{"nodes": [{"key": "alsinkqy", "attributes": {"label": "alsinkqy", "x": 478.1277988281859, "y": 115.81758297601397, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "2051263650145743356", "id": "alsinkqy", "source": "tweet-000004", "content": "Pemilik dapur MBG Bakal Jadi Incaran Rakyat Sperti Kasus DPR RI yang Joged\"\"\" Ditengah Krisis & Rupiah Terus Melemah ditambah APBN Yang terus terkuras", "post_id": "2051263650145743356"}}, {"key": "PaltiHutabarat", "attributes": {"label": "PaltiHutabarat", "x": 864.6298397029448, "y": 193.28583292707035, "size": 3.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 38.4826, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2051263650145743356", "id": "PaltiHutabarat", "source": "tweet-000004", "content": "Pemilik dapur MBG Bakal Jadi Incaran Rakyat Sperti Kasus DPR RI yang Joged\"\"\" Ditengah Krisis & Rupiah Terus Melemah ditambah APBN Yang terus terkuras", "post_id": "2051263650145743356"}}, {"key": "fuadviking", "attributes": {"label": "fuadviking", "x": 122.81051596577709, "y": 276.1095114759514, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "2050358659478421892", "id": "fuadviking", "source": "tweet-000004", "content": "Pemerintah santai dan DPR diam itu bukan indikator ekonomi aman. Itu indikator mereka belum ribut aja. Defisit Q1 0,93% PDB memang belum krisis, tapi tetap perlu dicek: penerimaan kuat nggak, rupiah tahan nggak, yield SBN naik nggak.", "post_id": "2050358659478421892"}}, {"key": "PenCincau", "attributes": {"label": "PenCincau", "x": 257.8269901917972, "y": 153.99449749109039, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 29.642, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2050358659478421892", "id": "PenCincau", "source": "tweet-000004", "content": "Pemerintah santai dan DPR diam itu bukan indikator ekonomi aman. Itu indikator mereka belum ribut aja. Defisit Q1 0,93% PDB memang belum krisis, tapi tetap perlu dicek: penerimaan kuat nggak, rupiah tahan nggak, yield SBN naik nggak.", "post_id": "2050358659478421892"}}, {"key": "BosPurwa", "attributes": {"label": "BosPurwa", "x": 63.93579363666247, "y": 563.8752212006592, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tweet-000004"], "scores": {"pagerank": 29.642, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "2050358659478421892", "id": "BosPurwa", "source": "tweet-000004", "content": "Pemerintah santai dan DPR diam itu bukan indikator ekonomi aman. Itu indikator mereka belum ribut aja. Defisit Q1 0,93% PDB memang belum krisis, tapi tetap perlu dicek: penerimaan kuat nggak, rupiah tahan nggak, yield SBN naik nggak.", "post_id": "2050358659478421892"}}, {"key": "voiceofpkb", "attributes": {"label": "voiceofpkb", "x": 682.3821956066384, "y": 580.1437225612419, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 2, "degree": 2}, "_id": "3885279739988870090_3826249971", "id": "voiceofpkb", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah dan DPR sepakat: biaya tambahan haji tidak boleh dibebankan ke jamaah.\n\nBahkan kenaikan satu juta rupiah saja bisa memberatkan, apalagi lebih. Karena itu, negara harus hadir melindungi dan memastikan ibadah tetap terjangkau.   \n\n#voiceofpkb", "post_id": "3885279739988870090_3826249971"}}, {"key": "marwan_dasopang_official", "attributes": {"label": "marwan_dasopang_official", "x": 249.61594865555548, "y": 515.3554905846091, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 29.642, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3885279739988870090_3826249971", "id": "marwan_dasopang_official", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah dan DPR sepakat: biaya tambahan haji tidak boleh dibebankan ke jamaah.\n\nBahkan kenaikan satu juta rupiah saja bisa memberatkan, apalagi lebih. Karena itu, negara harus hadir melindungi dan memastikan ibadah tetap terjangkau.   \n\n#voiceofpkb", "post_id": "3885279739988870090_3826249971"}}, {"key": "dpp_pkb", "attributes": {"label": "dpp_pkb", "x": 256.49238717404785, "y": 126.19948219356647, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 29.642, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3885279739988870090_3826249971", "id": "dpp_pkb", "source": "instagram-000001", "content": "Pemerintah dan DPR sepakat: biaya tambahan haji tidak boleh dibebankan ke jamaah.\n\nBahkan kenaikan satu juta rupiah saja bisa memberatkan, apalagi lebih. Karena itu, negara harus hadir melindungi dan memastikan ibadah tetap terjangkau.   \n\n#voiceofpkb", "post_id": "3885279739988870090_3826249971"}}, {"key": "inusa.media", "attributes": {"label": "inusa.media", "x": 613.3476887824824, "y": 227.04024622064134, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "3885089737732744600_60374608148", "id": "inusa.media", "source": "instagram-000001", "content": "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar USD 1 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya pengondisian terhadap Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menemukan dana yang masih berada di tangan pihak perantara berinisial ZA dan belum sempat disalurkan kepada pihak yang dituju. KPK menyatakan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari aliran dana yang tengah ditelusuri dalam perkara ini. Lembaga antirasuah itu menegaskan penyidikan masih berlangsung, termasuk pendalaman terhadap peran para pihak serta kemungkinan keterkaitan dengan kebijakan distribusi kuota haji. Kasus ini sendiri telah bergulir sejak Agustus 2025 dan turut menyoroti dugaan kerugian negara yang berdasarkan audit mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah adanya keterlibatan kliennya dalam aliran dana tersebut. Mereka menegaskan tidak pernah ada penerimaan maupun pemberian uang oleh Yaqut, serta menyebut belum pernah ditunjukkan bukti alur dana secara jelas. Pihaknya juga meminta agar proses hukum berjalan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan mengedepankan pembuktian yang sah di pengadilan.\n\nFollow  untuk mendapatkan berita terkini yang disajikan singkat, jelas, dan terpercaya.", "post_id": "3885089737732744600_60374608148"}}, {"key": "inusamedia", "attributes": {"label": "inusamedia", "x": 210.07292299658954, "y": 35.631713052859396, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["instagram-000001"], "scores": {"pagerank": 38.4826, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "3885089737732744600_60374608148", "id": "inusamedia", "source": "instagram-000001", "content": "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar USD 1 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya pengondisian terhadap Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menemukan dana yang masih berada di tangan pihak perantara berinisial ZA dan belum sempat disalurkan kepada pihak yang dituju. KPK menyatakan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari aliran dana yang tengah ditelusuri dalam perkara ini. Lembaga antirasuah itu menegaskan penyidikan masih berlangsung, termasuk pendalaman terhadap peran para pihak serta kemungkinan keterkaitan dengan kebijakan distribusi kuota haji. Kasus ini sendiri telah bergulir sejak Agustus 2025 dan turut menyoroti dugaan kerugian negara yang berdasarkan audit mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah adanya keterlibatan kliennya dalam aliran dana tersebut. Mereka menegaskan tidak pernah ada penerimaan maupun pemberian uang oleh Yaqut, serta menyebut belum pernah ditunjukkan bukti alur dana secara jelas. Pihaknya juga meminta agar proses hukum berjalan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan mengedepankan pembuktian yang sah di pengadilan.