{"nodes": [{"key": "Diiarisme", "attributes": {"label": "Diiarisme", "x": 271.2665539977075, "y": 903.1522501737979, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0001, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2067652136633286782", "id": "Diiarisme", "source": "retweet-000002", "content": "Kredit Perbankan Tumbuh 9,98%\n\nSobat OJK,\n\nDi tengah berbagai risiko dari dinamika global, kinerja perbankan tumbuh posit…", "post_id": "2067652136633286782"}}, {"key": "ojkindonesia", "attributes": {"label": "ojkindonesia", "x": 214.84831351175714, "y": 503.2462949361066, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["retweet-000002"], "scores": {"pagerank": 30.6409, "eigenvector": 0.0005, "in_degree": 3, "out_degree": 0, "degree": 3}, "_id": "2067652136633286782", "id": "ojkindonesia", "source": "retweet-000002", "content": "Kredit Perbankan Tumbuh 9,98%\n\nSobat OJK,\n\nDi tengah berbagai risiko dari dinamika global, kinerja perbankan tumbuh posit…", "post_id": "2067652136633286782"}}, {"key": "karirgram", "attributes": {"label": "karirgram", "x": 619.9830330171498, "y": 397.5965447648974, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3922228074248413504_4375881195", "id": "karirgram", "source": "instagram-000001", "content": "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) alias KB Bank.\n\nKepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut bank milik Kookmin Bank itu harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihaknya. Kemudian, PHK harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n\nDian mengatakan dirinya mendapat kabar bahwa KB Bank akan melakukan retraining dan relokasi untuk para karyawan entitas bank milik Korea Selatan itu. Namun, ia menekankan bahwa tidak boleh ada dispute antara karyawan dengan KB Bank.\n\n\"Biasanya kalau di swasta mostly, saya kira juga bank BUMN sama aja. Itu akan ada win-win solution antara pegawai dan bank. Sejauh ini jarang ada dispute ya, apalagi dalam kondisi rasionalisasi,\" ungkap Dian di Gedung DPR RI, Rabu (17/6/2026).\n\nMenurutnya, dalam program rasionalisasi, bank sudah harus mengalokasikan sejumlah dana untuk kompensasi dan biaya terkait lainnya.\n\nLebih lanjut, Dian mengatakan KB Bank sedang melakukan program \"turnaround\" dari tenaga manusia ke teknologi. Dian mencontohkan, penggunaan IT yang baru guna menjadi lebih responsif terhadap permintaan kredit, terutama segmen UMKM.\n\n\"Terus penanganan-penanganan masalah-masalah isu-isu lain juga, saya kira sudah on the track gitu,\" ucapnya.\n\nSeperti diberitakan sebelumnya, KB Bank mencatatkan penurunan karyawan dan kantor cabang secara signifikan.\n\nBerdasarkan laporan keuangan perusahaan per 31 Maret 2026, jumlah karyawan KB Bank baik tetap dan tidak tetap sebanyak 2.265 orang. Jumlah itu telah berkurang drastis, yakni turun 662 orang dari 2.927 orang pada periode yang sama setahun sebelumnya.\n\nSementara itu, jumlah kantor cabang pembantu (KCP) KB Bank berjumlah 120 unit per kuartal I-2026, berkurang 21 unit dari sebanyak 141 unit pada periode yang sama setahun sebelumnya.\n\n....\n\nLanjut dikomentar \n\nSumber: CNBC Indonesia \n\n•• \nUntuk informasi motivasi dan Lowongan Kerja lainnya Follow    \n\n#KarirGram #berita #Kerja #PHK", "post_id": "3922228074248413504_4375881195"}}, {"key": "KarirGram", "attributes": {"label": "KarirGram", "x": 883.9465437979909, "y": 975.4119494328397, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 34.6173, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3922228074248413504_4375881195", "id": "KarirGram", "source": "instagram-000001", "content": "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) alias KB Bank.\n\nKepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut bank milik Kookmin Bank itu harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihaknya. Kemudian, PHK harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n\nDian mengatakan dirinya mendapat kabar bahwa KB Bank akan melakukan retraining dan relokasi untuk para karyawan entitas bank milik Korea Selatan itu. Namun, ia menekankan bahwa tidak boleh ada dispute antara karyawan dengan KB Bank.\n\n\"Biasanya kalau di swasta mostly, saya kira juga bank BUMN sama aja. Itu akan ada win-win solution antara pegawai dan bank. Sejauh ini jarang ada dispute ya, apalagi dalam kondisi rasionalisasi,\" ungkap Dian di Gedung DPR RI, Rabu (17/6/2026).\n\nMenurutnya, dalam program rasionalisasi, bank sudah harus mengalokasikan sejumlah dana untuk kompensasi dan biaya terkait lainnya.\n\nLebih lanjut, Dian mengatakan KB Bank sedang melakukan program \"turnaround\" dari tenaga manusia ke teknologi. Dian mencontohkan, penggunaan IT yang baru guna menjadi lebih responsif terhadap permintaan kredit, terutama segmen UMKM.\n\n\"Terus penanganan-penanganan masalah-masalah isu-isu lain juga, saya kira sudah on the track gitu,\" ucapnya.\n\nSeperti diberitakan sebelumnya, KB Bank mencatatkan penurunan karyawan dan kantor cabang secara signifikan.\n\nBerdasarkan laporan keuangan perusahaan per 31 Maret 2026, jumlah karyawan KB Bank baik tetap dan tidak tetap sebanyak 2.265 orang. Jumlah itu telah berkurang drastis, yakni turun 662 orang dari 2.927 orang pada periode yang sama setahun sebelumnya.\n\nSementara itu, jumlah kantor cabang pembantu (KCP) KB Bank berjumlah 120 unit per kuartal I-2026, berkurang 21 unit dari sebanyak 141 unit pada periode yang sama setahun sebelumnya.\n\n....\n\nLanjut dikomentar \n\nSumber: CNBC Indonesia \n\n•• \nUntuk informasi motivasi dan Lowongan Kerja lainnya Follow    \n\n#KarirGram #berita #Kerja #PHK", "post_id": "3922228074248413504_4375881195"}}, {"key": "prokopimsingkawang", "attributes": {"label": "prokopimsingkawang", "x": 884.2285311357422, "y": 84.78388700466478, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3923026110980938453_4732535471", "id": "prokopimsingkawang", "source": "instagram-000001", "content": "Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mewakili Wali Kota Singkawang menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). \n\nDalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota didampingi oleh Tim TPAKD Kota Singkawang, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Singkawang serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Singkawang.\n\nRapat pleno dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua TPAKD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga jasa keuangan, perwakilan perangkat daerah, serta anggota TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. \n\nDalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan berbagai lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata bagi masyarakat. Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.\n\nGubernur juga mengingatkan agar seluruh TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berpedoman pada Roadmap TPAKD 2026–2030 dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, perluasan akses pembiayaan bagi sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta memastikan setiap program dan rencana aksi yang disusun mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.\n\nPada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Singkawang untuk terus mendukung program percepatan akses keuangan daerah melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.\n\nSelanjutnya di komentar ya\n\n📸 :  \n\n▶️ Like | Comment | Share\n#prokopimskw #dokpimskw #tjhaichuimie #walikotasingkawang #singkawanghebat #pastikesingkawang #singkawang #ojk #rapatpleno #tpakd #keuangan", "post_id": "3923026110980938453_4732535471"}}, {"key": "arisfebriramadhan", "attributes": {"label": "arisfebriramadhan", "x": 379.0619519674272, "y": 530.4892907174124, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 34.6173, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3923026110980938453_4732535471", "id": "arisfebriramadhan", "source": "instagram-000001", "content": "Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mewakili Wali Kota Singkawang menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). \n\nDalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota didampingi oleh Tim TPAKD Kota Singkawang, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Singkawang serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Singkawang.\n\nRapat pleno dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua TPAKD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga jasa keuangan, perwakilan perangkat daerah, serta anggota TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. \n\nDalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan berbagai lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata bagi masyarakat. Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.\n\nGubernur juga mengingatkan agar seluruh TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berpedoman pada Roadmap TPAKD 2026–2030 dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, perluasan akses pembiayaan bagi sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta memastikan setiap program dan rencana aksi yang disusun mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.