{"nodes": [{"key": "aldotjahjadi8", "attributes": {"label": "aldotjahjadi8", "x": 982.3938813660718, "y": 665.9537747595549, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2069178391350350125", "id": "aldotjahjadi8", "source": "retweet-000002", "content": "Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim defisit APBN 2025 menyusut ke 2,81% terhadap PDB sebagaimana hasil…", "post_id": "2069178391350350125"}}, {"key": "Bisniscom", "attributes": {"label": "Bisniscom", "x": 991.8483814499598, "y": 946.4837880624137, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 63.6872, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "2069178391350350125", "id": "Bisniscom", "source": "retweet-000002", "content": "Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim defisit APBN 2025 menyusut ke 2,81% terhadap PDB sebagaimana hasil…", "post_id": "2069178391350350125"}}, {"key": "kppndumai", "attributes": {"label": "kppndumai", "x": 348.5374201514565, "y": 438.1760863339976, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3902518333286755086_2483398870", "id": "kppndumai", "source": "instagram-000001", "content": "Sobat Intress, tahu nggak?\n\nDi tengah tantangan global dan domestik, APBN terus berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nSenin (18/5), Pemerintah bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.\n\nDalam sambutannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang konstruktif dan profesional, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi demi peningkatan kualitas tata kelola APBN. \n\nKetua BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah serta Kabinet Merah Putih atas komitmen menyusun LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2025 secara tepat waktu dan dukungan selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan BPK dilakukan secara profesional, objektif, dan didukung sistem pengendalian mutu yang memadai.\n\nKolaborasi antara Pemerintah dan BPK diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara yang makin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.\n\nFoto: Humas BPK RI\n\n#IndonesianTreasury #UangKita #LKPP #Akuntabilitas #APBNuntukRakyat \n\nRepost", "post_id": "3902518333286755086_2483398870"}}, {"key": "ditjenperbendaharaan", "attributes": {"label": "ditjenperbendaharaan", "x": 850.9769516741165, "y": 381.28515788693727, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 82.6816, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3902518333286755086_2483398870", "id": "ditjenperbendaharaan", "source": "instagram-000001", "content": "Sobat Intress, tahu nggak?\n\nDi tengah tantangan global dan domestik, APBN terus berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nSenin (18/5), Pemerintah bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.\n\nDalam sambutannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang konstruktif dan profesional, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi demi peningkatan kualitas tata kelola APBN. \n\nKetua BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah serta Kabinet Merah Putih atas komitmen menyusun LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2025 secara tepat waktu dan dukungan selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan BPK dilakukan secara profesional, objektif, dan didukung sistem pengendalian mutu yang memadai.\n\nKolaborasi antara Pemerintah dan BPK diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara yang makin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.\n\nFoto: Humas BPK RI\n\n#IndonesianTreasury #UangKita #LKPP #Akuntabilitas #APBNuntukRakyat \n\nRepost", "post_id": "3902518333286755086_2483398870"}}, {"key": "66320242220", "attributes": {"label": "66320242220", "x": 35.783879448370584, "y": 691.0793790446385, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3911877969022856196_66320242220", "id": "66320242220", "source": "instagram-000001", "content": "Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).\n\nSidang pengambilan keputusan tingkat I tersebut yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan revisi UU P2SK.