{"nodes": [{"key": "kompascom", "attributes": {"label": "kompascom", "x": 384.4204540940649, "y": 375.53485593056246, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 148.92, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 1, "degree": 2}, "_id": "3922878326779876066_297782118", "id": "kompascom", "source": "instagram-000001", "content": "(Berita selengkapnya cek IG Stories )\n\nMenteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak meminta bank-bank Himbara menahan suku bunga kredit di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).\n\n“Tidak ada. Tidak ada ya (arahan dari Presiden untuk Himbara menahan kenaikan bunga),” ujar Rosan usai menghadiri pertemuan Presiden dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Negara, Kamis (19/6/2026).\n\nMeski demikian, Prabowo mengingatkan agar kenaikan bunga kredit tidak mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha, terutama pelaku UMKM.\n\nMenurut Rosan, Presiden menekankan perlunya peningkatan efisiensi perbankan agar akses pembiayaan tetap terjaga meski suku bunga mengalami kenaikan.\n\n“Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM, itu tetap bisa terjaga di level yang baik,” kata Rosan.\n\nPenulis: Isna Rifka Sri Rahayu\nEditor: Erlangga Djumena \n\n~J #Prabowo #Kredit #Ekonomi", "post_id": "3922878326779876066_297782118"}}, {"key": "bloombergtechnoz", "attributes": {"label": "bloombergtechnoz", "x": 152.47472212288716, "y": 261.52401967189354, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 148.92, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 1, "degree": 2}, "_id": "3922597106336194157_51748745734", "id": "bloombergtechnoz", "source": "instagram-000001", "content": "Bank Indonesia menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp418,1 triliun hingga awal Juni 2026, dengan porsi terbesar dialokasikan kepada bank-bank BUMN untuk mendorong penyaluran kredit.\n\nGubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat pembiayaan ke sektor prioritas serta menjaga penyaluran kredit agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.\n\nKlik link di bio untuk detail informasi selengkapnya. Jangan lupa follow  untuk berita dan data menarik lainnya.\n\n#bankindonesia #bank #bumn #bloombergtechnoz", "post_id": "3922597106336194157_51748745734"}}, {"key": "mancingsaham", "attributes": {"label": "mancingsaham", "x": 125.46349351975682, "y": 869.5413051699478, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 148.92, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 1, "degree": 2}, "_id": "3923028216395335604_52512310886", "id": "mancingsaham", "source": "instagram-000001", "content": "Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank Himbara tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga memperluas peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. \n\nDalam pertemuan di Istana Merdeka, Prabowo menekankan pentingnya akses pembiayaan yang lebih merata bagi seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM. 💼\n\nPemerintah juga mendorong penurunan suku bunga kredit UMKM agar lebih kompetitif dibandingkan saat ini, serta menjadikan sektor pangan sebagai fokus utama pembiayaan. 🌾\n\nLima bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN, memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.100 triliun atau setara 10% dari total kapitalisasi pasar Indonesia. 📊\n\nSumber: katadata.co.id, 19 Juni 2026\n\nGabung di  community untuk analisis market, stockpick pilihan, update berita saham, dan diskusi eksklusif dengan investor & trader lainnya. 📩 Bergabung sekarang! Klik lynk.id/owennath atau chat 081251880459 (WhatsApp). 🤝\n\n#mancingsaham #Himbara #Prabowo #UMKM #BankMandiri #BBRI #BBNI #BBTN #BSI #Perbankan #Investasi #IHSG #MarketUpdate", "post_id": "3923028216395335604_52512310886"}}, {"key": "media.clips02", "attributes": {"label": "media.clips02", "x": 850.3701598359282, "y": 793.0116778862833, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.3381, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7644065867751312647", "id": "media.clips02", "source": "tiktok-000001", "content": "‎Setelah Bank Indonesia bikin kejutan dengan naikkan suku bunga 50 basis poin ke 5,25%, Gubernur BI Perry Warjiyo langsung beberkan 5 jurus strategis untuk pastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Perry menegaskan walaupun Bl fokus pada stabilitas rupiah, bukan