809240328"}}, {"key": "dprd.lotim", "attributes": {"label": "dprd.lotim", "x": 176.53004878620592, "y": 231.48674688456404, "size": 15.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 47.4324, "eigenvector": 166.6667, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7655119943809240328", "id": "dprd.lotim", "source": "tiktok-000001", "content": "Nyawa Rakyat Terus Melayang, DPRD dan Pemkab Lombok Timur Masih Membisu? Lombok Timur – Bungkamnya manajemen RSUD Patuh Karya dan lambannya respons DPRD Lombok Timur terhadap berbagai keluhan masyarakat dinilai telah berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah.  Kasus meninggalnya Niken Hafizah Anggraeni dalam ambulans bukan lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal. Tragedi tersebut justru menjadi pintu terbukanya berbagai kesaksian dan keluhan masyarakat terkait dugaan kematian pasien pascaoperasi serta pelayanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari standar yang layak.  Di tengah derasnya tuntutan publik akan transparansi, Direktur RSUD Patuh Karya memilih diam. Sementara DPRD Lombok Timur yang memiliki fungsi pengawasan hingga kini belum menunjukkan langkah tegas meski surat hearing telah dilayangkan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan mengapa keselamatan pasien tidak menjadi prioritas utama?  Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan sistem rujukan kesehatan serta persoalan utang pengadaan obat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dan keselamatan nyawa masyarakat.  Atas dasar itu, gelombang aksi massa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi peringatan keras kepada DPRD dan Bupati Lombok Timur agar berhenti menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut hak dasar rakyat atas layanan kesehatan.  Sebab ketika nyawa terus berjatuhan sementara para pemegang kewenangan memilih diam, maka yang sedang dipertontonkan bukan sekadar buruknya tata kelola kesehatan, melainkan kegagalan negara hadir melindungi warganya. #fyp #dprdlotim #bupatilotim  #trending #kesehatan", "post_id": "7655119943809240328"}}, {"key": "@KompasTVSukabumi", "attributes": {"label": "@KompasTVSukabumi", "x": 629.3126279406476, "y": 709.4814811101304, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "Q3uRJhRnUXc", "id": "@KompasTVSukabumi", "source": "youtube-000001", "content": "Jaga Rupiah dan Inflasi, Bank Indonesia Naikkan BI Rate Jadi 5,75 Persen\n\nBANDUNG, KOMPAS.TV - Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate pada Juni 2026 menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.\n\nDalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 1718 Juni 2026, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 basis poin menjadi 4,75 persen, sementara suku bunga Lending Facility meningkat menjadi 6,50 persen.\n\nBank Indonesia menjelaskan, langkah tersebut merupakan kebijakan lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah serta sebagai langkah pre-emptive guna menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,51 persen.\n\nDi sisi lain, nilai tukar rupiah tercatat mengalami penguatan. Per 17 Juni 2026, rupiah berada di level Rp17.730 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,76 persen dibandingkan posisi akhir Mei 2026.\n\nPenguatan rupiah didukung berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia, termasuk peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui pasar NDF luar negeri (offshore), transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.\n\nSelain itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna memitigasi dampak ketidakpastian global, termasuk pengaruh konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.\n\nSinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembiayaan yang mendukung program prioritas pemerintah.\n\nSahabat Kompas TV Sukabumi! Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Sukabumi, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.\n\nJangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live.\n\nSosial Media Kompas TV Sukabumi:\nYouTube :    / kompastvsukabumi  \nInstagram :   / kompastvsukabumi  \nFacebook :   / redaksikompastvsukabumi  \nTwitter : \nTikTok :   / kompastvsukabumi", "post_id": "Q3uRJhRnUXc"}}, {"key": "ktvsukabumi", "attributes": {"label": "ktvsukabumi", "x": 160.34630307281063, "y": 100.00869964016323, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 75.0, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "Q3uRJhRnUXc", "id": "ktvsukabumi", "source": "youtube-000001", "content": "Jaga Rupiah dan Inflasi, Bank Indonesia Naikkan BI Rate Jadi 5,75 Persen\n\nBANDUNG, KOMPAS.TV - Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate pada Juni 2026 menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.\n\nDalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 1718 Juni 2026, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 basis poin menjadi 4,75 persen, sementara suku bunga Lending Facility meningkat menjadi 6,50 persen.\n\nBank Indonesia menjelaskan, langkah tersebut merupakan kebijakan lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah serta sebagai langkah pre-emptive guna menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,51 persen.