\n\nFollow  untuk mendapatkan berita terkini yang disajikan singkat, jelas, dan terpercaya.", "post_id": "3885089737732744600_60374608148"}}, {"key": "bumijurnalis", "attributes": {"label": "bumijurnalis", "x": 35.22255421350317, "y": 919.0308771688428, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "7635897546933554453", "id": "bumijurnalis", "source": "tiktok-000001", "content": "Skandal PIP–KIP Diduga jadi Bancakan Anggota DPR RI, Massa Aksi: KPK Diminta Periksa M Kadafi & Rano Alfath Program bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerataan akses belajar bagi rakyat miskin justru diduga berubah menjadi alat transaksi politik. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kini terseret dalam pusaran dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan oknum pejabat publik. Dugaan tersebut mengarah pada anggota DPR RI, M. Kadafi dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath. Keduanya diduga memanfaatkan program bantuan pendidikan sebagai alat mendulang suara dan kepentingan politik praktis. Di Lampung I, M. Kadafi disebut-sebut mendistribusikan hingga 100 ribu formulir PIP menjelang Pemilu 2024. Langkah ini diduga kuat berdampak langsung pada lonjakan suara yang ia raih hingga 127.600 suara. Tak hanya itu, pengelolaan KIP Kuliah yang terafiliasi dengan institusi tertentu juga membuka potensi distribusi anggaran hingga puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Sementara itu, Moh. Rano Alfath diduga melakukan pola serupa di Kabupaten Tanggamus. Lebih dari 10 ribu formulir PIP dan KIP disebut disebar dalam konteks Pilkada 2024, yang melibatkan pencalonan ayahnya, Moh. Saleh Asnawi. Bantuan pendidikan yang semestinya netral diduga dijadikan alat untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan bentuk serius penyalahgunaan kewenangan yang mencederai amanat konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat, bukan untuk dijadikan komoditas politik. Potensi kerugian negara pun tidak kecil. Perhitungan kasar menunjukkan angka distribusi dana bisa mencapai ratusan miliar rupiah, dengan risiko salah sasaran penerima dan penyimpangan tata kelola anggaran. Sejumlah pihak kini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan. Audit menyeluruh dan penyelidikan mendalam dinilai menjadi langkah mendesak untuk mengungkap apakah benar bantuan pendidikan telah dibajak menjadi alat kekuasaan. Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Jika dibiarkan, bukan hanya uang negara yang hilang, tetapi juga masa depan generasi muda yang dipertaruhkan demi kepentingan politik sesaat.. Jangan lupa follow akun ig kami  ya", "post_id": "7635897546933554453"}}, {"key": "bumi_jurnalis", "attributes": {"label": "bumi_jurnalis", "x": 284.9735790401978, "y": 623.8591837386022, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 38.4826, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7635897546933554453", "id": "bumi_jurnalis", "source": "tiktok-000001", "content": "Skandal PIP–KIP Diduga jadi Bancakan Anggota DPR RI, Massa Aksi: KPK Diminta Periksa M Kadafi & Rano Alfath Program bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerataan akses belajar bagi rakyat miskin justru diduga berubah menjadi alat transaksi politik. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kini terseret dalam pusaran dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan oknum pejabat publik. Dugaan tersebut mengarah pada anggota DPR RI, M. Kadafi dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath. Keduanya diduga memanfaatkan program bantuan pendidikan sebagai alat mendulang suara dan kepentingan politik praktis. Di Lampung I, M. Kadafi disebut-sebut mendistribusikan hingga 100 ribu formulir PIP menjelang Pemilu 2024. Langkah ini diduga kuat berdampak langsung pada lonjakan suara yang ia raih hingga 127.600 suara. Tak hanya itu, pengelolaan KIP Kuliah yang terafiliasi dengan institusi tertentu juga membuka potensi distribusi anggaran hingga puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Sementara itu, Moh. Rano Alfath diduga melakukan pola serupa di Kabupaten Tanggamus. Lebih dari 10 ribu formulir PIP dan KIP disebut disebar dalam konteks Pilkada 2024, yang melibatkan pencalonan ayahnya, Moh. Saleh Asnawi. Bantuan pendidikan yang semestinya netral diduga dijadikan alat untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan bentuk serius penyalahgunaan kewenangan yang mencederai amanat konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat, bukan untuk dijadikan komoditas politik. Potensi kerugian negara pun tidak kecil. Perhitungan kasar menunjukkan angka distribusi dana bisa mencapai ratusan miliar rupiah, dengan risiko salah sasaran penerima dan penyimpangan tata kelola anggaran. Sejumlah pihak kini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan. Audit menyeluruh dan penyelidikan mendalam dinilai menjadi langkah mendesak untuk mengungkap apakah benar bantuan pendidikan telah dibajak menjadi alat kekuasaan. Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Jika dibiarkan, bukan hanya uang negara yang hilang, tetapi juga masa depan generasi muda yang dipertaruhkan demi kepentingan politik sesaat.. Jangan lupa follow akun ig kami  ya", "post_id": "7635897546933554453"}}, {"key": "vocindonesia.com", "attributes": {"label": "vocindonesia.com", "x": 29.058476791093746, "y": 588.8140338179791, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 5, "degree": 5}, "_id": "7634178149911170324", "id": "vocindonesia.com", "source": "tiktok-000001", "content": "DAPUR TUTUP, DANA TETAP MENGALIR? 💸🧐\"  Tindakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya sedang ditutup sementara.  Sorotan ini semakin menguat mengingat penutupan SPPG tersebut kabarnya terkait insiden keracunan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan melukai rasa keadilan di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan serta sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.  Negara berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah jika anggaran ini dialihkan dengan tepat. Komisi IX DPR RI akan segera meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.  👇 Menurut Sobat VOC, apakah pemberian insentif ini sudah tepat sasaran atau justru pemborosan anggaran negara? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar sekarang! Kita kawal bersama penggunaan uang rakyat. 👇  Baca investigasi dan detail lengkap pernyataan Charles Honoris mengenai potensi kerugian negara ini hanya di: 👉 vocindonesia.com (Atau klik link di bio kami)  #VOCIndonesia #BadanGiziNasional #ProgramMakanBergizi #DPPRI #KomisiIX            Kabinet RI  Rakabuming", "post_id": "7634178149911170324"}}, {"key": "gerindra", "attributes": {"label": "gerindra", "x": 429.3440258320801, "y": 10.868533895050048, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634178149911170324", "id": "gerindra", "source": "tiktok-000001", "content": "DAPUR TUTUP, DANA TETAP MENGALIR? 💸🧐\"  Tindakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya sedang ditutup sementara.  Sorotan ini semakin menguat mengingat penutupan SPPG tersebut kabarnya terkait insiden keracunan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan melukai rasa keadilan di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan serta sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.  Negara berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah jika anggaran ini dialihkan dengan tepat. Komisi IX DPR RI akan segera meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.  👇 Menurut Sobat VOC, apakah pemberian insentif ini sudah tepat sasaran atau justru pemborosan anggaran negara? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar sekarang! Kita kawal bersama penggunaan uang rakyat. 👇  Baca investigasi dan detail lengkap pernyataan Charles Honoris mengenai potensi kerugian negara ini hanya di: 👉 vocindonesia.com (Atau klik link di bio kami)  #VOCIndonesia #BadanGiziNasional #ProgramMakanBergizi #DPPRI #KomisiIX            Kabinet RI  Rakabuming", "post_id": "7634178149911170324"}}, {"key": "KPK_RI", "attributes": {"label": "KPK_RI", "x": 849.9879925082502, "y": 613.279027131966, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634178149911170324", "id": "KPK_RI", "source": "tiktok-000001", "content": "DAPUR TUTUP, DANA TETAP MENGALIR? 💸🧐\"  Tindakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya sedang ditutup sementara.  Sorotan ini semakin menguat mengingat penutupan SPPG tersebut kabarnya terkait insiden keracunan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan melukai rasa keadilan di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan serta sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.  Negara berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah jika anggaran ini dialihkan dengan tepat. Komisi IX DPR RI akan segera meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.  👇 Menurut Sobat VOC, apakah pemberian insentif ini sudah tepat sasaran atau justru pemborosan anggaran negara? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar sekarang! Kita kawal bersama penggunaan uang rakyat. 👇  Baca investigasi dan detail lengkap pernyataan Charles Honoris mengenai potensi kerugian negara ini hanya di: 👉 vocindonesia.com (Atau klik link di bio kami)  #VOCIndonesia #BadanGiziNasional #ProgramMakanBergizi #DPPRI #KomisiIX            Kabinet RI  Rakabuming", "post_id": "7634178149911170324"}}, {"key": "Kejaksaan.RI", "attributes": {"label": "Kejaksaan.RI", "x": 625.5062782637431, "y": 823.5311014976946, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634178149911170324", "id": "Kejaksaan.RI", "source": "tiktok-000001", "content": "DAPUR TUTUP, DANA TETAP MENGALIR? 💸🧐\"  Tindakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya sedang ditutup sementara.  Sorotan ini semakin menguat mengingat penutupan SPPG tersebut kabarnya terkait insiden keracunan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan melukai rasa keadilan di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan serta sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.  Negara berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah jika anggaran ini dialihkan dengan tepat. Komisi IX DPR RI akan segera meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.  👇 Menurut Sobat VOC, apakah pemberian insentif ini sudah tepat sasaran atau justru pemborosan anggaran negara? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar sekarang! Kita kawal bersama penggunaan uang rakyat. 👇  Baca investigasi dan detail lengkap pernyataan Charles Honoris mengenai potensi kerugian negara ini hanya di: 👉 vocindonesia.com (Atau klik link di bio kami)  #VOCIndonesia #BadanGiziNasional #ProgramMakanBergizi #DPPRI #KomisiIX            Kabinet RI  Rakabuming", "post_id": "7634178149911170324"}}, {"key": "Sekretariat", "attributes": {"label": "Sekretariat", "x": 174.7483172350244, "y": 614.7337465668705, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634178149911170324", "id": "Sekretariat", "source": "tiktok-000001", "content": "DAPUR TUTUP, DANA TETAP MENGALIR? 💸🧐\"  Tindakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya sedang ditutup sementara.  Sorotan ini semakin menguat mengingat penutupan SPPG tersebut kabarnya terkait insiden keracunan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan melukai rasa keadilan di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan serta sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.  Negara berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah jika anggaran ini dialihkan dengan tepat. Komisi IX DPR RI akan segera meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.  👇 Menurut Sobat VOC, apakah pemberian insentif ini sudah tepat sasaran atau justru pemborosan anggaran negara? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar sekarang! Kita kawal bersama penggunaan uang rakyat. 👇  Baca investigasi dan detail lengkap pernyataan Charles Honoris mengenai potensi kerugian negara ini hanya di: 👉 vocindonesia.com (Atau klik link di bio kami)  #VOCIndonesia #BadanGiziNasional #ProgramMakanBergizi #DPPRI #KomisiIX            Kabinet RI  Rakabuming", "post_id": "7634178149911170324"}}, {"key": "Gibran", "attributes": {"label": "Gibran", "x": 747.313353030664, "y": 499.98129322462614, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7634178149911170324", "id": "Gibran", "source": "tiktok-000001", "content": "DAPUR TUTUP, DANA TETAP MENGALIR? 💸🧐\"  Tindakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya sedang ditutup sementara.  Sorotan ini semakin menguat mengingat penutupan SPPG tersebut kabarnya terkait insiden keracunan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan melukai rasa keadilan di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan serta sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.  Negara berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah jika anggaran ini dialihkan dengan tepat. Komisi IX DPR RI akan segera meminta penjelasan resmi dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.  👇 Menurut Sobat VOC, apakah pemberian insentif ini sudah tepat sasaran atau justru pemborosan anggaran negara? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar sekarang! Kita kawal bersama penggunaan uang rakyat. 👇  Baca investigasi dan detail lengkap pernyataan Charles Honoris mengenai potensi kerugian negara ini hanya di: 👉 vocindonesia.com (Atau klik link di bio kami)  #VOCIndonesia #BadanGiziNasional #ProgramMakanBergizi #DPPRI #KomisiIX            Kabinet RI  Rakabuming", "post_id": "7634178149911170324"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "attributes": {"label": "irineyusianarobaputri", "x": 665.5022777961942, "y": 491.48013932111724, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 0, "out_degree": 8, "degree": 8}, "_id": "7420681169634594054", "id": "irineyusianarobaputri", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "20", "attributes": {"label": "20", "x": 66.208484662872, "y": 288.3079412193087, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7420681169634594054", "id": "20", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "198", "attributes": {"label": "198", "x": 257.932332801893, "y": 976.5144583791463, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7420681169634594054", "id": "198", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "75", "attributes": {"label": "75", "x": 481.6407726932658, "y": 998.7227720379913, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7420681169634594054", "id": "75", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "DPR", "attributes": {"label": "DPR", "x": 984.7462704895953, "y": 978.7126152405145, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7420681169634594054", "id": "DPR", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "PDI", "attributes": {"label": "PDI", "x": 437.6587611790691, "y": 337.0421399391459, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7420681169634594054", "id": "PDI", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "Kementerian", "attributes": {"label": "Kementerian", "x": 259.89418289743105, "y": 489.57632253669203, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "7420681169634594054", "id": "Kementerian", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "KEMENDIKBUD", "attributes": {"label": "KEMENDIKBUD", "x": 38.18210945821443, "y": 584.1206854744854, "size": 15.0, "color": "#B3B6C6", "sentiment": "netral", "labels": ["tiktok-000001"], "scores": {"pagerank": 23.0115, "eigenvector": 125.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "7420681169634594054", "id": "KEMENDIKBUD", "source": "tiktok-000001", "content": "Hari ini, saya akan mengawali lembaran amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Pagi ini, saya merenungkan apa saja yang telah saya dan Irine Center perjuangkan bersama pemerintah dan masyarakat bagi kepentingan dapil saya, Maluku Utara, selama 2019-2024. Salah satu yang paling berkesan adalah penyaluran Beasiswa PIP dari Kemendikbudristek kepada 75.637 siswa SD hingga SMA di Maluku Utara selama lima tahun ini. Berkesan karena ungkapan hati warga kepada saya selama ini, sehingga saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan generasi muda Maluku Utara. Selanjutnya, bantuan KIP Kuliah, UKT, dan PPA kepada hampir satu ribu mahasiswa. Kemudian, bersama mitra saya di Komisi V, ada berbagai proyek infrastruktur yang sangat mewarnai 2019-2024. Kementerian PUPR:  1. Pembangunan 16 Jalan Antar Desa selama 2023 (PISEW) 2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada 18 desa selama 2023. 3. Renovasi 1.539 rumah warga (BSPS) selama 2023  juta rupiah 4. Pembangunan irigasi kepada 97 kelompok tani  juta rupiah. 5. Pembangunan sanitasi untuk 24 desa 6. Pembangunan embung, talud, renovasi sekolah, hingga rumah susun/asrama. Dari mitra lain di Komisi V antara lain:  1. Dari Kemenhub: perbaikan jalan, fasilitas jalan, rute baru perhubungan laut, dukungan renovasi dan fasilitas dermaga serta bandara, hingga bantuan bus sekolah. 2. Dari Kemendes: bantuan dana kepada 20 BUMDes  juta rupiah 3. BMKG: beragam program edukasi tentang bencana seperti Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami untuk berbagai kelompok masyarakat. Mohon maaf kepada mitra saya karena pasti ada program lain yang tidak saya sebutkan, karena begitu banyaknya dukungan pemerintah pusat terhadap usulan/aspirasi saya bagi Maluku Utara. Semoga lembaran 2024-2029 bisa semakin terisi dengan lebih banyak perjuangan dan pengabdian bagi Maluku Utara dan Indonesia. Merdeka! #fyp #viraltiktok #fypmalukuutaraシ #viral_video #malukuutara #fypシ゚viralmalukuutara #halmaherabarat #halmaherautara #halmaheratimur #halmaheratimur #halmaheratengah #halmaheraselatan #morotai #ternate #tidore #dprri #taliabu #pdiperjuangan #kemnhub #sula #pupr #kemendikbud  RI  Perjuangan  Perhubungan RI  PUPR  RI🇮🇩", "post_id": "7420681169634594054"}}, {"key": "@kronologifakta", "attributes": {"label": "@kronologifakta", "x": 326.80148923496887, "y": 508.89433974380427, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "LpRnOuKxZBE", "id": "@kronologifakta", "source": "youtube-000001", "content": "Singgung Soal E-KTP anggota komisi 2 DPR Kita Lebih BODOH dari Orang Malaysia!!\n\nKali ini kita membahas yang menyoroti kritik tajam anggota DPR RI, Deddy Sitorus, terhadap inefisiensi administrasi kependudukan di Indonesia yang memicu pemborosan anggaran negara hingga triliunan rupiah.\n\nIa membandingkan penggunaan e-KTP yang masih mengandalkan fotokopi dengan sistem MyCard di Malaysia yang sudah terintegrasi untuk berbagai layanan publik seperti distribusi subsidi energi. Narasi tersebut menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki teknologi cip yang serupa, ketiadaan kemauan politik menghambat sinkronisasi data antarlembaga pemerintah. \n\nDampaknya, masyarakat sering kali dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit saat mengurus dokumen dasar dan keamanan data pribadi pun menjadi rentan. Deddy mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan sistem satu data guna memastikan efektivitas layanan publik dan perlindungan hak asasi warga negara.\n\nSetiap kejadian punya cerita, setiap fakta punya rahasia. Kronologi Fakta hadir untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi secara kronologis dan tajam.\nmengupas tentang sejarah, berita terbaru, investigasi, dan edukasi.\n\nDirangkum ulang dari sumber terpercaya.\nSubscribe ‪‪‬  untuk update informasi faktual setiap hari!\n#politik #geopolitik #ekonomidunia #investigasikriminal #investigasimendalam #investigasi #kronologi #sejarah #edukasisejarah #faktamenarik #faktasejarah #faktaberita #beritaterkini #beritaterbaru #beritaviral #beritadunia #sejarahdunia #educationworld #kronologifakta #infosejarah #infofakta #infokriminal #kejadiannyata", "post_id": "LpRnOuKxZBE"}}, {"key": "kronologifakta", "attributes": {"label": "kronologifakta", "x": 6.2623592146272555, "y": 114.47433674872565, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 38.4826, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "LpRnOuKxZBE", "id": "kronologifakta", "source": "youtube-000001", "content": "Singgung Soal E-KTP anggota komisi 2 DPR Kita Lebih BODOH dari Orang Malaysia!!