\n\nSebelum pengambilan keputusan tingkat II, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan laporan pembahasan RUU yang telah berlangsung sejak 4 Februari 2026 bersama pemerintah. Menurutnya, revisi UU P2SK diperlukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.\n\n“Adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatarbelakangi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK,” ujar Hekal.\n\nIa menjelaskan, revisi UU P2SK mencakup 17 pokok materi pengaturan. Di antaranya penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia; perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah; pengaturan aset kripto; pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring; hingga penguatan mekanisme penegakan hukum di sektor jasa keuangan.\n\nKlik link di bio untuk detail informasi selengkapnya. Jangan lupa follow  untuk informasi dan data menarik lainnya.", "post_id": "3911877969022856196_66320242220"}}, {"key": "ruangpikirr.id", "attributes": {"label": "ruangpikirr.id", "x": 809.9574899144963, "y": 335.8274007975378, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 82.6816, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3911877969022856196_66320242220", "id": "ruangpikirr.id", "source": "instagram-000001", "content": "Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).\n\nSidang pengambilan keputusan tingkat I tersebut yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan revisi UU P2SK.\n\nSebelum pengambilan keputusan tingkat II, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan laporan pembahasan RUU yang telah berlangsung sejak 4 Februari 2026 bersama pemerintah. Menurutnya, revisi UU P2SK diperlukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.\n\n“Adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatarbelakangi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK,” ujar Hekal.\n\nIa menjelaskan, revisi UU P2SK mencakup 17 pokok materi pengaturan. Di antaranya penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia; perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah; pengaturan aset kripto; pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring; hingga penguatan mekanisme penegakan hukum di sektor jasa keuangan.\n\nKlik link di bio untuk detail informasi selengkapnya. Jangan lupa follow  untuk informasi dan data menarik lainnya.", "post_id": "3911877969022856196_66320242220"}}, {"key": "clipss.capital", "attributes": {"label": "clipss.capital", "x": 310.06391732790803, "y": 792.89517733274, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "7649396503072492820", "id": "clipss.capital", "source": "tiktok-000001", "content": "Pemerintah ungkap target pengelolaan APBN 2027. Bloomberg Technoz melaporkan pada Selasa (9/6/2026) bahwa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beberkan target defisit APBN 2027 di kisaran 1,80% sampai maksimal 2,40% dari PDB dalam Rapat Paripurna DPR, lebih rendah dari realisasi defisit 2025 yang mencapai 2,92%. Target ini masih jauh di bawah batas maksimal 3% PDB per UU Keuangan Negara, dan lebih konservatif dibanding banyak negara emerging market seperti Brazil (7%), India (5%), dan Filipina (5%). Strategi pembiayaan defisit diarahkan secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk dorong kegiatan produktif jangka menengah dan panjang. ​Buat investor Indonesia, target defisit yang lebih konservatif ini umumnya positif untuk persepsi fiscal discipline RI di mata investor asing, yang bisa perkuat sentimen rupiah dan SBN. Tapi keberhasilannya tetap tergantung realisasi penerimaan pajak dan pengelolaan belanja yang efektif. Saham konstruksi BUMN (WIKA, WSKT, PTPP) bisa mixed tergantung alokasi belanja produktif, sementara obligasi dan SBN makin atraktif kalau defisit terkontrol. Pantau realisasi penerimaan pajak Q2 2026, lelang SBN, pengesahan APBN 2027 di DPR (Oktober-November), dan hasil roadshow Purbaya ke China 16 Juni sebagai katalis utama. Sumber : TWS News   Instagram :  #kontencom #kontencomxtws #fyp #purbaya", "post_id": "7649396503072492820"}}, {"key": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "tradewithsuli", "x": 500.9796948617402, "y": 38.362675819207716, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 139.6649, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 4, "out_degree": 