\n\nDi sisi lain, nilai tukar rupiah tercatat mengalami penguatan. Per 17 Juni 2026, rupiah berada di level Rp17.730 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,76 persen dibandingkan posisi akhir Mei 2026.\n\nPenguatan rupiah didukung berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia, termasuk peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui pasar NDF luar negeri (offshore), transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.\n\nSelain itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna memitigasi dampak ketidakpastian global, termasuk pengaruh konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.\n\nSinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembiayaan yang mendukung program prioritas pemerintah.\n\nSahabat Kompas TV Sukabumi! Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Sukabumi, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.\n\nJangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live.\n\nSosial Media Kompas TV Sukabumi:\nYouTube :    / kompastvsukabumi  \nInstagram :   / kompastvsukabumi  \nFacebook :   / redaksikompastvsukabumi  \nTwitter : \nTikTok :   / kompastvsukabumi", "post_id": "Q3uRJhRnUXc"}}, {"key": "@tuturmediadigital", "attributes": {"label": "@tuturmediadigital", "x": 743.4741482387961, "y": 496.15314617808394, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "sj71M-A4GFs", "id": "@tuturmediadigital", "source": "youtube-000001", "content": "SBN Rupiah Disebut Sepi Peminat, Ekonom Wijayanto Samirin: Investor Khawatir Risiko Rupiah\n\nTUTUR.co.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Menurutnya, kekhawatiran terhadap risiko nilai tukar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investor.\n\n\"Karena berhutang SBN dalam rupiah itu sudah enggak laku, enggak ada yang minat. Mereka khawatir dengan risiko rupiahnya sehingga pemerintah menerbitkan surat utang di luar negeri,\" kata Wijayanto.\n\nIa menilai kondisi tersebut perlu dicermati karena berkaitan dengan strategi pembiayaan pemerintah dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik.\n\n#WijayantoSamirin #UniversitasParamadina #EkonomiIndonesia #APBN #SBN #UtangLuarNegeri #Pandabond #Investor #FiskalIndonesia #TuturUpdate #TuturNews #BeritaEkonomi #IndonesiaHariIni #KebijakanEkonomi #SuratUtangNegara #tuturmediadigital #tuturtv \n\n\n===\n\nKamu juga bisa mengunjungi media sosial Tutur Media Digital:\n\nInstagram:   / tuturmediadigital  \nTikTok:   / tuturmediadigital  \nX: https://x.com/tuturmedia\nYoutube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/share/17m5ob...", "post_id": "sj71M-A4GFs"}}, {"key": "tuturtvmedia", "attributes": {"label": "tuturtvmedia", "x": 842.0802207516612, "y": 104.2569712830963, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 75.0, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "sj71M-A4GFs", "id": "tuturtvmedia", "source": "youtube-000001", "content": "SBN Rupiah Disebut Sepi Peminat, Ekonom Wijayanto Samirin: Investor Khawatir Risiko Rupiah\n\nTUTUR.co.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Menurutnya, kekhawatiran terhadap risiko nilai tukar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investor.\n\n\"Karena berhutang SBN dalam rupiah itu sudah enggak laku, enggak ada yang minat. Mereka khawatir dengan risiko rupiahnya sehingga pemerintah menerbitkan surat utang di luar negeri,\" kata Wijayanto.\n\nIa menilai kondisi tersebut perlu dicermati karena berkaitan dengan strategi pembiayaan pemerintah dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik.\n\n#WijayantoSamirin #UniversitasParamadina #EkonomiIndonesia #APBN #SBN #UtangLuarNegeri #Pandabond #Investor #FiskalIndonesia #TuturUpdate #TuturNews #BeritaEkonomi #IndonesiaHariIni #KebijakanEkonomi #SuratUtangNegara #tuturmediadigital #tuturtv \n\n\n===\n\nKamu juga bisa mengunjungi media sosial Tutur Media Digital:\n\nInstagram:   / tuturmediadigital  \nTikTok:   / tuturmediadigital  \nX: https://x.com/tuturmedia\nYoutube:    /   \nFacebook: https://www.facebook.com/share/17m5ob...", "post_id": "sj71M-A4GFs"}}, {"key": "@kompastvmedan", "attributes": {"label": "@kompastvmedan", "x": 730.6773389095422, "y": 543.3421613986138, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 40.5405, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "Cg4emuH8Krg", "id": "@kompastvmedan", "source": "youtube-000001", "content": "Bakom RI Respons soal Ketua BEM FH UBK Terima Rp20 Juta: Tidak Ada Pengondisian Demo\n\nJAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Komunikasi Pemerintah membantah isu pengondisian atau intervensi aksi demo mahasiswa yang mengkritisi kebijakan dan program prioritas.\n\nHal itu menyusul pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang menerima uang Rp20 juta untuk memindahkan lokasi demo dari Istana ke kompleks parlemen.\n\nPLT Deputi Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana menegaskan pemerintah tidak mengkondisikan atau mengintervensi unjuk rasa mahasiswa.\n\nPemerintah menghargai setiap pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan dan program kerja pemerintah.\n\nMenurutnya, pemerintah saat ini fokus membenahi tata kelola, khususnya program Makan Bergizi Gratis.\n\nKetua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta untuk memindahkan aksi demonstrasi mahasiswa UBK dari Istana Negara ke Gedung DPR RI.