\n\nPada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Singkawang untuk terus mendukung program percepatan akses keuangan daerah melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.\n\nSelanjutnya di komentar ya\n\n📸 :  \n\n▶️ Like | Comment | Share\n#prokopimskw #dokpimskw #tjhaichuimie #walikotasingkawang #singkawanghebat #pastikesingkawang #singkawang #ojk #rapatpleno #tpakd #keuangan", "post_id": "3923026110980938453_4732535471"}}, {"key": "novitaekw", "attributes": {"label": "novitaekw", "x": 95.84443225786232, "y": 884.6590012417792, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0005, "in_degree": 0, "out_degree": 4, "degree": 4}, "_id": "3923232570154545225_7705953369", "id": "novitaekw", "source": "instagram-000001", "content": "Dari belajar, menjadi paham. Dari paham, menjadi lebih bijak.\n\nLiterasi keuangan bukan sekadar tahu cara mengelola uang, tapi tentang bagaimana kita membangun kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab.\n\nMelalui berbagai kegiatan edukasi yang telah saya lakukan, saya berkomitmen untuk menghadirkan pemahaman keuangan yang inklusif,  mulai dari pelajar, komunitas perempuan  pelaku UMKM, hingga kelompok masyarakat lainnya.\n\nSetiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi  langkah kecil untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin melek keuangan dan terlindungi dari berbagai risiko keuangan. \n\nMelalui program OJK PEDULI, saya berkomitmen menjadi bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara bijak.\n\nKarena setiap pengetahuan yang dibagikan hari ini, adalah investasi untuk perubahan besar di masa depan.\n\nKalau menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam mengelola keuangan saat ini? Yuk, diskusi di kolom komentar! 👇\n\n   \n\n#OJKPEDULI2026 #GENCARKAN #BulanLiterasiKeuangan2026 #DutaLiterasiKeuangan #LiterasiKeuangan", "post_id": "3923232570154545225_7705953369"}}, {"key": "ojk_malang", "attributes": {"label": "ojk_malang", "x": 715.4743416126277, "y": 478.3030000106008, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 22.6883, "eigenvector": 0.0004, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3923232570154545225_7705953369", "id": "ojk_malang", "source": "instagram-000001", "content": "Dari belajar, menjadi paham. Dari paham, menjadi lebih bijak.\n\nLiterasi keuangan bukan sekadar tahu cara mengelola uang, tapi tentang bagaimana kita membangun kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab.\n\nMelalui berbagai kegiatan edukasi yang telah saya lakukan, saya berkomitmen untuk menghadirkan pemahaman keuangan yang inklusif,  mulai dari pelajar, komunitas perempuan  pelaku UMKM, hingga kelompok masyarakat lainnya.\n\nSetiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi  langkah kecil untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin melek keuangan dan terlindungi dari berbagai risiko keuangan. \n\nMelalui program OJK PEDULI, saya berkomitmen menjadi bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara bijak.\n\nKarena setiap pengetahuan yang dibagikan hari ini, adalah investasi untuk perubahan besar di masa depan.\n\nKalau menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam mengelola keuangan saat ini? Yuk, diskusi di kolom komentar! 👇\n\n   \n\n#OJKPEDULI2026 #GENCARKAN #BulanLiterasiKeuangan2026 #DutaLiterasiKeuangan #LiterasiKeuangan", "post_id": "3923232570154545225_7705953369"}}, {"key": "satgas_pasti", "attributes": {"label": "satgas_pasti", "x": 537.9535135845883, "y": 411.3323492658313, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 22.6883, "eigenvector": 0.0004, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3923232570154545225_7705953369", "id": "satgas_pasti", "source": "instagram-000001", "content": "Dari belajar, menjadi paham. Dari paham, menjadi lebih bijak.\n\nLiterasi keuangan bukan sekadar tahu cara mengelola uang, tapi tentang bagaimana kita membangun kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab.\n\nMelalui berbagai kegiatan edukasi yang telah saya lakukan, saya berkomitmen untuk menghadirkan pemahaman keuangan yang inklusif,  mulai dari pelajar, komunitas perempuan  pelaku UMKM, hingga kelompok masyarakat lainnya.\n\nSetiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi  langkah kecil untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin melek keuangan dan terlindungi dari berbagai risiko keuangan. \n\nMelalui program OJK PEDULI, saya berkomitmen menjadi bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara bijak.\n\nKarena setiap pengetahuan yang dibagikan hari ini, adalah investasi untuk perubahan besar di masa depan.\n\nKalau menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam mengelola keuangan saat ini? Yuk, diskusi di kolom komentar! 👇\n\n   \n\n#OJKPEDULI2026 #GENCARKAN #BulanLiterasiKeuangan2026 #DutaLiterasiKeuangan #LiterasiKeuangan", "post_id": "3923232570154545225_7705953369"}}, {"key": "sikapiuangmu", "attributes": {"label": "sikapiuangmu", "x": 136.8286309381135, "y": 793.7717501903451, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 22.6883, "eigenvector": 0.0004, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3923232570154545225_7705953369", "id": "sikapiuangmu", "source": "instagram-000001", "content": "Dari belajar, menjadi paham. Dari paham, menjadi lebih bijak.\n\nLiterasi keuangan bukan sekadar tahu cara mengelola uang, tapi tentang bagaimana kita membangun kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab.\n\nMelalui berbagai kegiatan edukasi yang telah saya lakukan, saya berkomitmen untuk menghadirkan pemahaman keuangan yang inklusif,  mulai dari pelajar, komunitas perempuan  pelaku UMKM, hingga kelompok masyarakat lainnya.\n\nSetiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi  langkah kecil untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin melek keuangan dan terlindungi dari berbagai risiko keuangan. \n\nMelalui program OJK PEDULI, saya berkomitmen menjadi bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara bijak.\n\nKarena setiap pengetahuan yang dibagikan hari ini, adalah investasi untuk perubahan besar di masa depan.\n\nKalau menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam mengelola keuangan saat ini? Yuk, diskusi di kolom komentar! 👇\n\n   \n\n#OJKPEDULI2026 #GENCARKAN #BulanLiterasiKeuangan2026 #DutaLiterasiKeuangan #LiterasiKeuangan", "post_id": "3923232570154545225_7705953369"}}, {"key": "linksultra.com", "attributes": {"label": "linksultra.com", "x": 30.71706773982863, "y": 427.51247436880357, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "7616735822645136660", "id": "linksultra.com", "source": "tiktok-000001", "content": "KENDARI, LINKSULTRA.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa di Tower Bank Sultra, Kendari, Jumat (13/3/2026). Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengatakan rapat tersebut membahas laporan pertanggungjawaban direksi sekaligus evaluasi kinerja Bank Sultra selama satu tahun terakhir. “Secara umum kinerja Bank Sultra dinilai memuaskan,” ujarnya usai rapat. Salah satu keputusan penting dalam RUPS tersebut adalah peningkatan pembagian dividen dari sebelumnya 70 persen menjadi 75 persen dari laba bersih. Kebijakan ini diharapkan memberi manfaat lebih besar bagi para pemegang saham yang mayoritas merupakan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Abubakar, menjelaskan kinerja keuangan Bank Sultra pada 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset tercatat Rp14,8 triliun, dana pihak ketiga Rp10,3 triliun, dan penyaluran kredit Rp9,5 triliun. Bank Sultra juga membukukan laba bersih sebesar Rp419 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp314 miliar atau 75 persen akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.                                                              #linksultra #banksultra #gubernursultra #asr #pemprovsultra    Sultra", "post_id": "7616735822645136660"}}, {"key": "sultraprov", "attributes": {"label": "sultraprov", "x": 364.4606621982477, "y": 585.6505617083018, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7616735822645136660", "id": "sultraprov", "source": "tiktok-000001", "content": "KENDARI, LINKSULTRA.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa di Tower Bank Sultra, Kendari, Jumat (13/3/2026). Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengatakan rapat tersebut membahas laporan pertanggungjawaban direksi sekaligus evaluasi kinerja Bank Sultra selama satu tahun terakhir. “Secara umum kinerja Bank Sultra dinilai memuaskan,” ujarnya usai rapat. Salah satu keputusan penting dalam RUPS tersebut adalah peningkatan pembagian dividen dari sebelumnya 70 persen menjadi 75 persen dari laba bersih. Kebijakan ini diharapkan memberi manfaat lebih besar bagi para pemegang saham yang mayoritas merupakan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Abubakar, menjelaskan kinerja keuangan Bank Sultra pada 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset tercatat Rp14,8 triliun, dana pihak ketiga Rp10,3 triliun, dan penyaluran kredit Rp9,5 triliun. Bank Sultra juga membukukan laba bersih sebesar Rp419 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp314 miliar atau 75 persen akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.                                                              #linksultra #banksultra #gubernursultra #asr #pemprovsultra    Sultra", "post_id": "7616735822645136660"}}, {"key": "Andisumangerukka87", "attributes": {"label": "Andisumangerukka87", "x": 703.5424719204073, "y": 465.67105264301813, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7616735822645136660", "id": "Andisumangerukka87", "source": "tiktok-000001", "content": "KENDARI, LINKSULTRA.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa di Tower Bank Sultra, Kendari, Jumat (13/3/2026). Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengatakan rapat tersebut membahas laporan pertanggungjawaban direksi sekaligus evaluasi kinerja Bank Sultra selama satu tahun terakhir. “Secara umum kinerja Bank Sultra dinilai memuaskan,” ujarnya usai rapat. Salah satu keputusan penting dalam RUPS tersebut adalah peningkatan pembagian dividen dari sebelumnya 70 persen menjadi 75 persen dari laba bersih. Kebijakan ini diharapkan memberi manfaat lebih besar bagi para pemegang saham yang mayoritas merupakan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Abubakar, menjelaskan kinerja keuangan Bank Sultra pada 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset tercatat Rp14,8 triliun, dana pihak ketiga Rp10,3 triliun, dan penyaluran kredit Rp9,5 triliun. Bank Sultra juga membukukan laba bersih sebesar Rp419 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp314 miliar atau 75 persen akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.                                                              #linksultra #banksultra #gubernursultra #asr #pemprovsultra    Sultra", "post_id": "7616735822645136660"}}, {"key": "Bank", "attributes": {"label": "Bank", "x": 961.7345321802237, "y": 230.98133091467733, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7616735822645136660", "id": "Bank", "source": "tiktok-000001", "content": "KENDARI, LINKSULTRA.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa di Tower Bank Sultra, Kendari, Jumat (13/3/2026). Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengatakan rapat tersebut membahas laporan pertanggungjawaban direksi sekaligus evaluasi kinerja Bank Sultra selama satu tahun terakhir. “Secara umum kinerja Bank Sultra dinilai memuaskan,” ujarnya usai rapat. Salah satu keputusan penting dalam RUPS tersebut adalah peningkatan pembagian dividen dari sebelumnya 70 persen menjadi 75 persen dari laba bersih. Kebijakan ini diharapkan memberi manfaat lebih besar bagi para pemegang saham yang mayoritas merupakan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Abubakar, menjelaskan kinerja keuangan Bank Sultra pada 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset tercatat Rp14,8 triliun, dana pihak ketiga Rp10,3 triliun, dan penyaluran kredit Rp9,5 triliun. Bank Sultra juga membukukan laba bersih sebesar Rp419 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp314 miliar atau 75 persen akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.                                                              #linksultra #banksultra #gubernursultra #asr #pemprovsultra    Sultra", "post_id": "7616735822645136660"}}, {"key": "maswoko46", "attributes": {"label": "maswoko46", "x": 263.64650819657896, "y": 71.23565605529892, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7634717160039828744", "id": "maswoko46", "source": "tiktok-000001", "content": "APA-APA SEMUA UNTUK MBG *Pusat Pusaran Menjaring Pundi-Pundi Uang *Loket Raksasa Di media sosial, ramai ajakan secara tidak langsung agar masyarakat menarik uang tabungan dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkan dalam narasinya bahwa kas negara sisa Rp 120 triliun. \"Sisa kas negara tinggal Rp 120 triliun. Yang nabung duit di bank Himbara perlu waspada, jangan sampe tabungan kita dipake buat MBG!\" tulis unggahan di Instagram , dikutip Jumat (24/4/2026). Hingga pukul 12.10 WIB, unggahan itu dipenuhi 1.922 komentar dan diposting ulang sebanyak 4.785. Tidak sedikit dari mereka yang percaya dan mengajak untuk menarik uang di bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat agar tidak percaya dengan informasi yang tidak jelas keasliannya. Pemerintah dan OJK disebut tidak akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas termasuk MBG. \"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah,\" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae kepada detikcom. OJK menyadari bahwa uang di bank termasuk Himbara dominan milik masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit ke program-program pemerintah disebut tidak ada pemaksaan dan sudah menjadi keputusan bisnis bank yang tunduk kepada aturan OJK. Menurutnya, keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan prinsip hukum dari bank yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank harus memiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy), disertai dengan pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Sb : Detik", "post_id": "7634717160039828744"}}, {"key": "kementrianbakuhantam", "attributes": {"label": "kementrianbakuhantam", "x": 558.4067010621823, "y": 990.5004123035822, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 34.6173, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634717160039828744", "id": "kementrianbakuhantam", "source": "tiktok-000001", "content": "APA-APA SEMUA UNTUK MBG *Pusat Pusaran Menjaring Pundi-Pundi Uang *Loket Raksasa Di media sosial, ramai ajakan secara tidak langsung agar masyarakat menarik uang tabungan dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkan dalam narasinya bahwa kas negara sisa Rp 120 triliun. \"Sisa kas negara tinggal Rp 120 triliun. Yang nabung duit di bank Himbara perlu waspada, jangan sampe tabungan kita dipake buat MBG!\" tulis unggahan di Instagram , dikutip Jumat (24/4/2026). Hingga pukul 12.10 WIB, unggahan itu dipenuhi 1.922 komentar dan diposting ulang sebanyak 4.785. Tidak sedikit dari mereka yang percaya dan mengajak untuk menarik uang di bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat agar tidak percaya dengan informasi yang tidak jelas keasliannya. Pemerintah dan OJK disebut tidak akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas termasuk MBG. \"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah,\" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae kepada detikcom. OJK menyadari bahwa uang di bank termasuk Himbara dominan milik masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit ke program-program pemerintah disebut tidak ada pemaksaan dan sudah menjadi keputusan bisnis bank yang tunduk kepada aturan OJK. Menurutnya, keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan prinsip hukum dari bank yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank harus memiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy), disertai dengan pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Sb : Detik", "post_id": "7634717160039828744"}}, {"key": "bpr.semeru.pusat_", "attributes": {"label": "bpr.semeru.pusat_", "x": 588.9314408343793, "y": 172.9496383481829, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "7654051933862497557", "id": "bpr.semeru.pusat_", "source": "tiktok-000001", "content": "Ngopi Bareng BPR Semeru di CFD Purwodadi Dan edukasi literasi \"Edukasi pemanfaatan kredit produktif untuk pengembangan usaha UMKM\" Minggu, 21 Juni 2026 Support by :   & Melysa Audio Soundsystem BPR Semeru melayani : 1.Kredit 2.Tabungan 3.Deposito Dijamin LPS  Indonesia  Berizin dan diawasi oleh OJK Kantor Pusat : Jl.P.Diponegoro No.11A Purwodadi-Grobogan (selatan simpang5) Telp.(0292) 514 0791 WA: 08112716318 #bprsemeru #cfd #cfdpurwodadi", "post_id": "7654051933862497557"}}, {"key": "musakustik", "attributes": {"label": "musakustik", "x": 329.7616774690947, "y": 812.6924462534105, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7654051933862497557", "id": "musakustik", "source": "tiktok-000001", "content": "Ngopi Bareng BPR Semeru di CFD Purwodadi Dan edukasi literasi \"Edukasi pemanfaatan kredit produktif untuk pengembangan usaha UMKM\" Minggu, 21 Juni 2026 Support by :   & Melysa Audio Soundsystem BPR Semeru melayani : 1.Kredit 2.Tabungan 3.Deposito Dijamin LPS  Indonesia  Berizin dan diawasi oleh OJK Kantor Pusat : Jl.P.Diponegoro No.11A Purwodadi-Grobogan (selatan simpang5) Telp.(0292) 514 0791 WA: 08112716318 #bprsemeru #cfd #cfdpurwodadi", "post_id": "7654051933862497557"}}, {"key": "pahamkopi", "attributes": {"label": "pahamkopi", "x": 88.89316484351816, "y": 98.48971717984855, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7654051933862497557", "id": "pahamkopi", "source": "tiktok-000001", "content": "Ngopi Bareng BPR Semeru di CFD Purwodadi Dan edukasi literasi \"Edukasi pemanfaatan kredit produktif untuk pengembangan usaha UMKM\" Minggu, 21 Juni 2026 Support by :   & Melysa Audio Soundsystem BPR Semeru melayani : 1.Kredit 2.Tabungan 3.Deposito Dijamin LPS  Indonesia  Berizin dan diawasi oleh OJK Kantor Pusat : Jl.P.Diponegoro No.11A Purwodadi-Grobogan (selatan simpang5) Telp.