\n\nKali ini kita membahas yang menyoroti kritik tajam anggota DPR RI, Deddy Sitorus, terhadap inefisiensi administrasi kependudukan di Indonesia yang memicu pemborosan anggaran negara hingga triliunan rupiah.\n\nIa membandingkan penggunaan e-KTP yang masih mengandalkan fotokopi dengan sistem MyCard di Malaysia yang sudah terintegrasi untuk berbagai layanan publik seperti distribusi subsidi energi. Narasi tersebut menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki teknologi cip yang serupa, ketiadaan kemauan politik menghambat sinkronisasi data antarlembaga pemerintah. \n\nDampaknya, masyarakat sering kali dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit saat mengurus dokumen dasar dan keamanan data pribadi pun menjadi rentan. Deddy mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan sistem satu data guna memastikan efektivitas layanan publik dan perlindungan hak asasi warga negara.\n\nSetiap kejadian punya cerita, setiap fakta punya rahasia. Kronologi Fakta hadir untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi secara kronologis dan tajam.\nmengupas tentang sejarah, berita terbaru, investigasi, dan edukasi.\n\nDirangkum ulang dari sumber terpercaya.\nSubscribe ‪‪‬  untuk update informasi faktual setiap hari!\n#politik #geopolitik #ekonomidunia #investigasikriminal #investigasimendalam #investigasi #kronologi #sejarah #edukasisejarah #faktamenarik #faktasejarah #faktaberita #beritaterkini #beritaterbaru #beritaviral #beritadunia #sejarahdunia #educationworld #kronologifakta #infosejarah #infofakta #infokriminal #kejadiannyata", "post_id": "LpRnOuKxZBE"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "attributes": {"label": "@TheIndonesiaPost", "x": 874.4081753580567, "y": 479.9213521966741, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 5, "degree": 5}, "_id": "iiIkvJp8mYY", "id": "@TheIndonesiaPost", "source": "youtube-000001", "content": "Komisi IX DPR RI: Menakar Sinergi Menkes, Mensos, dan BPJS dalam Benang Kusut Data PBI\n\nDi tengah bayang-bayang tantangan fiskal sektor kesehatan, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama lima pilar penyelenggara jaminan sosial mengungkap adanya urgensi sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan yang selama ini disinyalir mengakibatkan distribusi subsidi jaminan kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran bagi masyarakat rentan. 📉\n\nSinkronisasi Data: Antara Akurasi dan Realita Lapangan\nIntegrasi data antara  yang mengelola DTKS dan  melalui data kependudukan menjadi sorotan utama anggota dewan karena masih ditemukannya warga kategori mampu yang masuk daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara warga miskin justru terdepak dari sistem perlindungan. 🗂️\n\nDalam forum tersebut, ditekankan bahwa pemutakhiran data secara real-time di tingkat daerah seringkali terbentur kendala anggaran di kabupaten/kota, yang menghambat verifikasi serta validasi lapangan secara akurat. 🏚️\n\nHal ini memicu kritik tajam dari Komisi IX yang menuntut audit data terpadu guna memastikan bahwa setiap rupiah premi yang dibayarkan negara benar-benar melindungi mereka yang membutuhkan, alih-alih hanya menjadi angka statistik dalam laporan administratif yang semu. 🛡️\n\nInfrastruktur KRIS dan Keberlanjutan Dana Jaminan Sosial\n bersama DJSN menghadapi tantangan besar terkait rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghapus kasta layanan kelas 1, 2, dan 3 demi asas keadilan sosial, namun terganjal oleh kesiapan infrastruktur fisik rumah sakit di berbagai wilayah terpencil. 🏥\n\nKesiapan fiskal dana jaminan sosial juga menjadi perdebatan hangat, di mana DJSN didesak untuk menjamin bahwa penyesuaian tarif ke depan tidak memberikan beban tambahan bagi peserta mandiri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 💰\n\nAnggota dewan memberikan peringatan keras bahwa tanpa simulasi transisi yang matang, migrasi menuju sistem KRIS justru berisiko menurunkan standar layanan medis dan memperpanjang antrean pasien di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. ⏳\n\nTransformasi Kesehatan dan Ego Sektoral Birokrasi\nDi sisi lain,  memaparkan urgensi transformasi layanan rujukan yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah melalui koordinasi ketat  untuk memastikan persebaran tenaga medis spesialis yang merata. 🩺\n\nMasalah klasik seperti minimnya insentif bagi nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi isu yang kerap memicu aksi \"lempar bola\" tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelayanan seringkali terfragmentasi oleh batasan birokrasi otonomi. 🤝 \n\nSinergi ini dianggap sangat krusial, karena tanpa dukungan regulasi yang sinkron antara kebijakan kesehatan pusat dan tata kelola pemerintahan daerah, visi besar pembangunan ketahanan kesehatan nasional akan sulit tercapai secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 🇮🇩\n\nDampaknya, kegagalan dalam menyelaraskan data kemiskinan dan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam waktu dekat akan memperlebar kesenjangan akses pengobatan serta mengancam stabilitas keuangan BPJS Kesehatan secara jangka panjang. ⚠️\n\nMenurut Anda, apakah penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi satu kelas standar (KRIS) sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru akan menurunkan standar kenyamanan pasien? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar! 👇\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost #DPRRI #KomisiIX #BPJSKesehatan #Menkes #KRISBPJS #JaminanKesehatan #BeritaPemerintah #KeadilanSosial #indonesiasehat  #datakemiskinanjawatimur", "post_id": "iiIkvJp8mYY"}}, {"key": "kemensosri", "attributes": {"label": "kemensosri", "x": 531.2048917406152, "y": 169.71055988592286, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "iiIkvJp8mYY", "id": "kemensosri", "source": "youtube-000001", "content": "Komisi IX DPR RI: Menakar Sinergi Menkes, Mensos, dan BPJS dalam Benang Kusut Data PBI\n\nDi tengah bayang-bayang tantangan fiskal sektor kesehatan, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama lima pilar penyelenggara jaminan sosial mengungkap adanya urgensi sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan yang selama ini disinyalir mengakibatkan distribusi subsidi jaminan kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran bagi masyarakat rentan. 📉\n\nSinkronisasi Data: Antara Akurasi dan Realita Lapangan\nIntegrasi data antara  yang mengelola DTKS dan  melalui data kependudukan menjadi sorotan utama anggota dewan karena masih ditemukannya warga kategori mampu yang masuk daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara warga miskin justru terdepak dari sistem perlindungan. 