0, "degree": 4}, "_id": "7649396503072492820", "id": "tradewithsuli", "source": "tiktok-000001", "content": "Pemerintah ungkap target pengelolaan APBN 2027. Bloomberg Technoz melaporkan pada Selasa (9/6/2026) bahwa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beberkan target defisit APBN 2027 di kisaran 1,80% sampai maksimal 2,40% dari PDB dalam Rapat Paripurna DPR, lebih rendah dari realisasi defisit 2025 yang mencapai 2,92%. Target ini masih jauh di bawah batas maksimal 3% PDB per UU Keuangan Negara, dan lebih konservatif dibanding banyak negara emerging market seperti Brazil (7%), India (5%), dan Filipina (5%). Strategi pembiayaan defisit diarahkan secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk dorong kegiatan produktif jangka menengah dan panjang. ​Buat investor Indonesia, target defisit yang lebih konservatif ini umumnya positif untuk persepsi fiscal discipline RI di mata investor asing, yang bisa perkuat sentimen rupiah dan SBN. Tapi keberhasilannya tetap tergantung realisasi penerimaan pajak dan pengelolaan belanja yang efektif. Saham konstruksi BUMN (WIKA, WSKT, PTPP) bisa mixed tergantung alokasi belanja produktif, sementara obligasi dan SBN makin atraktif kalau defisit terkontrol. Pantau realisasi penerimaan pajak Q2 2026, lelang SBN, pengesahan APBN 2027 di DPR (Oktober-November), dan hasil roadshow Purbaya ke China 16 Juni sebagai katalis utama. Sumber : TWS News   Instagram :  #kontencom #kontencomxtws #fyp #purbaya", "post_id": "7649396503072492820"}}, {"key": "shortcut961", "attributes": {"label": "shortcut961", "x": 624.2013461560089, "y": 347.5337957462471, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7649556095500815617", "id": "shortcut961", "source": "tiktok-000001", "content": "Pemerintah ungkap target pengelolaan APBN 2027. Bloomberg Technoz melaporkan pada Selasa (9/6/2026) bahwa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beberkan target defisit APBN 2027 di kisaran 1,80% sampai maksimal 2,40% dari PDB dalam Rapat Paripurna DPR, lebih rendah dari realisasi defisit 2025 yang mencapai 2,92%. Target ini masih jauh di bawah batas maksimal 3% PDB per UU Keuangan Negara, dan lebih konservatif dibanding banyak negara emerging market seperti Brazil (7%), India (5%), dan Filipina (5%). Strategi pembiayaan defisit diarahkan secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk dorong kegiatan produktif jangka menengah dan panjang. ​Buat investor Indonesia, target defisit yang lebih konservatif ini umumnya positif untuk persepsi fiscal discipline RI di mata investor asing, yang bisa perkuat sentimen rupiah dan SBN. Tapi keberhasilannya tetap tergantung realisasi penerimaan pajak dan pengelolaan belanja yang efektif. Saham konstruksi BUMN (WIKA, WSKT, PTPP) bisa mixed tergantung alokasi belanja produktif, sementara obligasi dan SBN makin atraktif kalau defisit terkontrol. Pantau realisasi penerimaan pajak Q2 2026, lelang SBN, pengesahan APBN 2027 di DPR (Oktober-November), dan hasil roadshow Purbaya ke China 16 Juni sebagai katalis utama. \"Sumber: TWS News\" di bagian bawah 👇  #creatorsearchinsights #kontencom #kontencomxtws", "post_id": "7649556095500815617"}}, {"key": "nurwina567", "attributes": {"label": "nurwina567", "x": 535.4543686100897, "y": 658.3881088477133, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7602267152355446034", "id": "nurwina567", "source": "tiktok-000001", "content": "Era pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia resmi memasuki babak baru. Mulai tahun anggaran 2026, pemerintah mengambil langkah besar dengan merombak total sistem pembayaran dana pensiun ASN. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan peralihan dari skema lama Pay as You Go ke sistem baru yang disebut Fully Funded. Keputusan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan reformasi besar yang akan menentukan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan sistem Pay as You Go, yaitu mekanisme di mana dana pensiun PNS dibayarkan langsung dari APBN setiap tahun. Artinya, pajak yang dibayarkan masyarakat hari ini dipakai untuk membiayai pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja. Masalahnya, jumlah pensiunan terus bertambah, sementara jumlah pegawai aktif tidak tumbuh sebanding. Akibatnya, beban APBN membengkak hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan berpotensi menjadi bom waktu fiskal. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai sistem lama sudah tidak berkelanjutan. Dalam skema Fully Funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Setiap PNS, sejak masih aktif bekerja, akan menyisihkan sebagian gajinya sebagai iuran pensiun. Pemerintah pun ikut menambahkan kontribusi sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul ini kemudian dikelola dan dikembangkan melalui investasi jangka panjang oleh PT Taspen. Dengan mekanisme ini, uang pensiun yang diterima di masa tua bukan berasal dari pajak generasi berikutnya, melainkan dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana milik pegawai itu sendiri. Negara tidak lagi “kaget” saat harus membayar pensiun besar di masa depan, karena kewajiban tersebut sudah disiapkan sejak awal. Penerapan aturan ini dibedakan antara PNS baru dan PNS lama. Bagi ASN yang diangkat mulai 2025–2026 ke atas, skema Fully Funded berlaku penuh. Gaji mereka akan dipotong untuk iuran pensiun, namun pemerintah juga menambahkan setoran ke rekening dana pensiun masing-masing pegawai. Struktur gaji baru dengan sistem single salary dirancang agar potongan ini tidak menurunkan daya beli secara signifikan. Sementara itu, bagi PNS yang sudah bekerja sebelum aturan ini berlaku, pemerintah menerapkan masa transisi. Hak pensiun mereka tetap dijamin, namun pengelolaannya mulai dipisahkan dari belanja rutin APBN dan dialihkan ke skema investasi jangka panjang. Dengan kata lain, tidak ada hak yang dihapus, tetapi cara pengelolaannya dibuat lebih sehat dan terukur. Salah satu daya tarik terbesar dari sistem Fully Funded adalah potensi manfaat pensiun yang lebih besar dan fleksibel. Jika sebelumnya pensiunan PNS menerima uang bulanan dengan nilai terbatas, skema baru memungkinkan pencairan dana dalam jumlah besar sekaligus (lump sum) di masa pensiun. Opsi ini mirip dengan pesangon di perusahaan swasta atau BUMN. Selain itu, peserta juga tetap bisa memilih skema anuitas untuk menerima pembayaran bulanan sesuai kebutuhan. Namun, perubahan besar ini juga menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati. PT Taspen memegang peran sentral sebagai pengelola dana pensiun ASN. Untuk mencegah risiko penyalahgunaan atau gagal kelola seperti yang pernah terjadi pada beberapa kasus investasi negara, pemerintah membentuk dewan pengawas independen dan membatasi instrumen investasi pada sektor berisiko rendah hingga menengah, seperti Surat Berharga Negara dan saham-saham unggulan. Pada akhirnya, reformasi dana pensiun PNS 2026 adalah langkah berat namun tak terelakkan. Pemerintah memilih bersikap realistis demi menjaga kesehatan APBN dan memastikan hak pensiun tetap terbayar di masa depan. Bagi para ASN, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan hari tua kini semakin bergantung pada kedisiplinan iuran dan pemahaman finansial pribadi, bukan semata-mata mengandalkan negara. 📝Nipa Nurdianti Sumber: Netral News #SkemaBaruPembayaranPensiun #PurbayaYudhiSadewa #MentriKeuangan #ASN #FullyFunded", "post_id": "7602267152355446034"}}, {"key": "iyanikanhias", "attributes": {"label": "iyanikanhias", "x": 826.8444517288453, "y": 691.448870351605, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 82.6816, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7602267152355446034", "id": "iyanikanhias", "source": "tiktok-000001", "content": "Era pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia resmi memasuki babak baru. Mulai tahun anggaran 2026, pemerintah mengambil langkah besar dengan merombak total sistem pembayaran dana pensiun ASN. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan peralihan dari skema lama Pay as You Go ke sistem baru yang disebut Fully Funded. Keputusan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan reformasi besar yang akan menentukan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan sistem Pay as You Go, yaitu mekanisme di mana dana pensiun PNS dibayarkan langsung dari APBN setiap tahun. Artinya, pajak yang dibayarkan masyarakat hari ini dipakai untuk membiayai pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja. Masalahnya, jumlah pensiunan terus bertambah, sementara jumlah pegawai aktif tidak tumbuh sebanding. Akibatnya, beban APBN membengkak hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan berpotensi menjadi bom waktu fiskal. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai sistem lama sudah tidak berkelanjutan. Dalam skema Fully Funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Setiap PNS, sejak masih aktif bekerja, akan menyisihkan sebagian gajinya sebagai iuran pensiun. Pemerintah pun ikut menambahkan kontribusi sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul ini kemudian dikelola dan dikembangkan melalui investasi jangka panjang oleh PT Taspen. Dengan mekanisme ini, uang pensiun yang diterima di masa tua bukan berasal dari pajak generasi berikutnya, melainkan dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana milik pegawai itu sendiri. Negara tidak lagi “kaget” saat harus membayar pensiun besar di masa depan, karena kewajiban tersebut sudah disiapkan sejak awal. Penerapan aturan ini dibedakan antara PNS baru dan PNS lama. Bagi ASN yang diangkat mulai 2025–2026 ke atas, skema Fully Funded berlaku penuh. Gaji mereka akan dipotong untuk iuran pensiun, namun pemerintah juga menambahkan setoran ke rekening dana pensiun masing-masing pegawai. Struktur gaji baru dengan sistem single salary dirancang agar potongan ini tidak menurunkan daya beli secara signifikan. Sementara itu, bagi PNS yang sudah bekerja sebelum aturan ini berlaku, pemerintah menerapkan masa transisi. Hak pensiun mereka tetap dijamin, namun pengelolaannya mulai dipisahkan dari belanja rutin APBN dan dialihkan ke skema investasi jangka panjang. Dengan kata lain, tidak ada hak yang dihapus, tetapi cara pengelolaannya dibuat lebih sehat dan terukur. Salah satu daya tarik terbesar dari sistem Fully Funded adalah potensi manfaat pensiun yang lebih besar dan fleksibel. Jika sebelumnya pensiunan PNS menerima uang bulanan dengan nilai terbatas, skema baru memungkinkan pencairan dana dalam jumlah besar sekaligus (lump sum) di masa pensiun. Opsi ini mirip dengan pesangon di perusahaan swasta atau BUMN. Selain itu, peserta juga tetap bisa memilih skema anuitas untuk menerima pembayaran bulanan sesuai kebutuhan. Namun, perubahan besar ini juga menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati. PT Taspen memegang peran sentral sebagai pengelola dana pensiun ASN. Untuk mencegah risiko penyalahgunaan atau gagal kelola seperti yang pernah terjadi pada beberapa kasus investasi negara, pemerintah membentuk dewan pengawas independen dan membatasi instrumen investasi pada sektor berisiko rendah hingga menengah, seperti Surat Berharga Negara dan saham-saham unggulan. Pada akhirnya, reformasi dana pensiun PNS 2026 adalah langkah berat namun tak terelakkan. Pemerintah memilih bersikap realistis demi menjaga kesehatan APBN dan memastikan hak pensiun tetap terbayar di masa depan. Bagi para ASN, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan hari tua kini semakin bergantung pada kedisiplinan iuran dan pemahaman finansial pribadi, bukan semata-mata mengandalkan negara. 📝Nipa Nurdianti Sumber: Netral News #SkemaBaruPembayaranPensiun #PurbayaYudhiSadewa #MentriKeuangan #ASN #FullyFunded", "post_id": "7602267152355446034"}}, {"key": "mr.jwnn", "attributes": {"label": "mr.jwnn", "x": 30.00372311230659, "y": 137.61315056314228, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 250.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7649427372378262791", "id": "mr.jwnn", "source": "tiktok-000001", "content": "Pemerintah ungkap target pengelolaan APBN 2027. Bloomberg Technoz melaporkan pada Selasa (9/6/2026) bahwa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beberkan target defisit APBN 2027 di kisaran 1,80% sampai maksimal 2,40% dari PDB dalam Rapat Paripurna DPR, lebih rendah dari realisasi defisit 2025 yang mencapai 2,92%. Target ini masih jauh di bawah batas maksimal 3% PDB per UU Keuangan Negara, dan lebih konservatif dibanding banyak negara emerging market seperti Brazil (7%), India (5%), dan Filipina (5%). Strategi pembiayaan defisit diarahkan secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk dorong kegiatan produktif jangka