(0292) 514 0791 WA: 08112716318 #bprsemeru #cfd #cfdpurwodadi", "post_id": "7654051933862497557"}}, {"key": "LPS", "attributes": {"label": "LPS", "x": 850.989320383502, "y": 336.8261184910979, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7654051933862497557", "id": "LPS", "source": "tiktok-000001", "content": "Ngopi Bareng BPR Semeru di CFD Purwodadi Dan edukasi literasi \"Edukasi pemanfaatan kredit produktif untuk pengembangan usaha UMKM\" Minggu, 21 Juni 2026 Support by :   & Melysa Audio Soundsystem BPR Semeru melayani : 1.Kredit 2.Tabungan 3.Deposito Dijamin LPS  Indonesia  Berizin dan diawasi oleh OJK Kantor Pusat : Jl.P.Diponegoro No.11A Purwodadi-Grobogan (selatan simpang5) Telp.(0292) 514 0791 WA: 08112716318 #bprsemeru #cfd #cfdpurwodadi", "post_id": "7654051933862497557"}}, {"key": "blokberita.com", "attributes": {"label": "blokberita.com", "x": 530.8237085149522, "y": 620.6506503324317, "size": 11.22, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 133.0379, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "7641499948718001416", "id": "blokberita.com", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "marwancikasanofficial", "attributes": {"label": "marwancikasanofficial", "x": 766.9012822478097, "y": 411.26011169861374, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 27.9901, "eigenvector": 194.3129, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "7641499948718001416", "id": "marwancikasanofficial", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "bank_indonesia", "x": 537.4724930050237, "y": 815.9044604391088, "size": 15.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 27.9901, "eigenvector": 194.3129, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "7641499948718001416", "id": "bank_indonesia", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "dpr_ri", "attributes": {"label": "dpr_ri", "x": 642.1292229263217, "y": 626.4086082900964, "size": 8.26, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.0138, "eigenvector": 85.1959, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7641499948718001416", "id": "dpr_ri", "source": "tiktok-000001", "content": "BLOKBERITA.COM - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499948718001416"}}, {"key": "tapanuli.online", "attributes": {"label": "tapanuli.online", "x": 34.09092263410418, "y": 847.0863800873598, "size": 13.52, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 170.3919, "in_degree": 0, "out_degree": 4, "degree": 4}, "_id": "7641499307668999442", "id": "tapanuli.online", "source": "tiktok-000001", "content": "Tapanuli.online - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499307668999442"}}, {"key": "bank_indonesia_sulut", "attributes": {"label": "bank_indonesia_sulut", "x": 835.5370163780351, "y": 516.3644841268475, "size": 9.74, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.6883, "eigenvector": 109.1169, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7641499307668999442", "id": "bank_indonesia_sulut", "source": "tiktok-000001", "content": "Tapanuli.online - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499307668999442"}}, {"key": "bank_indonesia_sumut_", "attributes": {"label": "bank_indonesia_sumut_", "x": 808.5603058984365, "y": 188.56538463557203, "size": 9.74, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 22.6883, "eigenvector": 109.1169, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7641499307668999442", "id": "bank_indonesia_sumut_", "source": "tiktok-000001", "content": "Tapanuli.online - Capaian kinerja Bank Indonesia (BI) sebesar 109,31 persen pada 2025 dinilai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Marwan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), yang membahas Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Menurutnya, capaian BI tahun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, keberhasilan lembaga bank sentral tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka capaian kinerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor tersebut juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya. Ia menilai, apabila UMKM berhasil berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, peningkatan kelas UMKM akan mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih produktif. “Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata politisi Partai Demokrat dari Dapil Lampung II tersebut. Marwan juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Meski sektor ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi suku bunga kredit relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menyiapkan langkah konkret pada 2026 guna memperkuat program inklusi keuangan. Menurutnya, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia menambahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif nasional. Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mengawasi arah kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bb/**) #marwancikasan #bankindonesia #dorong #umkm #naikkelas", "post_id": "7641499307668999442"}}, {"key": "bankneocommerce", "attributes": {"label": "bankneocommerce", "x": 406.7257504113754, "y": 739.9377479687967, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7610347429430316296", "id": "bankneocommerce", "source": "tiktok-000001", "content": "Sebagai dukungan neobank untuk UMKM, seri TAKJL #1 dimulai dari satu tempat spesial di tengah kota Jakarta bernama     neobank memilih Ciasem 12 karena tempat ini bukan sekadar spot kuliner, tapi juga tempat kolaborasi berbagai UMKM lokal untuk tumbuh berkembang. Dalam satu area, ada beberapa pelaku usaha yang saling menghadirkan pengalaman kuliner berbeda untuk para pengunjung. Satu tempat, banyak pilihan. Neotizen bisa langsung merasakan berbagai kuliner berbeda dari para UMKM makanan di Ciasem 12 ini, mulai dari takjil, makanan berat, sampai camilan. Suasananya nyaman untuk kumpul bareng teman dan keluarga, pas buat ngabuburit. Jadi gak perlu bingung cari tempat ngabuburit, yuk langsung ikut ramaikan Ciasem 12! Info lengkap mengenai QRIS Neo Bisnis klik s.id/neobisnis & aktivasi QRISnya di s.id/igneobisnis   PT Bank Neo Commerce Tbk berizin & diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). #neobank #BankNeoCommerce #SatuBankBanyakTujuan #TAKJL", "post_id": "7610347429430316296"}}, {"key": "Ciasem12", "attributes": {"label": "Ciasem12", "x": 742.3769257528355, "y": 548.0239650103088, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 34.6173, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7610347429430316296", "id": "Ciasem12", "source": "tiktok-000001", "content": "Sebagai dukungan neobank untuk UMKM, seri TAKJL #1 dimulai dari satu tempat spesial di tengah kota Jakarta bernama     neobank memilih Ciasem 12 karena tempat ini bukan sekadar spot kuliner, tapi juga tempat kolaborasi berbagai UMKM lokal untuk tumbuh berkembang. Dalam satu area, ada beberapa pelaku usaha yang saling menghadirkan pengalaman kuliner berbeda untuk para pengunjung. Satu tempat, banyak pilihan. Neotizen bisa langsung merasakan berbagai kuliner berbeda dari para UMKM makanan di Ciasem 12 ini, mulai dari takjil, makanan berat, sampai camilan. Suasananya nyaman untuk kumpul bareng teman dan keluarga, pas buat ngabuburit. Jadi gak perlu bingung cari tempat ngabuburit, yuk langsung ikut ramaikan Ciasem 12! Info lengkap mengenai QRIS Neo Bisnis klik s.id/neobisnis & aktivasi QRISnya di s.id/igneobisnis   PT Bank Neo Commerce Tbk berizin & diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). #neobank #BankNeoCommerce #SatuBankBanyakTujuan #TAKJL", "post_id": "7610347429430316296"}}, {"key": "arahjakarta", "attributes": {"label": "arahjakarta", "x": 489.1179010236545, "y": 720.2597462422501, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 124.7449, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 1, "degree": 2}, "_id": "7641305557936426261", "id": "arahjakarta", "source": "tiktok-000001", "content": "Presiden Prabowo Subianto melempar kebijakan populis baru dengan memerintahkan bank-bank pelat merah (Himbara) untuk memangkas bunga kredit bagi rakyat kecil menjadi maksimal 5% per tahun. Langkah ekstrem ini diambil setelah Presiden menyoroti jeratan bunga pinjaman di lapangan yang diklaimnya bisa mencekik hingga 70% setahun. Merespons titah istana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, angkat bicara (17/5).  Meski mengapresiasi niat baik pemerintah untuk membantu kelompok unbankable, OJK langsung mengingatkan perbankan untuk memperketat tata kelola dan manajemen risiko. Otoritas mendorong bank melakukan stress test berkala serta menyiapkan pencadangan yang memadai guna mengantisipasi potensi ledakan kredit macet di tengah skenario ekonomi global yang sedang bergejolak. Perintah penurunan bunga hingga di bawah tingkat inflasi riil atau biaya dana (cost of fund) perbankan saat ini adalah kebijakan yang berisiko tinggi. Di tengah situasi makro ekonomi yang sensitif—di mana Rupiah sempat tersungkur ke level Rp17.500—memaksa bank BUMN menyalurkan kredit murah tanpa kalkulasi matang bisa mengikis ketahanan modal perbankan nasional.  