\n\nHal itu terungkap sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno tampak menginterogasi Muhammad Abdimaludin soal dugaan penerimaan uang di aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Bung Karno.\n\nAbdi pun mengaku uang dua puluh juta rupiah sudah dibagi-bagi ke sejumlah pihak.\n\nTujuan pemberian uang itu adalah agar BEM Mahasiswa FH UBK yang dipimpinnya memindahkan titik demonstrasi dari Istana Negara ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.\n\nAbdi dan kawan-kawan sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Kantor Wakil Presiden Jakarta pada aksi demo Senin (15/6/2026) lalu.\n\n#ubk #suap #demo #unjukrasa #bakomri \n------------------------------------------\nSahabat Kompas TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Medan, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.\n\nJangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live\n\nSahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv\n\nMedia sosial Kompas TV Medan\nTikTok :   / kompastvmedan  \nInstagram :   / kompastvmedan  \nFacebook :   / kompastvmdn  \nTwitter :   / kompastvmedan  \nThreads: https://www.threads.net/\n\nKompas TV\nIndependen | Terpercaya\n#kompastvmedan", "post_id": "Cg4emuH8Krg"}}, {"key": "kompastvmedan", "attributes": {"label": "kompastvmedan", "x": 197.94630825454863, "y": 522.7250290518836, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 75.0, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "Cg4emuH8Krg", "id": "kompastvmedan", "source": "youtube-000001", "content": "Bakom RI Respons soal Ketua BEM FH UBK Terima Rp20 Juta: Tidak Ada Pengondisian Demo\n\nJAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Komunikasi Pemerintah membantah isu pengondisian atau intervensi aksi demo mahasiswa yang mengkritisi kebijakan dan program prioritas.\n\nHal itu menyusul pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang menerima uang Rp20 juta untuk memindahkan lokasi demo dari Istana ke kompleks parlemen.\n\nPLT Deputi Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana menegaskan pemerintah tidak mengkondisikan atau mengintervensi unjuk rasa mahasiswa.\n\nPemerintah menghargai setiap pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan dan program kerja pemerintah.\n\nMenurutnya, pemerintah saat ini fokus membenahi tata kelola, khususnya program Makan Bergizi Gratis.\n\nKetua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta untuk memindahkan aksi demonstrasi mahasiswa UBK dari Istana Negara ke Gedung DPR RI.\n\nHal itu terungkap sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno tampak menginterogasi Muhammad Abdimaludin soal dugaan penerimaan uang di aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Bung Karno.\n\nAbdi pun mengaku uang dua puluh juta rupiah sudah dibagi-bagi ke sejumlah pihak.\n\nTujuan pemberian uang itu adalah agar BEM Mahasiswa FH UBK yang dipimpinnya memindahkan titik demonstrasi dari Istana Negara ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.\n\nAbdi dan kawan-kawan sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Kantor Wakil Presiden Jakarta pada aksi demo Senin (15/6/2026) lalu.\n\n#ubk #suap #demo #unjukrasa #bakomri \n------------------------------------------\nSahabat Kompas TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Medan, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.\n\nJangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live\n\nSahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv\n\nMedia sosial Kompas TV Medan\nTikTok :   / kompastvmedan  \nInstagram :   / kompastvmedan  \nFacebook :   / kompastvmdn  \nTwitter :   / kompastvmedan  \nThreads: https://www.threads.net/\n\nKompas TV\nIndependen | Terpercaya\n#kompastvmedan", "post_id": "Cg4emuH8Krg"}}], "edges": [{"key": "jepara123456", "source": "jepara123456", "target": "bismillahyuk_", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "omkumkum", "source": "omkumkum", "target": "Hidupsebagai62", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "77879013289", "source": "77879013289", "target": "BELDOCUAN", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "77879013289", "source": "77879013289", "target": "BELDOCUAN", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "77879013289", "source": "77879013289", "target": "beldocuanfreeforum", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "suarantb1", "source": "suarantb1", "target": "rsud.dr.r.soedjon", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "suarantb1", "source": "suarantb1", "target": "rsud.patuh.karya", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "suarantb1", "source": "suarantb1", "target": "rsudsoedjono", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "suarantb1", "source": "suarantb1", "target": "rsudlomboktimur31", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "suarantb1", "source": "suarantb1", "target": "dprd.lotim", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "@KompasTVSukabumi", "source": "@KompasTVSukabumi", "target": "ktvsukabumi", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@tuturmediadigital", "source": "@tuturmediadigital", "target": "tuturtvmedia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@kompastvmedan", "source": "@kompastvmedan", "target": "kompastvmedan", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}