berarti pertumbuhan ekonomi diabaikan. Kombinasi ini disebut bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. ‎ ‎Jurus pertama, BI banjirin likuiditas ke bank dengan beli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sampai 19 Mei 2026, BI sudah gelontorkan Rp140,57 triliun untuk beli SBN. Kedua, Bl guyur Rp424,7 triliun lewat insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ke bank-bank rajin yang mau salurin kredit ke sektor produktif. Ketiga, BI tegas larang bank naikkan bunga kredit walaupun BI Rate naik, supaya KPR dan kredit motor masyarakat tetap terjangkau. Keempat, jaga duit beredar (M0) tumbuh di 14,1% YoY supaya likuiditas tetap melimpah. Kelima, BI permudah sistem pembayaran digital seperti QRIS dan transfer untuk dukung aktivitas bisnis. ‎ ‎Buat masyarakat Indonesia, kombinasi BI naikkan bunga tapi tetap jaga ekonomi tumbuh ini sebenarnya kabar yang seimbang. Sisi positifnya, walaupun BI Rate naik ke 5,25%, bunga KPR dan kredit motor seharusnya tetap stabil karena bank dilarang naikkan bunga pinjaman. Bunga deposito tetap menarik (untung penabung), tapi cicilan KPR floating tidak ikut melonjak (bagus buat yang punya utang rumah). Buat investor saham, bank Himbara seperti BBRI, BMRI, BBNI, BBTN dapat alokasi KLM terbesar Rp214,2 triliun dan patut dipantau. Sektor strategis yang dapat penyaluran kredit lebih murah seperti UMKM, perumahan, dan otomotif berpotensi dapat angin segar. Tapi sukses-tidaknya kebijakan ini sangat tergantung apakah bank-bank benar-benar salurkan KLM ke sektor produktif, bukan cuma tahan likuiditas. ‎ Sumber: TWS News   #kontencom #kontenckmxtws", "post_id": "7644065867751312647"}}, {"key": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "tradewithsuli", "x": 187.38799607458202, "y": 106.18558980068849, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 79.3003, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 3, "out_degree": 0, "degree": 3}, "_id": "7644065867751312647", "id": "tradewithsuli", "source": "tiktok-000001", "content": "‎Setelah Bank Indonesia bikin kejutan dengan naikkan suku bunga 50 basis poin ke 5,25%, Gubernur BI Perry Warjiyo langsung beberkan 5 jurus strategis untuk pastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Perry menegaskan walaupun Bl fokus pada stabilitas rupiah, bukan berarti pertumbuhan ekonomi diabaikan. Kombinasi ini disebut bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. ‎ ‎Jurus pertama, BI banjirin likuiditas ke bank dengan beli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sampai 19 Mei 2026, BI sudah gelontorkan Rp140,57 triliun untuk beli SBN. Kedua, Bl guyur Rp424,7 triliun lewat insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ke bank-bank rajin yang mau salurin kredit ke sektor produktif. Ketiga, BI tegas larang bank naikkan bunga kredit walaupun BI Rate naik, supaya KPR dan kredit motor masyarakat tetap terjangkau. Keempat, jaga duit beredar (M0) tumbuh di 14,1% YoY supaya likuiditas tetap melimpah. Kelima, BI permudah sistem pembayaran digital seperti QRIS dan transfer untuk dukung aktivitas bisnis. ‎ ‎Buat masyarakat Indonesia, kombinasi BI naikkan bunga tapi tetap jaga ekonomi tumbuh ini sebenarnya kabar yang seimbang. Sisi positifnya, walaupun BI Rate naik ke 5,25%, bunga KPR dan kredit motor seharusnya tetap stabil karena bank dilarang naikkan bunga pinjaman. Bunga deposito tetap menarik (untung penabung), tapi cicilan KPR floating tidak ikut melonjak (bagus buat yang punya utang rumah). Buat investor saham, bank Himbara seperti BBRI, BMRI, BBNI, BBTN dapat alokasi KLM terbesar Rp214,2 triliun dan patut dipantau. Sektor strategis yang dapat penyaluran kredit lebih murah seperti UMKM, perumahan, dan otomotif berpotensi dapat angin segar. Tapi sukses-tidaknya kebijakan ini sangat tergantung apakah bank-bank benar-benar salurkan KLM ke sektor produktif, bukan cuma tahan likuiditas. ‎ Sumber: TWS News   #kontencom #kontenckmxtws", "post_id": "7644065867751312647"}}, {"key": "reyy16_8", "attributes": {"label": "reyy16_8", "x": 170.38098087732013, "y": 218.26226162208917, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.3381, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7644017205604109575", "id": "reyy16_8", "source": "tiktok-000001", "content": "Setelah Bank Indonesia bikin kejutan dengan naikkan suku bunga 50 basis poin ke 5,25% kemarin, Gubernur BI Perry Warjiyo langsung