🗂️\n\nDalam forum tersebut, ditekankan bahwa pemutakhiran data secara real-time di tingkat daerah seringkali terbentur kendala anggaran di kabupaten/kota, yang menghambat verifikasi serta validasi lapangan secara akurat. 🏚️\n\nHal ini memicu kritik tajam dari Komisi IX yang menuntut audit data terpadu guna memastikan bahwa setiap rupiah premi yang dibayarkan negara benar-benar melindungi mereka yang membutuhkan, alih-alih hanya menjadi angka statistik dalam laporan administratif yang semu. 🛡️\n\nInfrastruktur KRIS dan Keberlanjutan Dana Jaminan Sosial\n bersama DJSN menghadapi tantangan besar terkait rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghapus kasta layanan kelas 1, 2, dan 3 demi asas keadilan sosial, namun terganjal oleh kesiapan infrastruktur fisik rumah sakit di berbagai wilayah terpencil. 🏥\n\nKesiapan fiskal dana jaminan sosial juga menjadi perdebatan hangat, di mana DJSN didesak untuk menjamin bahwa penyesuaian tarif ke depan tidak memberikan beban tambahan bagi peserta mandiri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 💰\n\nAnggota dewan memberikan peringatan keras bahwa tanpa simulasi transisi yang matang, migrasi menuju sistem KRIS justru berisiko menurunkan standar layanan medis dan memperpanjang antrean pasien di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. ⏳\n\nTransformasi Kesehatan dan Ego Sektoral Birokrasi\nDi sisi lain,  memaparkan urgensi transformasi layanan rujukan yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah melalui koordinasi ketat  untuk memastikan persebaran tenaga medis spesialis yang merata. 🩺\n\nMasalah klasik seperti minimnya insentif bagi nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi isu yang kerap memicu aksi \"lempar bola\" tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelayanan seringkali terfragmentasi oleh batasan birokrasi otonomi. 🤝 \n\nSinergi ini dianggap sangat krusial, karena tanpa dukungan regulasi yang sinkron antara kebijakan kesehatan pusat dan tata kelola pemerintahan daerah, visi besar pembangunan ketahanan kesehatan nasional akan sulit tercapai secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 🇮🇩\n\nDampaknya, kegagalan dalam menyelaraskan data kemiskinan dan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam waktu dekat akan memperlebar kesenjangan akses pengobatan serta mengancam stabilitas keuangan BPJS Kesehatan secara jangka panjang. ⚠️\n\nMenurut Anda, apakah penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi satu kelas standar (KRIS) sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru akan menurunkan standar kenyamanan pasien? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar! 👇\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost #DPRRI #KomisiIX #BPJSKesehatan #Menkes #KRISBPJS #JaminanKesehatan #BeritaPemerintah #KeadilanSosial #indonesiasehat  #datakemiskinanjawatimur", "post_id": "iiIkvJp8mYY"}}, {"key": "kemendagri", "attributes": {"label": "kemendagri", "x": 375.9022907566479, "y": 643.4836515374462, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 2, "out_degree": 0, "degree": 2}, "_id": "iiIkvJp8mYY", "id": "kemendagri", "source": "youtube-000001", "content": "Komisi IX DPR RI: Menakar Sinergi Menkes, Mensos, dan BPJS dalam Benang Kusut Data PBI\n\nDi tengah bayang-bayang tantangan fiskal sektor kesehatan, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama lima pilar penyelenggara jaminan sosial mengungkap adanya urgensi sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan yang selama ini disinyalir mengakibatkan distribusi subsidi jaminan kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran bagi masyarakat rentan. 📉\n\nSinkronisasi Data: Antara Akurasi dan Realita Lapangan\nIntegrasi data antara  yang mengelola DTKS dan  melalui data kependudukan menjadi sorotan utama anggota dewan karena masih ditemukannya warga kategori mampu yang masuk daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara warga miskin justru terdepak dari sistem perlindungan. 🗂️\n\nDalam forum tersebut, ditekankan bahwa pemutakhiran data secara real-time di tingkat daerah seringkali terbentur kendala anggaran di kabupaten/kota, yang menghambat verifikasi serta validasi lapangan secara akurat. 🏚️\n\nHal ini memicu kritik tajam dari Komisi IX yang menuntut audit data terpadu guna memastikan bahwa setiap rupiah premi yang dibayarkan negara benar-benar melindungi mereka yang membutuhkan, alih-alih hanya menjadi angka statistik dalam laporan administratif yang semu. 🛡️\n\nInfrastruktur KRIS dan Keberlanjutan Dana Jaminan Sosial\n bersama DJSN menghadapi tantangan besar terkait rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghapus kasta layanan kelas 1, 2, dan 3 demi asas keadilan sosial, namun terganjal oleh kesiapan infrastruktur fisik rumah sakit di berbagai wilayah terpencil. 🏥\n\nKesiapan fiskal dana jaminan sosial juga menjadi perdebatan hangat, di mana DJSN didesak untuk menjamin bahwa penyesuaian tarif ke depan tidak memberikan beban tambahan bagi peserta mandiri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 💰\n\nAnggota dewan memberikan peringatan keras bahwa tanpa simulasi transisi yang matang, migrasi menuju sistem KRIS justru berisiko menurunkan standar layanan medis dan memperpanjang antrean pasien di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. ⏳\n\nTransformasi Kesehatan dan Ego Sektoral Birokrasi\nDi sisi lain,  memaparkan urgensi transformasi layanan rujukan yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah melalui koordinasi ketat  untuk memastikan persebaran tenaga medis spesialis yang merata. 🩺\n\nMasalah klasik seperti minimnya insentif bagi nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi isu yang kerap memicu aksi \"lempar bola\" tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelayanan seringkali terfragmentasi oleh batasan birokrasi otonomi. 🤝 \n\nSinergi ini dianggap sangat krusial, karena tanpa dukungan regulasi yang sinkron antara kebijakan kesehatan pusat dan tata kelola pemerintahan daerah, visi besar pembangunan ketahanan kesehatan nasional akan sulit tercapai secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 🇮🇩\n\nDampaknya, kegagalan dalam menyelaraskan data kemiskinan dan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam waktu dekat akan memperlebar kesenjangan akses pengobatan serta mengancam stabilitas keuangan BPJS Kesehatan secara jangka panjang. ⚠️\n\nMenurut Anda, apakah penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi satu kelas standar (KRIS) sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru akan menurunkan standar kenyamanan pasien? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar! 