Jika tidak disubsidi penuh oleh APBN melalui skema Subsidi Bunga, kebijakan ini akan mengorbankan tingkat kesehatan bank-bank negara demi pemenuhan syahwat politik jangka pendek. Publik patut waspada: tanpa pengawasan ketat, pemaksaan kredit murah berisiko menciptakan gelombang Non-Performing Loan (NPL) baru, di mana dana masyarakat justru habis menguap akibat penyaluran yang tidak kredibel dan salah sasaran. Niat baik memberi modal murah bagi rakyat jangan sampai mengorbankan kesehatan bank negara, karena merawat kepercayaan pasar jauh lebih mahal ketimbang meramu retorika di panggung pidato. Menurut lo, bunga kredit 5% ini bakal beneran bikin UMKM kita maju, atau justru bakal bikin bank-bank BUMN kita yang kolaps akibat kredit macet? Follow  untuk memantau stabilitas perbankan dan kebijakan ekonomi nasional. Tetap kritis, kawal uang negara, jangan biarkan sistem keuangan kita rapuh akibat kebijakan yang dipaksakan tanpa mitigasi risiko yang matang!", "post_id": "7641305557936426261"}}, {"key": "@tv9newsroom", "attributes": {"label": "@tv9newsroom", "x": 906.3684983717172, "y": 323.46578565714833, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "EKR5jv9Ghms", "id": "@tv9newsroom", "source": "youtube-000001", "content": "PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI JATIM TEMBUS 628 TRILIUN RUPIAH\n\nKinerja industri perbankan di Jawa Timur menunjukkan performa positif hingga kuartal kedua tahun 2026. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total penyaluran kredit perbankan di wilayah ini telah menembus angka Rp628,02 triliun sampai April 2026. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,87 persen secara tahunan.‪‬ #tv9 #tv9news #jurnal9 #kredit #perbankan #jatim", "post_id": "EKR5jv9Ghms"}}, {"key": "tv9nusantara", "attributes": {"label": "tv9nusantara", "x": 690.6342922752661, "y": 817.9680506740466, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 34.6173, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "EKR5jv9Ghms", "id": "tv9nusantara", "source": "youtube-000001", "content": "PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI JATIM TEMBUS 628 TRILIUN RUPIAH\n\nKinerja industri perbankan di Jawa Timur menunjukkan performa positif hingga kuartal kedua tahun 2026. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total penyaluran kredit perbankan di wilayah ini telah menembus angka Rp628,02 triliun sampai April 2026. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,87 persen secara tahunan.‪‬ #tv9 #tv9news #jurnal9 #kredit #perbankan #jatim", "post_id": "EKR5jv9Ghms"}}, {"key": "@PikiranRakyatKuningan", "attributes": {"label": "@PikiranRakyatKuningan", "x": 281.93389837923064, "y": 871.5287250084208, "size": 3.05, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 18.712, "eigenvector": 0.7521, "in_degree": 0, "out_degree": 5, "degree": 5}, "_id": "OP1EhHi9J_g", "id": "@PikiranRakyatKuningan", "source": "youtube-000001", "content": "Membangun Ketahanan dalam Goncangan Keuangan Bersama DPRD Jabar: Bijak Berutang & Pengelolaan Uang\n\nPR KUNINGAN — Naik-turunnya dolar kerap memicu kekhawatiran masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa terdampak, biaya produksi ikut bergerak, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., persoalan ekonomi rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi kurs mata uang. Yang lebih penting adalah membangun keberanian berusaha, memperkuat literasi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.\nDi beranda Villa De La Tina, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu 17 Juni 2026, obrolan soal ekonomi rakyat mengalir dari isu dolar AS (Amerika Serikat), daya beli masyarakat, hingga cara warga desa menghadapi tekanan keuangan yang kerap datang tanpa aba-aba.\nAnggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai meningkatnya daya beli hingga kesejahteraan masyarakat selalu berawal dari pendapatan yang stabil, sedangkan pendapatan hanya bisa tumbuh jika masyarakat memiliki pekerjaan atau usaha yang produktif.\nMenurut politisi perempuan Gerindra ini, menyatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukan semata kekurangan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ia menyebut semangat kewirausahaan harus dibangun lebih dulu sebelum berbicara tentang akses pembiayaan.\nKarena itu, selama beberapa tahun terakhir ia aktif menggelar pelatihan di desa-desa, terutama bagi kelompok perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.\nAlih-alih hanya fokus pada makanan ringan yang sudah banyak diproduksi masyarakat, Tina mendorong warga membuat kebutuhan sehari-hari seperti sabun cuci piring, pasta gigi, minyak telon, dan produk rumah tangga lainnya yang memiliki pasar lebih luas.\nIa mencontohkan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang pernah dilakukan di sejumlah desa. Saat ini, produk tersebut bahkan memiliki peluang pasar yang lebih besar karena dibutuhkan oleh restoran, hotel, rumah makan hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).\nTina Wiryawati meyakini satu desa seharusnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan produknya sendiri sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga setempat.\nNamun ia mengingatkan, usaha tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Pelaku UMKM juga harus memahami apa itu arus kas, pencatatan keuangan agar usahanya dianggap layak oleh lembaga perbankan.\n“Bank pada dasarnya ingin melihat kemampuan pengembalian pinjaman. Karena itu usaha harus berjalan dan keuangannya tercatat dengan baik. NPL atau Non-Performing Loan, ini akan menjadi catatan bagi bank-bank dalam menentukan layak tidaknya terhadap pengusaha untuk diberi kredit permodalan—yang gagal bayar tentunya gak mungkin dikasih pinjaman modal bank,” ujar Tina.\nJangan Hanya Jadi Konsumen\nTina Wiryawati juga mengajak masyarakat melihat peluang ekonomi dari sektor pertanian dan tanaman herbal yang selama ini sering dianggap biasa.\nMenurutnya, komoditas seperti kunyit, jahe, kopi hingga berbagai tanaman herbal memiliki peluang pasar yang besar jika diolah dan diarahkan ke pasar ekspor.\nIa menilai pembahasan soal kurs dolar AS sering kali hanya dipandang dari sisi negatif, padahal petani dan pelaku usaha yang produknya berorientasi ekspor justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketika nilai dolar menguat.\nKarena itu, desa-desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memahami mekanisme pemasaran ekspor agar tidak hanya menjadi konsumen produk luar negeri.\nBank Emok Masih Jadi Tantangan\nDalam kesempatan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Emok Ilegal” hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\nMenurutnya, layanan semacam itu sering dipilih karena prosesnya cepat dan langsung mendatangi masyarakat, sementara sebagian warga masih merasa kesulitan mengakses layanan perbankan formal.\nIa menilai persoalan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa dana pinjaman harus dikelola secara produktif dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan.\n“Sebagai solusi, baik dalam giat reses maupun kunjungan kerja kepada konstituen, kami dari Komisi 3 DPRD Jabar senantiasa mendorong penguatan kredit usaha rakyat (KUR), pola pembiayaan kelompok, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki rekam usaha yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan resmi,” tukasnya.\n.\nBaca berita selengkapnya di Pikiran Rakyat Kuningan klik link: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/e...\n#pikiranrakyat #prkuningan #dutaliterasikeuangan #erixexvrayanto #ojk #tinawiryawati #dprdjabar \n‪‬ ‪‬   ‪‬", "post_id": "OP1EhHi9J_g"}}, {"key": "ojkindonesia306", "attributes": {"label": "ojkindonesia306", "x": 66.49977178727973, "y": 94.04744075495198, "size": 3.05, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 21.8931, "eigenvector": 0.7521, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "OP1EhHi9J_g", "id": "ojkindonesia306", "source": "youtube-000001", "content": "Membangun Ketahanan dalam Goncangan Keuangan Bersama DPRD Jabar: Bijak Berutang & Pengelolaan Uang\n\nPR KUNINGAN — Naik-turunnya dolar kerap memicu kekhawatiran masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa terdampak, biaya produksi ikut bergerak, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., persoalan ekonomi rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi kurs mata uang. Yang lebih penting adalah membangun keberanian berusaha, memperkuat literasi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.\nDi beranda Villa De La Tina, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu 17 Juni 2026, obrolan soal ekonomi rakyat mengalir dari isu dolar AS (Amerika Serikat), daya beli masyarakat, hingga cara warga desa menghadapi tekanan keuangan yang kerap datang tanpa aba-aba.\nAnggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai meningkatnya daya beli hingga kesejahteraan masyarakat selalu berawal dari pendapatan yang stabil, sedangkan pendapatan hanya bisa tumbuh jika masyarakat memiliki pekerjaan atau usaha yang produktif.