beberkan 5 jurus strategis untuk pastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Perry menegaskan walaupun BI fokus pada stabilitas rupiah, bukan berarti pertumbuhan ekonomi diabaikan. Kombinasi ini disebut bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Jurus pertama, BI banjirin likuiditas ke bank dengan beli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sampai 19 Mei 2026, BI sudah gelontorkan Rp140,57 triliun untuk beli SBN. Kedua, BI guyur Rp424,7 triliun lewat insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ke bank-bank rajin yang mau salurin kredit ke sektor produktif. Ketiga, BI tegas larang bank naikkan bunga kredit walaupun BI Rate naik, supaya KPR dan kredit motor masyarakat tetap terjangkau. Keempat, jaga duit beredar (M0) tumbuh di 14,1% YoY supaya likuiditas tetap melimpah. Kelima, BI permudah sistem pembayaran digital seperti QRIS dan transfer untuk dukung aktivitas bisnis. Buat masyarakat Indonesia, kombinasi BI naikkan bunga tapi tetap jaga ekonomi tumbuh ini sebenarnya kabar yang seimbang. Sisi positifnya, walaupun BI Rate naik ke 5,25%, bunga KPR dan kredit motor seharusnya tetap stabil karena bank dilarang naikkan bunga pinjaman. Bunga deposito tetap menarik (untung penabung), tapi cicilan KPR floating tidak ikut melonjak (bagus buat yang punya utang rumah). Buat investor saham, bank Himbara seperti BBRI, BMRI, BBNI, BBTN dapat alokasi KLM terbesar Rp214,2 triliun dan patut dipantau. Sektor strategis yang dapat penyaluran kredit lebih murah seperti UMKM, perumahan, dan otomotif berpotensi dapat angin segar. Tapi sukses-tidaknya kebijakan ini sangat tergantung apakah bank-bank benar-benar salurkan KLM ke sektor produktif, bukan cuma tahan likuiditas. Sumber: TWS News\" #kontencom #kontencomxtws", "post_id": "7644017205604109575"}}, {"key": "clipperfinance05", "attributes": {"label": "clipperfinance05", "x": 829.5734687124913, "y": 133.94744014863514, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.3381, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7653091789263572244", "id": "clipperfinance05", "source": "tiktok-000001", "content": "Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 17–18 Juni 2026. Kenaikan ini merupakan yang ketiga secara beruntun sejak Mei 2026, dan ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah yang sempat melemah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, sekaligus sebagai langkah pre-emptive menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran pemerintah. Sehari setelah keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI) di Istana Kepresidenan. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 4,5 jam itu turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta CEO Danantara Rosan Roeslani, untuk membahas pandangan dan arahan terkait arah perekonomian Indonesia ke depan. Menurut Rosan Roeslani, Presiden tidak memberikan arahan khusus untuk menahan suku bunga kredit meski acuan naik, melainkan meminta Himbara meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan begitu, perbankan BUMN diharapkan tetap mampu menjaga penyaluran kredit ke sektor riil, khususnya UMKM, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas sektor keuangan. Sumber: TWS News  #kontencom #kontencomxtws #fyp", "post_id": "7653091789263572244"}}, {"key": "maswoko46", "attributes": {"label": "maswoko46", "x": 706.0763485892901, "y": 505.243631949307, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.3381, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7634717160039828744", "id": "maswoko46", "source": "tiktok-000001", "content": "APA-APA SEMUA UNTUK MBG *Pusat Pusaran Menjaring Pundi-Pundi Uang *Loket Raksasa Di media sosial, ramai ajakan secara tidak langsung agar masyarakat menarik uang tabungan dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkan dalam narasinya bahwa kas negara sisa Rp 120 triliun. \"Sisa kas negara tinggal Rp 120 triliun. Yang nabung duit di bank Himbara perlu waspada, jangan sampe tabungan kita dipake buat MBG!