menengah dan panjang. Buat investor Indonesia, target defisit yang lebih konservatif ini umumnya positif untuk persepsi fiscal discipline RI di mata investor asing, yang bisa perkuat sentimen rupiah dan SBN. Tapi keberhasilannya tetap tergantung realisasi penerimaan pajak dan pengelolaan belanja yang efektif. Saham konstruksi BUMN (WIKA, WSKT, PTPP) bisa mixed tergantung alokasi belanja produktif, sementara obligasi dan SBN makin atraktif kalau defisit terkontrol. Pantau realisasi penerimaan pajak Q2 2026, lelang SBN, pengesahan APBN 2027 di DPR (Oktober-November), dan hasil roadshow Purbaya ke China 16 Juni sebagai katalis utama. Sumber: TWS News  #kontencom #kontencomxtws #purbaya #fyp #fyppppppppppppppppppppppp", "post_id": "7649427372378262791"}}, {"key": "reformasi.co.id", "attributes": {"label": "reformasi.co.id", "x": 194.2144250650327, "y": 837.7525423054018, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7550565660712078597", "id": "reformasi.co.id", "source": "tiktok-000001", "content": "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menempatkan dana negara sebesar Rp200 triliun dalam bentuk deposito di lima bank pelat merah tanpa memberikan arahan khusus terkait penyalurannya. Kebijakan ini, menurutnya, dimaksudkan agar para direktur utama bank terdorong mencari peluang investasi yang produktif. “Para direktur bank itu orang-orang pintar. Selama ini mereka malas saja dan cenderung bermain aman, hanya menaruh dana di tempat yang minim risiko tapi tetap menghasilkan keuntungan besar. Dengan adanya dana Rp200 triliun ini, mereka dipaksa berpikir lebih jauh,” ujar Purbaya usai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025). Ia menambahkan, mekanisme berbasis pasar (market based) akan membuat bank-bank tersebut berlomba mencari proyek yang memberikan imbal hasil tinggi sekaligus aman. Dampaknya, lanjut Purbaya, akan terlihat pada sisi permintaan dan penawaran di pasar keuangan. Dengan likuiditas yang meningkat, suku bunga pinjaman diharapkan menurun, sehingga masyarakat lebih berani mengajukan kredit. “Jika permintaan dan penawaran tumbuh bersamaan tanpa menimbulkan overheating, maka injeksi dana ini akan menggerakkan perekonomian,” kata Purbaya. Menurut dia, skema deposito tersebut pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan moneter. Pemerintah tetap memperoleh bunga dari penempatan dana itu, sehingga bank tidak bisa membiarkannya mengendap tanpa dimanfaatkan. “Saya paksa sistem bekerja. Kalau dana ini tidak dipakai, bank tetap harus membayar bunga kepada pemerintah,” tegasnya. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 mengenai penempatan uang negara untuk mendukung program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Imbal hasil yang diberikan ditetapkan sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Dengan BI rate berada di level 5 persen, pemerintah akan memperoleh bunga sekitar 4 persen dari dana deposito tersebut. Lima bank penerima dana pemerintah adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Rinciannya, BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN memperoleh Rp25 triliun, sedangkan BSI mendapatkan Rp10 triliun.", "post_id": "7550565660712078597"}}, {"key": "viamedianetwork", "attributes": {"label": "viamedianetwork", "x": 930.059630475388, "y": 398.25287322374305, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 82.6816, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7550565660712078597", "id": "viamedianetwork", "source": "tiktok-000001", "content": "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menempatkan dana negara sebesar Rp200 triliun dalam bentuk deposito di lima bank pelat merah tanpa memberikan arahan khusus terkait penyalurannya. Kebijakan ini, menurutnya, dimaksudkan agar para direktur utama bank terdorong mencari peluang investasi yang produktif. “Para direktur bank itu orang-orang pintar. Selama ini mereka malas saja dan cenderung bermain aman, hanya menaruh dana di tempat yang minim risiko tapi tetap menghasilkan keuntungan besar. Dengan adanya dana Rp200 triliun ini, mereka dipaksa berpikir lebih jauh,” ujar Purbaya usai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025). Ia menambahkan, mekanisme berbasis pasar (market based) akan membuat bank-bank tersebut berlomba mencari proyek yang memberikan imbal hasil tinggi sekaligus aman. Dampaknya, lanjut Purbaya, akan terlihat pada sisi permintaan dan penawaran di pasar keuangan. Dengan likuiditas yang meningkat, suku bunga pinjaman diharapkan menurun, sehingga masyarakat lebih berani mengajukan kredit. “Jika permintaan dan penawaran tumbuh bersamaan tanpa menimbulkan overheating, maka injeksi dana ini akan menggerakkan perekonomian,” kata Purbaya. Menurut dia, skema deposito tersebut pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan moneter. Pemerintah tetap memperoleh bunga dari penempatan dana itu, sehingga bank tidak bisa membiarkannya mengendap tanpa dimanfaatkan. “Saya paksa sistem bekerja. Kalau dana ini tidak dipakai, bank tetap harus membayar bunga kepada pemerintah,” tegasnya. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 mengenai penempatan uang negara untuk mendukung program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Imbal hasil yang diberikan ditetapkan sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Dengan BI rate berada di level 5 persen, pemerintah akan memperoleh bunga sekitar 4 persen dari dana deposito tersebut. Lima bank penerima dana pemerintah adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Rinciannya, BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN memperoleh Rp25 triliun, sedangkan BSI mendapatkan Rp10 triliun.", "post_id": "7550565660712078597"}}, {"key": "@garudatv.official", "attributes": {"label": "@garudatv.official", "x": 112.51941546028488, "y": 17.372531845081475, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 44.6927, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "qD501u0FlIk", "id": "@garudatv.official", "source": "youtube-000001", "content": "Menkeu Purbaya Kantongi Komitmen Dana 17 Miliar dari AIIB | LAPORAN 8 PAGI\n\nGarudaTV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional Indonesia selama periode 2025 hingga 2029.\n\nKomitmen tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan jajaran pimpinan AIIB yang berlangsung di Beijing, Tiongkok. Pendanaan ini menjadi salah satu hasil penting dalam upaya pemerintah memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan investasi infrastruktur yang terus meningkat.\n\nPurbaya menjelaskan, komitmen pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema multi-year rolling pipeline yang telah dibahas secara intensif bersama AIIB. Skema tersebut memungkinkan dukungan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan proyek yang akan dijalankan pemerintah.\n\nDukungan pendanaan dari AIIB diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, khususnya untuk proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, dukungan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing Indonesia.\n\nPemerintah menilai keberlanjutan kerja sama dengan AIIB menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Komitmen pendanaan jangka menengah ini sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan lembaga keuangan multilateral terhadap prospek ekonomi Indonesia.\n\nMelalui kerja sama tersebut, pemerintah optimistis berbagai agenda pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendanaan dari AIIB juga diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional periode 2025–2029.\n\nKeberhasilan mengamankan komitmen pendanaan sebesar 17 miliar dolar AS ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional.\n\n#MenkeuPurbaya #aiib  #PendanaanInfrastruktur #investasiindonesia  #pembangunannasional  #ekonomiindonesia  #beijing  #kerjasamainternasional  #proyekstrategisnasional  #indonesiamaju  #garudatv #laporan8  \n\nGARUDA TV - Digital TV Indonesia, Berita Terpercaya\n\nSaksikan Garuda TV di Free to Air atau Streaming melalui:\nwww.garuda.tv | YouTube Garuda TV | Aplikasi Vidio | Wewatch | IndiHome CH111 | Transvision CH824 | FirstMedia CH45\n\nScan ulang saluran digital kamu sekarang ya dan saksikan terus program-program seru terbaru hanya di GarudaTV.