\nMenurut politisi perempuan Gerindra ini, menyatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukan semata kekurangan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ia menyebut semangat kewirausahaan harus dibangun lebih dulu sebelum berbicara tentang akses pembiayaan.\nKarena itu, selama beberapa tahun terakhir ia aktif menggelar pelatihan di desa-desa, terutama bagi kelompok perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.\nAlih-alih hanya fokus pada makanan ringan yang sudah banyak diproduksi masyarakat, Tina mendorong warga membuat kebutuhan sehari-hari seperti sabun cuci piring, pasta gigi, minyak telon, dan produk rumah tangga lainnya yang memiliki pasar lebih luas.\nIa mencontohkan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang pernah dilakukan di sejumlah desa. Saat ini, produk tersebut bahkan memiliki peluang pasar yang lebih besar karena dibutuhkan oleh restoran, hotel, rumah makan hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).\nTina Wiryawati meyakini satu desa seharusnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan produknya sendiri sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga setempat.\nNamun ia mengingatkan, usaha tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Pelaku UMKM juga harus memahami apa itu arus kas, pencatatan keuangan agar usahanya dianggap layak oleh lembaga perbankan.\n“Bank pada dasarnya ingin melihat kemampuan pengembalian pinjaman. Karena itu usaha harus berjalan dan keuangannya tercatat dengan baik. NPL atau Non-Performing Loan, ini akan menjadi catatan bagi bank-bank dalam menentukan layak tidaknya terhadap pengusaha untuk diberi kredit permodalan—yang gagal bayar tentunya gak mungkin dikasih pinjaman modal bank,” ujar Tina.\nJangan Hanya Jadi Konsumen\nTina Wiryawati juga mengajak masyarakat melihat peluang ekonomi dari sektor pertanian dan tanaman herbal yang selama ini sering dianggap biasa.\nMenurutnya, komoditas seperti kunyit, jahe, kopi hingga berbagai tanaman herbal memiliki peluang pasar yang besar jika diolah dan diarahkan ke pasar ekspor.\nIa menilai pembahasan soal kurs dolar AS sering kali hanya dipandang dari sisi negatif, padahal petani dan pelaku usaha yang produknya berorientasi ekspor justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketika nilai dolar menguat.\nKarena itu, desa-desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memahami mekanisme pemasaran ekspor agar tidak hanya menjadi konsumen produk luar negeri.\nBank Emok Masih Jadi Tantangan\nDalam kesempatan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Emok Ilegal” hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\nMenurutnya, layanan semacam itu sering dipilih karena prosesnya cepat dan langsung mendatangi masyarakat, sementara sebagian warga masih merasa kesulitan mengakses layanan perbankan formal.\nIa menilai persoalan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa dana pinjaman harus dikelola secara produktif dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan.\n“Sebagai solusi, baik dalam giat reses maupun kunjungan kerja kepada konstituen, kami dari Komisi 3 DPRD Jabar senantiasa mendorong penguatan kredit usaha rakyat (KUR), pola pembiayaan kelompok, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki rekam usaha yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan resmi,” tukasnya.\n.\nBaca berita selengkapnya di Pikiran Rakyat Kuningan klik link: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/e...\n#pikiranrakyat #prkuningan #dutaliterasikeuangan #erixexvrayanto #ojk #tinawiryawati #dprdjabar \n‪‬ ‪‬   ‪‬", "post_id": "OP1EhHi9J_g"}}, {"key": "OtoritasJasaKeuangan", "attributes": {"label": "OtoritasJasaKeuangan", "x": 322.9510232904296, "y": 387.6989748716947, "size": 3.05, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 21.8931, "eigenvector": 0.7521, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "OP1EhHi9J_g", "id": "OtoritasJasaKeuangan", "source": "youtube-000001", "content": "Membangun Ketahanan dalam Goncangan Keuangan Bersama DPRD Jabar: Bijak Berutang & Pengelolaan Uang\n\nPR KUNINGAN — Naik-turunnya dolar kerap memicu kekhawatiran masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa terdampak, biaya produksi ikut bergerak, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., persoalan ekonomi rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi kurs mata uang. Yang lebih penting adalah membangun keberanian berusaha, memperkuat literasi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.\nDi beranda Villa De La Tina, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu 17 Juni 2026, obrolan soal ekonomi rakyat mengalir dari isu dolar AS (Amerika Serikat), daya beli masyarakat, hingga cara warga desa menghadapi tekanan keuangan yang kerap datang tanpa aba-aba.\nAnggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai meningkatnya daya beli hingga kesejahteraan masyarakat selalu berawal dari pendapatan yang stabil, sedangkan pendapatan hanya bisa tumbuh jika masyarakat memiliki pekerjaan atau usaha yang produktif.\nMenurut politisi perempuan Gerindra ini, menyatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukan semata kekurangan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ia menyebut semangat kewirausahaan harus dibangun lebih dulu sebelum berbicara tentang akses pembiayaan.\nKarena itu, selama beberapa tahun terakhir ia aktif menggelar pelatihan di desa-desa, terutama bagi kelompok perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.\nAlih-alih hanya fokus pada makanan ringan yang sudah banyak diproduksi masyarakat, Tina mendorong warga membuat kebutuhan sehari-hari seperti sabun cuci piring, pasta gigi, minyak telon, dan produk rumah tangga lainnya yang memiliki pasar lebih luas.\nIa mencontohkan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang pernah dilakukan di sejumlah desa. Saat ini, produk tersebut bahkan memiliki peluang pasar yang lebih besar karena dibutuhkan oleh restoran, hotel, rumah makan hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).\nTina Wiryawati meyakini satu desa seharusnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan produknya sendiri sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga setempat.\nNamun ia mengingatkan, usaha tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Pelaku UMKM juga harus memahami apa itu arus kas, pencatatan keuangan agar usahanya dianggap layak oleh lembaga perbankan.\n“Bank pada dasarnya ingin melihat kemampuan pengembalian pinjaman. Karena itu usaha harus berjalan dan keuangannya tercatat dengan baik. NPL atau Non-Performing Loan, ini akan menjadi catatan bagi bank-bank dalam menentukan layak tidaknya terhadap pengusaha untuk diberi kredit permodalan—yang gagal bayar tentunya gak mungkin dikasih pinjaman modal bank,” ujar Tina.\nJangan Hanya Jadi Konsumen\nTina Wiryawati juga mengajak masyarakat melihat peluang ekonomi dari sektor pertanian dan tanaman herbal yang selama ini sering dianggap biasa.\nMenurutnya, komoditas seperti kunyit, jahe, kopi hingga berbagai tanaman herbal memiliki peluang pasar yang besar jika diolah dan diarahkan ke pasar ekspor.\nIa menilai pembahasan soal kurs dolar AS sering kali hanya dipandang dari sisi negatif, padahal petani dan pelaku usaha yang produknya berorientasi ekspor justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketika nilai dolar menguat.\nKarena itu, desa-desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memahami mekanisme pemasaran ekspor agar tidak hanya menjadi konsumen produk luar negeri.\nBank Emok Masih Jadi Tantangan\nDalam kesempatan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Emok Ilegal” hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\nMenurutnya, layanan semacam itu sering dipilih karena prosesnya cepat dan langsung mendatangi masyarakat, sementara sebagian warga masih merasa kesulitan mengakses layanan perbankan formal.\nIa menilai persoalan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa dana pinjaman harus dikelola secara produktif dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan.\n“Sebagai solusi, baik dalam giat reses maupun kunjungan kerja kepada konstituen, kami dari Komisi 3 DPRD Jabar senantiasa mendorong penguatan kredit usaha rakyat (KUR), pola pembiayaan kelompok, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki rekam usaha yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan resmi,” tukasnya.\n.\nBaca berita selengkapnya di Pikiran Rakyat Kuningan klik link: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/e...\n#pikiranrakyat #prkuningan #dutaliterasikeuangan #erixexvrayanto #ojk #tinawiryawati #dprdjabar \n‪‬ ‪‬   ‪‬", "post_id": "OP1EhHi9J_g"}}, {"key": "dutaliterasikeuanganojk", "attributes": {"label": "dutaliterasikeuanganojk", "x": 399.4384581510131, "y": 828.0030846488269, "size": 3.05, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 21.8931, "eigenvector": 0.7521, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "OP1EhHi9J_g", "id": "dutaliterasikeuanganojk", "source": "youtube-000001", "content": "Membangun Ketahanan dalam Goncangan Keuangan Bersama DPRD Jabar: Bijak Berutang & Pengelolaan Uang\n\nPR KUNINGAN — Naik-turunnya dolar kerap memicu kekhawatiran masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa terdampak, biaya produksi ikut bergerak, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., persoalan ekonomi rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi kurs mata uang. Yang lebih penting adalah membangun keberanian berusaha, memperkuat literasi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.