\" tulis unggahan di Instagram , dikutip Jumat (24/4/2026). Hingga pukul 12.10 WIB, unggahan itu dipenuhi 1.922 komentar dan diposting ulang sebanyak 4.785. Tidak sedikit dari mereka yang percaya dan mengajak untuk menarik uang di bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat agar tidak percaya dengan informasi yang tidak jelas keasliannya. Pemerintah dan OJK disebut tidak akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas termasuk MBG. \"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah,\" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae kepada detikcom. OJK menyadari bahwa uang di bank termasuk Himbara dominan milik masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit ke program-program pemerintah disebut tidak ada pemaksaan dan sudah menjadi keputusan bisnis bank yang tunduk kepada aturan OJK. Menurutnya, keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan prinsip hukum dari bank yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank harus memiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy), disertai dengan pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Sb : Detik", "post_id": "7634717160039828744"}}, {"key": "kementrianbakuhantam", "attributes": {"label": "kementrianbakuhantam", "x": 924.6480954642989, "y": 93.57750963241196, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 41.3255, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634717160039828744", "id": "kementrianbakuhantam", "source": "tiktok-000001", "content": "APA-APA SEMUA UNTUK MBG *Pusat Pusaran Menjaring Pundi-Pundi Uang *Loket Raksasa Di media sosial, ramai ajakan secara tidak langsung agar masyarakat menarik uang tabungan dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkan dalam narasinya bahwa kas negara sisa Rp 120 triliun. \"Sisa kas negara tinggal Rp 120 triliun. Yang nabung duit di bank Himbara perlu waspada, jangan sampe tabungan kita dipake buat MBG!\" tulis unggahan di Instagram , dikutip Jumat (24/4/2026). Hingga pukul 12.10 WIB, unggahan itu dipenuhi 1.922 komentar dan diposting ulang sebanyak 4.785. Tidak sedikit dari mereka yang percaya dan mengajak untuk menarik uang di bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat agar tidak percaya dengan informasi yang tidak jelas keasliannya. Pemerintah dan OJK disebut tidak akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas termasuk MBG. \"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah,\" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae kepada detikcom. OJK menyadari bahwa uang di bank termasuk Himbara dominan milik masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit ke program-program pemerintah disebut tidak ada pemaksaan dan sudah menjadi keputusan bisnis bank yang tunduk kepada aturan OJK. Menurutnya, keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan prinsip hukum dari bank yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank harus memiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy), disertai dengan pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Sb : Detik", "post_id": "7634717160039828744"}}, {"key": "blokberita.com", "attributes": {"label": "blokberita.com", "x": 710.5258833072588, "y": 960.254141540224, "size": 11.22, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.3381, "eigenvector": 133.6413, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "7641499948718001416", "id": "blokberita.com", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "marwancikasanofficial", "attributes": {"label": "marwancikasanofficial", "x": 262.5887654116752, "y": 359.92128456335956, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 33.4141, "eigenvector": 195.1941, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "7641499948718001416", "id": "marwancikasanofficial", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "bank_indonesia", "x": 969.366791580598, "y": 360.0073339314249, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 33.4141, "eigenvector": 195.1941, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "7641499948718001416", "id": "bank_indonesia", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "dpr_ri", "attributes": {"label": "dpr_ri", "x": 174.11465707178886, "y": 805.7464959482093, "size": 8.26, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 28.6672, "eigenvector": 85.5823, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7641499948718001416", "id": "dpr_ri", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "tumbuhkaya.id", "attributes": {"label": "tumbuhkaya.id", "x": 354.7128597653568, "y": 607.4595316811805, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 148.92, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 1, "degree": 2}, "_id": "7617097402041830674", "id": "tumbuhkaya.id", "source": "tiktok-000001", "content": "Bank