\nSubscribe GarudaTV Official Youtube Channel    /   \nFollow our Official TikTok   / garudatv.official  \nLike our Official Facebook   / garudatv.official  \nFollow our Official Instagram   / garudatv.official", "post_id": "qD501u0FlIk"}}, {"key": "garudatv.official", "attributes": {"label": "garudatv.official", "x": 840.3510029564868, "y": 351.21948387105573, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 63.6872, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "qD501u0FlIk", "id": "garudatv.official", "source": "youtube-000001", "content": "Menkeu Purbaya Kantongi Komitmen Dana 17 Miliar dari AIIB | LAPORAN 8 PAGI\n\nGarudaTV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional Indonesia selama periode 2025 hingga 2029.\n\nKomitmen tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan jajaran pimpinan AIIB yang berlangsung di Beijing, Tiongkok. Pendanaan ini menjadi salah satu hasil penting dalam upaya pemerintah memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan investasi infrastruktur yang terus meningkat.\n\nPurbaya menjelaskan, komitmen pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema multi-year rolling pipeline yang telah dibahas secara intensif bersama AIIB. Skema tersebut memungkinkan dukungan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan proyek yang akan dijalankan pemerintah.\n\nDukungan pendanaan dari AIIB diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, khususnya untuk proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, dukungan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing Indonesia.\n\nPemerintah menilai keberlanjutan kerja sama dengan AIIB menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Komitmen pendanaan jangka menengah ini sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan lembaga keuangan multilateral terhadap prospek ekonomi Indonesia.\n\nMelalui kerja sama tersebut, pemerintah optimistis berbagai agenda pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendanaan dari AIIB juga diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional periode 2025–2029.\n\nKeberhasilan mengamankan komitmen pendanaan sebesar 17 miliar dolar AS ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional.\n\n#MenkeuPurbaya #aiib  #PendanaanInfrastruktur #investasiindonesia  #pembangunannasional  #ekonomiindonesia  #beijing  #kerjasamainternasional  #proyekstrategisnasional  #indonesiamaju  #garudatv #laporan8  \n\nGARUDA TV - Digital TV Indonesia, Berita Terpercaya\n\nSaksikan Garuda TV di Free to Air atau Streaming melalui:\nwww.garuda.tv | YouTube Garuda TV | Aplikasi Vidio | Wewatch | IndiHome CH111 | Transvision CH824 | FirstMedia CH45\n\nScan ulang saluran digital kamu sekarang ya dan saksikan terus program-program seru terbaru hanya di GarudaTV.\nSubscribe GarudaTV Official Youtube Channel    /   \nFollow our Official TikTok   / garudatv.official  \nLike our Official Facebook   / garudatv.official  \nFollow our Official Instagram   / garudatv.official", "post_id": "qD501u0FlIk"}}], "edges": [{"key": "aldotjahjadi8", "source": "aldotjahjadi8", "target": "Bisniscom", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "aldotjahjadi8", "source": "aldotjahjadi8", "target": "Bisniscom", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "kppndumai", "source": "kppndumai", "target": "ditjenperbendaharaan", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "66320242220", "source": "66320242220", "target": "ruangpikirr.id", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "clipss.capital", "source": "clipss.capital", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "clipss.capital", "source": "clipss.capital", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "shortcut961", "source": "shortcut961", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "nurwina567", "source": "nurwina567", "target": "iyanikanhias", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "mr.jwnn", "source": "mr.jwnn", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "reformasi.co.id", "source": "reformasi.co.id", "target": "viamedianetwork", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "@garudatv.official", "source": "@garudatv.official", "target": "garudatv.official", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@garudatv.official", "source": "@garudatv.official", "target": "garudatv.official", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}