\nDi beranda Villa De La Tina, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu 17 Juni 2026, obrolan soal ekonomi rakyat mengalir dari isu dolar AS (Amerika Serikat), daya beli masyarakat, hingga cara warga desa menghadapi tekanan keuangan yang kerap datang tanpa aba-aba.\nAnggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai meningkatnya daya beli hingga kesejahteraan masyarakat selalu berawal dari pendapatan yang stabil, sedangkan pendapatan hanya bisa tumbuh jika masyarakat memiliki pekerjaan atau usaha yang produktif.\nMenurut politisi perempuan Gerindra ini, menyatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukan semata kekurangan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ia menyebut semangat kewirausahaan harus dibangun lebih dulu sebelum berbicara tentang akses pembiayaan.\nKarena itu, selama beberapa tahun terakhir ia aktif menggelar pelatihan di desa-desa, terutama bagi kelompok perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.\nAlih-alih hanya fokus pada makanan ringan yang sudah banyak diproduksi masyarakat, Tina mendorong warga membuat kebutuhan sehari-hari seperti sabun cuci piring, pasta gigi, minyak telon, dan produk rumah tangga lainnya yang memiliki pasar lebih luas.\nIa mencontohkan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang pernah dilakukan di sejumlah desa. Saat ini, produk tersebut bahkan memiliki peluang pasar yang lebih besar karena dibutuhkan oleh restoran, hotel, rumah makan hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).\nTina Wiryawati meyakini satu desa seharusnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan produknya sendiri sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga setempat.\nNamun ia mengingatkan, usaha tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Pelaku UMKM juga harus memahami apa itu arus kas, pencatatan keuangan agar usahanya dianggap layak oleh lembaga perbankan.\n“Bank pada dasarnya ingin melihat kemampuan pengembalian pinjaman. Karena itu usaha harus berjalan dan keuangannya tercatat dengan baik. NPL atau Non-Performing Loan, ini akan menjadi catatan bagi bank-bank dalam menentukan layak tidaknya terhadap pengusaha untuk diberi kredit permodalan—yang gagal bayar tentunya gak mungkin dikasih pinjaman modal bank,” ujar Tina.\nJangan Hanya Jadi Konsumen\nTina Wiryawati juga mengajak masyarakat melihat peluang ekonomi dari sektor pertanian dan tanaman herbal yang selama ini sering dianggap biasa.\nMenurutnya, komoditas seperti kunyit, jahe, kopi hingga berbagai tanaman herbal memiliki peluang pasar yang besar jika diolah dan diarahkan ke pasar ekspor.\nIa menilai pembahasan soal kurs dolar AS sering kali hanya dipandang dari sisi negatif, padahal petani dan pelaku usaha yang produknya berorientasi ekspor justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketika nilai dolar menguat.\nKarena itu, desa-desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memahami mekanisme pemasaran ekspor agar tidak hanya menjadi konsumen produk luar negeri.\nBank Emok Masih Jadi Tantangan\nDalam kesempatan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Emok Ilegal” hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\nMenurutnya, layanan semacam itu sering dipilih karena prosesnya cepat dan langsung mendatangi masyarakat, sementara sebagian warga masih merasa kesulitan mengakses layanan perbankan formal.\nIa menilai persoalan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa dana pinjaman harus dikelola secara produktif dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan.\n“Sebagai solusi, baik dalam giat reses maupun kunjungan kerja kepada konstituen, kami dari Komisi 3 DPRD Jabar senantiasa mendorong penguatan kredit usaha rakyat (KUR), pola pembiayaan kelompok, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki rekam usaha yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan resmi,” tukasnya.\n.\nBaca berita selengkapnya di Pikiran Rakyat Kuningan klik link: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/e...\n#pikiranrakyat #prkuningan #dutaliterasikeuangan #erixexvrayanto #ojk #tinawiryawati #dprdjabar \n‪‬ ‪‬   ‪‬", "post_id": "OP1EhHi9J_g"}}, {"key": "ojkjabar", "attributes": {"label": "ojkjabar", "x": 171.43539957301024, "y": 172.23784851264588, "size": 3.05, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 21.8931, "eigenvector": 0.7521, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "OP1EhHi9J_g", "id": "ojkjabar", "source": "youtube-000001", "content": "Membangun Ketahanan dalam Goncangan Keuangan Bersama DPRD Jabar: Bijak Berutang & Pengelolaan Uang\n\nPR KUNINGAN — Naik-turunnya dolar kerap memicu kekhawatiran masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa terdampak, biaya produksi ikut bergerak, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., persoalan ekonomi rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi kurs mata uang. Yang lebih penting adalah membangun keberanian berusaha, memperkuat literasi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.\nDi beranda Villa De La Tina, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu 17 Juni 2026, obrolan soal ekonomi rakyat mengalir dari isu dolar AS (Amerika Serikat), daya beli masyarakat, hingga cara warga desa menghadapi tekanan keuangan yang kerap datang tanpa aba-aba.\nAnggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai meningkatnya daya beli hingga kesejahteraan masyarakat selalu berawal dari pendapatan yang stabil, sedangkan pendapatan hanya bisa tumbuh jika masyarakat memiliki pekerjaan atau usaha yang produktif.\nMenurut politisi perempuan Gerindra ini, menyatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukan semata kekurangan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ia menyebut semangat kewirausahaan harus dibangun lebih dulu sebelum berbicara tentang akses pembiayaan.\nKarena itu, selama beberapa tahun terakhir ia aktif menggelar pelatihan di desa-desa, terutama bagi kelompok perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.\nAlih-alih hanya fokus pada makanan ringan yang sudah banyak diproduksi masyarakat, Tina mendorong warga membuat kebutuhan sehari-hari seperti sabun cuci piring, pasta gigi, minyak telon, dan produk rumah tangga lainnya yang memiliki pasar lebih luas.\nIa mencontohkan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang pernah dilakukan di sejumlah desa. Saat ini, produk tersebut bahkan memiliki peluang pasar yang lebih besar karena dibutuhkan oleh restoran, hotel, rumah makan hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).\nTina Wiryawati meyakini satu desa seharusnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan produknya sendiri sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga setempat.\nNamun ia mengingatkan, usaha tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Pelaku UMKM juga harus memahami apa itu arus kas, pencatatan keuangan agar usahanya dianggap layak oleh lembaga perbankan.\n“Bank pada dasarnya ingin melihat kemampuan pengembalian pinjaman. Karena itu usaha harus berjalan dan keuangannya tercatat dengan baik. NPL atau Non-Performing Loan, ini akan menjadi catatan bagi bank-bank dalam menentukan layak tidaknya terhadap pengusaha untuk diberi kredit permodalan—yang gagal bayar tentunya gak mungkin dikasih pinjaman modal bank,” ujar Tina.\nJangan Hanya Jadi Konsumen\nTina Wiryawati juga mengajak masyarakat melihat peluang ekonomi dari sektor pertanian dan tanaman herbal yang selama ini sering dianggap biasa.\nMenurutnya, komoditas seperti kunyit, jahe, kopi hingga berbagai tanaman herbal memiliki peluang pasar yang besar jika diolah dan diarahkan ke pasar ekspor.\nIa menilai pembahasan soal kurs dolar AS sering kali hanya dipandang dari sisi negatif, padahal petani dan pelaku usaha yang produknya berorientasi ekspor justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketika nilai dolar menguat.\nKarena itu, desa-desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memahami mekanisme pemasaran ekspor agar tidak hanya menjadi konsumen produk luar negeri.\nBank Emok Masih Jadi Tantangan\nDalam kesempatan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Emok Ilegal” hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\nMenurutnya, layanan semacam itu sering dipilih karena prosesnya cepat dan langsung mendatangi masyarakat, sementara sebagian warga masih merasa kesulitan mengakses layanan perbankan formal.\nIa menilai persoalan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa dana pinjaman harus dikelola secara produktif dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan.\n“Sebagai solusi, baik dalam giat reses maupun kunjungan kerja kepada konstituen, kami dari Komisi 3 DPRD Jabar senantiasa mendorong penguatan kredit usaha rakyat (KUR), pola pembiayaan kelompok, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki rekam usaha yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan resmi,” tukasnya.\n.\nBaca berita selengkapnya di Pikiran Rakyat Kuningan klik link: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/e...\n#pikiranrakyat #prkuningan #dutaliterasikeuangan #erixexvrayanto #ojk #tinawiryawati #dprdjabar \n‪‬ ‪‬   ‪‬", "post_id": "OP1EhHi9J_g"}}, {"key": "ojkcirebon4902", "attributes": {"label": "ojkcirebon4902", "x": 928.5016679229171, "y": 540.939147928925, "size": 3.05, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 21.8931, "eigenvector": 0.7521, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "OP1EhHi9J_g", "id": "ojkcirebon4902", "source": "youtube-000001", "content": "Membangun Ketahanan dalam Goncangan Keuangan Bersama DPRD Jabar: Bijak Berutang & Pengelolaan Uang\n\nPR KUNINGAN — Naik-turunnya dolar kerap memicu kekhawatiran masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa terdampak, biaya produksi ikut bergerak, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., persoalan ekonomi rakyat tidak bisa hanya dilihat dari fluktuasi kurs mata uang. Yang lebih penting adalah membangun keberanian berusaha, memperkuat literasi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.\nDi beranda Villa De La Tina, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu 17 Juni 2026, obrolan soal ekonomi rakyat mengalir dari isu dolar AS (Amerika Serikat), daya beli masyarakat, hingga cara warga desa menghadapi tekanan keuangan yang kerap datang tanpa aba-aba.\nAnggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati menilai meningkatnya daya beli hingga kesejahteraan masyarakat selalu berawal dari pendapatan yang stabil, sedangkan pendapatan hanya bisa tumbuh jika masyarakat memiliki pekerjaan atau usaha yang produktif.\nMenurut politisi perempuan Gerindra ini, menyatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat bukan semata kekurangan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ia menyebut semangat kewirausahaan harus dibangun lebih dulu sebelum berbicara tentang akses pembiayaan.\nKarena itu, selama beberapa tahun terakhir ia aktif menggelar pelatihan di desa-desa, terutama bagi kelompok perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.\nAlih-alih hanya fokus pada makanan ringan yang sudah banyak diproduksi masyarakat, Tina mendorong warga membuat kebutuhan sehari-hari seperti sabun cuci piring, pasta gigi, minyak telon, dan produk rumah tangga lainnya yang memiliki pasar lebih luas.\nIa mencontohkan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang pernah dilakukan di sejumlah desa. Saat ini, produk tersebut bahkan memiliki peluang pasar yang lebih besar karena dibutuhkan oleh restoran, hotel, rumah makan hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).\nTina Wiryawati meyakini satu desa seharusnya mampu memenuhi sebagian kebutuhan produknya sendiri sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga setempat.\nNamun ia mengingatkan, usaha tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Pelaku UMKM juga harus memahami apa itu arus kas, pencatatan keuangan agar usahanya dianggap layak oleh lembaga perbankan.\n“Bank pada dasarnya ingin melihat kemampuan pengembalian pinjaman. Karena itu usaha harus berjalan dan keuangannya tercatat dengan baik. NPL atau Non-Performing Loan, ini akan menjadi catatan bagi bank-bank dalam menentukan layak tidaknya terhadap pengusaha untuk diberi kredit permodalan—yang gagal bayar tentunya gak mungkin dikasih pinjaman modal bank,” ujar Tina.\nJangan Hanya Jadi Konsumen\nTina Wiryawati juga mengajak masyarakat melihat peluang ekonomi dari sektor pertanian dan tanaman herbal yang selama ini sering dianggap biasa.\nMenurutnya, komoditas seperti kunyit, jahe, kopi hingga berbagai tanaman herbal memiliki peluang pasar yang besar jika diolah dan diarahkan ke pasar ekspor.\nIa menilai pembahasan soal kurs dolar AS sering kali hanya dipandang dari sisi negatif, padahal petani dan pelaku usaha yang produknya berorientasi ekspor justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketika nilai dolar menguat.\nKarena itu, desa-desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memahami mekanisme pemasaran ekspor agar tidak hanya menjadi konsumen produk luar negeri.\nBank Emok Masih Jadi Tantangan\nDalam kesempatan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai “Bank Emok Ilegal” hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\nMenurutnya, layanan semacam itu sering dipilih karena prosesnya cepat dan langsung mendatangi masyarakat, sementara sebagian warga masih merasa kesulitan mengakses layanan perbankan formal.\nIa menilai persoalan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa dana pinjaman harus dikelola secara produktif dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan.\n“Sebagai solusi, baik dalam giat reses maupun kunjungan kerja kepada konstituen, kami dari Komisi 3 DPRD Jabar senantiasa mendorong penguatan kredit usaha rakyat (KUR), pola pembiayaan kelompok, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki rekam usaha yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan resmi,” tukasnya.\n.\nBaca berita selengkapnya di Pikiran Rakyat Kuningan klik link: https://kuningan.pikiran-rakyat.com/e...\n#pikiranrakyat #prkuningan #dutaliterasikeuangan #erixexvrayanto #ojk #tinawiryawati #dprdjabar \n‪‬ ‪‬   ‪‬", "post_id": "OP1EhHi9J_g"}}], "edges": [{"key": "Diiarisme", "source": "Diiarisme", "target": "ojkindonesia", "attributes": {"label": "retweet", "type": "retweet", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "Diiarisme", "source": "Diiarisme", "target": "ojkindonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "retweet-000002"}}, {"key": "karirgram", "source": "karirgram", "target": "KarirGram", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "prokopimsingkawang", "source": "prokopimsingkawang", "target": "arisfebriramadhan", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "novitaekw", "source": "novitaekw", "target": "ojk_malang", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "novitaekw", "source": "novitaekw", "target": "ojkindonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "novitaekw", "source": "novitaekw", "target": "satgas_pasti", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "novitaekw", "source": "novitaekw", "target": "sikapiuangmu", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "linksultra.com", "source": "linksultra.com", "target": "sultraprov", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "linksultra.com", "source": "linksultra.com", "target": "Andisumangerukka87", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "linksultra.com", "source": "linksultra.com", "target": "Bank", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "maswoko46", "source": "maswoko46", "target": "kementrianbakuhantam", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "bpr.semeru.pusat_", "source": "bpr.semeru.pusat_", "target": "musakustik", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "bpr.semeru.pusat_", "source": "bpr.semeru.pusat_", "target": "pahamkopi", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "bpr.semeru.pusat_", "source": "bpr.semeru.pusat_", "target": "LPS", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "blokberita.com", "source": "blokberita.com", "target": "marwancikasanofficial", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "blokberita.com", "source": "blokberita.com", "target": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "blokberita.com", "source": "blokberita.com", "target": "dpr_ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "bank_indonesia_sulut", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "bank_indonesia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "bank_indonesia_sumut_", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "tapanuli.online", "source": "tapanuli.online", "target": "marwancikasanofficial", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "bankneocommerce", "source": "bankneocommerce", "target": "Ciasem12", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "arahjakarta", "source": "arahjakarta", "target": "arahjakarta", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "@tv9newsroom", "source": "@tv9newsroom", "target": "tv9nusantara", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@PikiranRakyatKuningan", "source": "@PikiranRakyatKuningan", "target": "ojkindonesia306", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@PikiranRakyatKuningan", "source": "@PikiranRakyatKuningan", "target": "OtoritasJasaKeuangan", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@PikiranRakyatKuningan", "source": "@PikiranRakyatKuningan", "target": "dutaliterasikeuanganojk", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@PikiranRakyatKuningan", "source": "@PikiranRakyatKuningan", "target": "ojkjabar", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@PikiranRakyatKuningan", "source": "@PikiranRakyatKuningan", "target": "ojkcirebon4902", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}