digital mulai menunjukkan taringnya di segmen UMKM. Amar Bank Indonesia ($AMAR) menjadi salah satu pemain yang agresif membidik segmen pembiayaan UMKM, pasar yang selama ini sering sulit dijangkau oleh bank konvensional karena keterbatasan agunan dan proses administrasi yang rumit. Melalui pendekatan credit scoring berbasis teknologi, bank ini tidak hanya menilai kemampuan bayar secara tradisional, tetapi juga menganalisis berbagai data perilaku dan karakter nasabah. Proses persetujuan kredit pun menjadi jauh lebih cepat dan sederhana, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Model ini membuat banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak bankable mulai beralih ke layanan bank digital, karena prosesnya lebih praktis dan fleksibel. Jika dilihat secara industri, potensi pasar UMKM di Indonesia masih sangat besar. Saat ini porsi penyaluran kredit UMKM nasional baru sekitar 20%, sementara target pemerintah berada di kisaran 30%. Artinya, masih ada ruang pertumbuhan yang cukup luas bagi lembaga keuangan yang mampu menjangkau segmen ini. Dengan tren masyarakat yang semakin digital-minded dan cashless, bank digital seperti $AMAR berpotensi mendapatkan momentum pertumbuhan baru, terutama jika mampu menjaga kualitas kredit sambil memperluas basis nasabah UMKM. Mau informasi lebih lengkap & insight harian? Follow  di Instagram! #amar #bankdigital #umkm #sahamindonesia #investasisaham", "post_id": "7617097402041830674"}}, {"key": "tapanuli.online", "attributes": {"label": "tapanuli.online", "x": 467.3445089436196, "y": 617.4219509573461, "size": 13.52, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.3381, "eigenvector": 171.1646, "in_degree": 0, "out_degree": 4, "degree": 4}, "_id": "7641499307668999442", "id": "tapanuli.online", "source": "tiktok-000001", "content": "Tapanuli.online - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499307668999442"}}, {"key": "bank_indonesia_sulut", "attributes": {"label": "bank_indonesia_sulut", "x": 850.7007478208512, "y": 298.62797454918143, "size": 9.74, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 27.085, "eigenvector": 109.6118, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7641499307668999442", "id": "bank_indonesia_sulut", "source": "tiktok-000001", "content": "Tapanuli.online - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499307668999442"}}, {"key": "bank_indonesia_sumut_", "attributes": {"label": "bank_indonesia_sumut_", "x": 694.5096036812432, "y": 297.1560162917969, "size": 9.74, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 27.085, "eigenvector": 109.6118, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7641499307668999442", "id": "bank_indonesia_sumut_", "source": "tiktok-000001", "content": "Tapanuli.online - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499307668999442"}}], "edges": [{"key": "kompascom", "source": "kompascom", "target": "kompascom", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "bloombergtechnoz", "source": "bloombergtechnoz", "target": "bloombergtechnoz", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "mancingsaham", "source": "mancingsaham", "target": "mancingsaham", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "media.clips02", "source": "media.clips02", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "reyy16_8", "source": "reyy16_8", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "clipperfinance05", "source": "clipperfinance05", "target": "tradewithsuli", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "maswoko46", "source": "maswoko46", "target": "kementrianbakuhantam", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "blokberita.com", "source": "blokberita.com", "target": "marwancikasanofficial", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "blokberita.com", "source": "blokberita.com", "target": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "blokberita.com", "source": "blokberita.com", "target": "dpr_ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tumbuhkaya.id", "source": "tumbuhkaya.id", "target": "tumbuhkaya.id", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "bank_indonesia_sulut", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "bank_indonesia_sumut_", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "marwancikasanofficial", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}]}