👇\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost #DPRRI #KomisiIX #BPJSKesehatan #Menkes #KRISBPJS #JaminanKesehatan #BeritaPemerintah #KeadilanSosial #indonesiasehat  #datakemiskinanjawatimur", "post_id": "iiIkvJp8mYY"}}, {"key": "bpjskesehatan_ri", "attributes": {"label": "bpjskesehatan_ri", "x": 386.62716356774575, "y": 776.9608929918404, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "iiIkvJp8mYY", "id": "bpjskesehatan_ri", "source": "youtube-000001", "content": "Komisi IX DPR RI: Menakar Sinergi Menkes, Mensos, dan BPJS dalam Benang Kusut Data PBI\n\nDi tengah bayang-bayang tantangan fiskal sektor kesehatan, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama lima pilar penyelenggara jaminan sosial mengungkap adanya urgensi sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan yang selama ini disinyalir mengakibatkan distribusi subsidi jaminan kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran bagi masyarakat rentan. 📉\n\nSinkronisasi Data: Antara Akurasi dan Realita Lapangan\nIntegrasi data antara  yang mengelola DTKS dan  melalui data kependudukan menjadi sorotan utama anggota dewan karena masih ditemukannya warga kategori mampu yang masuk daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara warga miskin justru terdepak dari sistem perlindungan. 🗂️\n\nDalam forum tersebut, ditekankan bahwa pemutakhiran data secara real-time di tingkat daerah seringkali terbentur kendala anggaran di kabupaten/kota, yang menghambat verifikasi serta validasi lapangan secara akurat. 🏚️\n\nHal ini memicu kritik tajam dari Komisi IX yang menuntut audit data terpadu guna memastikan bahwa setiap rupiah premi yang dibayarkan negara benar-benar melindungi mereka yang membutuhkan, alih-alih hanya menjadi angka statistik dalam laporan administratif yang semu. 🛡️\n\nInfrastruktur KRIS dan Keberlanjutan Dana Jaminan Sosial\n bersama DJSN menghadapi tantangan besar terkait rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghapus kasta layanan kelas 1, 2, dan 3 demi asas keadilan sosial, namun terganjal oleh kesiapan infrastruktur fisik rumah sakit di berbagai wilayah terpencil. 🏥\n\nKesiapan fiskal dana jaminan sosial juga menjadi perdebatan hangat, di mana DJSN didesak untuk menjamin bahwa penyesuaian tarif ke depan tidak memberikan beban tambahan bagi peserta mandiri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 💰\n\nAnggota dewan memberikan peringatan keras bahwa tanpa simulasi transisi yang matang, migrasi menuju sistem KRIS justru berisiko menurunkan standar layanan medis dan memperpanjang antrean pasien di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. ⏳\n\nTransformasi Kesehatan dan Ego Sektoral Birokrasi\nDi sisi lain,  memaparkan urgensi transformasi layanan rujukan yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah melalui koordinasi ketat  untuk memastikan persebaran tenaga medis spesialis yang merata. 🩺\n\nMasalah klasik seperti minimnya insentif bagi nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi isu yang kerap memicu aksi \"lempar bola\" tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelayanan seringkali terfragmentasi oleh batasan birokrasi otonomi. 🤝 \n\nSinergi ini dianggap sangat krusial, karena tanpa dukungan regulasi yang sinkron antara kebijakan kesehatan pusat dan tata kelola pemerintahan daerah, visi besar pembangunan ketahanan kesehatan nasional akan sulit tercapai secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 🇮🇩\n\nDampaknya, kegagalan dalam menyelaraskan data kemiskinan dan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam waktu dekat akan memperlebar kesenjangan akses pengobatan serta mengancam stabilitas keuangan BPJS Kesehatan secara jangka panjang. ⚠️\n\nMenurut Anda, apakah penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi satu kelas standar (KRIS) sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru akan menurunkan standar kenyamanan pasien? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar! 👇\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost #DPRRI #KomisiIX #BPJSKesehatan #Menkes #KRISBPJS #JaminanKesehatan #BeritaPemerintah #KeadilanSosial #indonesiasehat  #datakemiskinanjawatimur", "post_id": "iiIkvJp8mYY"}}, {"key": "kemenkes_ri", "attributes": {"label": "kemenkes_ri", "x": 774.543182435573, "y": 81.5046915348867, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 24.3376, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "iiIkvJp8mYY", "id": "kemenkes_ri", "source": "youtube-000001", "content": "Komisi IX DPR RI: Menakar Sinergi Menkes, Mensos, dan BPJS dalam Benang Kusut Data PBI\n\nDi tengah bayang-bayang tantangan fiskal sektor kesehatan, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama lima pilar penyelenggara jaminan sosial mengungkap adanya urgensi sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan yang selama ini disinyalir mengakibatkan distribusi subsidi jaminan kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran bagi masyarakat rentan. 📉\n\nSinkronisasi Data: Antara Akurasi dan Realita Lapangan\nIntegrasi data antara  yang mengelola DTKS dan  melalui data kependudukan menjadi sorotan utama anggota dewan karena masih ditemukannya warga kategori mampu yang masuk daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara warga miskin justru terdepak dari sistem perlindungan. 🗂️\n\nDalam forum tersebut, ditekankan bahwa pemutakhiran data secara real-time di tingkat daerah seringkali terbentur kendala anggaran di kabupaten/kota, yang menghambat verifikasi serta validasi lapangan secara akurat. 🏚️\n\nHal ini memicu kritik tajam dari Komisi IX yang menuntut audit data terpadu guna memastikan bahwa setiap rupiah premi yang dibayarkan negara benar-benar melindungi mereka yang membutuhkan, alih-alih hanya menjadi angka statistik dalam laporan administratif yang semu. 🛡️\n\nInfrastruktur KRIS dan Keberlanjutan Dana Jaminan Sosial\n bersama DJSN menghadapi tantangan besar terkait rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghapus kasta layanan kelas 1, 2, dan 3 demi asas keadilan sosial, namun terganjal oleh kesiapan infrastruktur fisik rumah sakit di berbagai wilayah terpencil. 🏥\n\nKesiapan fiskal dana jaminan sosial juga menjadi perdebatan hangat, di mana DJSN didesak untuk menjamin bahwa penyesuaian tarif ke depan tidak memberikan beban tambahan bagi peserta mandiri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 💰\n\nAnggota dewan memberikan peringatan keras bahwa tanpa simulasi transisi yang matang, migrasi menuju sistem KRIS justru berisiko menurunkan standar layanan medis dan memperpanjang antrean pasien di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. ⏳\n\nTransformasi Kesehatan dan Ego Sektoral Birokrasi\nDi sisi lain,  memaparkan urgensi transformasi layanan rujukan yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah melalui koordinasi ketat  untuk memastikan persebaran tenaga medis spesialis yang merata. 🩺\n\nMasalah klasik seperti minimnya insentif bagi nakes di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi isu yang kerap memicu aksi \"lempar bola\" tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelayanan seringkali terfragmentasi oleh batasan birokrasi otonomi. 🤝 \n\nSinergi ini dianggap sangat krusial, karena tanpa dukungan regulasi yang sinkron antara kebijakan kesehatan pusat dan tata kelola pemerintahan daerah, visi besar pembangunan ketahanan kesehatan nasional akan sulit tercapai secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 🇮🇩\n\nDampaknya, kegagalan dalam menyelaraskan data kemiskinan dan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam waktu dekat akan memperlebar kesenjangan akses pengobatan serta mengancam stabilitas keuangan BPJS Kesehatan secara jangka panjang. ⚠️\n\nMenurut Anda, apakah penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi satu kelas standar (KRIS) sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru akan menurunkan standar kenyamanan pasien? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar! 👇\n\nSosial Media : MZF\n\n#theindonesiapost #DPRRI #KomisiIX #BPJSKesehatan #Menkes #KRISBPJS #JaminanKesehatan #BeritaPemerintah #KeadilanSosial #indonesiasehat  #datakemiskinanjawatimur", "post_id": "iiIkvJp8mYY"}}, {"key": "@OfficialiNews", "attributes": {"label": "@OfficialiNews", "x": 565.9916970015854, "y": 305.3779654051034, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 1, "degree": 1}, "_id": "tBMKRDhK4Lg", "id": "@OfficialiNews", "source": "youtube-000001", "content": "Biaya Perang AS-Iran Tembus Rp434 Triliun, Menhan AS Langsung Kena Semprot DPR\n\nKetegangan memuncak di Kongres Amerika Serikat saat Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, disemprot keras oleh anggota DPR terkait membengkaknya biaya perang melawan Iran.\n\nDalam sidang panas tersebut, Hegseth menyebut biaya perang telah mencapai sekitar 25 miliar dolar AS atau setara ratusan triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk amunisi dan operasi militer.\n\nNamun, sejumlah anggota Kongres mempertanyakan transparansi angka tersebut, termasuk dampak ekonomi yang harus ditanggung rakyat Amerika seperti kenaikan harga bahan bakar dan pangan.\n\nBerita Selengkapnya baca di: https://inews.id/news\n\nJoin membership channel ini dan nikmati berbagai konten eksklusif:\n   /   \n\n📰 iNews: Channel Berita Terlengkap, Tercepat, dan Terpercaya di Indonesia\nDapatkan berita terbaru dari seluruh Indonesia dan dunia, mulai dari politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga, hiburan, hingga peristiwa penting lainnya. Dengan liputan langsung dari lokasi kejadian dan jurnalis profesional, iNews selalu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan berimbang.\n\n📊 iNews menjadi sumber berita pilihan jutaan masyarakat yang ingin selalu update setiap saat. Jadilah bagian dari komunitas berita terbesar di Indonesia dan nikmati tayangan eksklusif yang tidak Anda temukan di tempat lain.\n\n📌 Jangan lupa\n✅ Klik SUBSCRIBE untuk bergabung dengan jutaan penonton setia kami\n✅ Aktifkan Lonceng Notifikasi agar tidak ketinggalan berita penting\n✅ Bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi yang benar\n\nFollow WA Channel https://whatsapp.com/channel/0029Va7s...\nFollow our Official TikTok   / officialinews  \nFollow our Official Twitter   / officialinews_  \nLike our Official Facebook   / officialinews  \nFollow our Official Instagram   / officialinews  \n\n#KongresAS #MenhanAS #PerangIran #BiayaPerang #ASvsIran #BreakingNews #BeritaDunia #NewsUpdate #PolitikAS #ViralNews #iNews #Internasional #IsuGlobal #EkonomiGlobal #HargaBBM #PerangIran #KonflikTimurTengah #MiliterAS #OperasiMiliter #SeranganMiliter #ZonaPerang #Geopolitik #KrisisGlobal #PerangModern #KeteganganGlobal #KeamananDunia #iNews #BeritaTerkini  #BeritaHariIni #BeritaNasional #BeritaIndonesia #BeritaDunia #TerlengkapTercepatTerpercaya", "post_id": "tBMKRDhK4Lg"}}, {"key": "officialinews", "attributes": {"label": "officialinews", "x": 890.4768666267042, "y": 325.5182524309206, "size": 3.0, "color": "#ED3E3E", "sentiment": "negatif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 38.4826, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "tBMKRDhK4Lg", "id": "officialinews", "source": "youtube-000001", "content": "Biaya Perang AS-Iran Tembus Rp434 Triliun, Menhan AS Langsung Kena Semprot DPR\n\nKetegangan memuncak di Kongres Amerika Serikat saat Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, disemprot keras oleh anggota DPR terkait membengkaknya biaya perang melawan Iran.\n\nDalam sidang panas tersebut, Hegseth menyebut biaya perang telah mencapai sekitar 25 miliar dolar AS atau setara ratusan triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk amunisi dan operasi militer.\n\nNamun, sejumlah anggota Kongres mempertanyakan transparansi angka tersebut, termasuk dampak ekonomi yang harus ditanggung rakyat Amerika seperti kenaikan harga bahan bakar dan pangan.\n\nBerita Selengkapnya baca di: https://inews.id/news\n\nJoin membership channel ini dan nikmati berbagai konten eksklusif:\n   /   \n\n📰 iNews: Channel Berita Terlengkap, Tercepat, dan Terpercaya di Indonesia\nDapatkan berita terbaru dari seluruh Indonesia dan dunia, mulai dari politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga, hiburan, hingga peristiwa penting lainnya. Dengan liputan langsung dari lokasi kejadian dan jurnalis profesional, iNews selalu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan berimbang.\n\n📊 iNews menjadi sumber berita pilihan jutaan masyarakat yang ingin selalu update setiap saat. Jadilah bagian dari komunitas berita terbesar di Indonesia dan nikmati tayangan eksklusif yang tidak Anda temukan di tempat lain.\n\n📌 Jangan lupa\n✅ Klik SUBSCRIBE untuk bergabung dengan jutaan penonton setia kami\n✅ Aktifkan Lonceng Notifikasi agar tidak ketinggalan berita penting\n✅ Bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi yang benar\n\nFollow WA Channel https://whatsapp.com/channel/0029Va7s...\nFollow our Official TikTok   / officialinews  \nFollow our Official Twitter   / officialinews_  \nLike our Official Facebook   / officialinews  \nFollow our Official Instagram   / officialinews  \n\n#KongresAS #MenhanAS #PerangIran #BiayaPerang #ASvsIran #BreakingNews #BeritaDunia #NewsUpdate #PolitikAS #ViralNews #iNews #Internasional #IsuGlobal #EkonomiGlobal #HargaBBM #PerangIran #KonflikTimurTengah #MiliterAS #OperasiMiliter #SeranganMiliter #ZonaPerang #Geopolitik #KrisisGlobal #PerangModern #KeteganganGlobal #KeamananDunia #iNews #BeritaTerkini  #BeritaHariIni #BeritaNasional #BeritaIndonesia #BeritaDunia #TerlengkapTercepatTerpercaya", "post_id": "tBMKRDhK4Lg"}}, {"key": "@ENDARTOSAPUTROTV", "attributes": {"label": "@ENDARTOSAPUTROTV", "x": 577.6678006674091, "y": 226.58165942892617, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 20.8014, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 0, "out_degree": 3, "degree": 3}, "_id": "NYiCn2WS3vo", "id": "@ENDARTOSAPUTROTV", "source": "youtube-000001", "content": "SEMOGA DOA DAN HARAPAN TERKABULKAN\n\nSelamat datang di PT MELIA SEHAT SEJAHTERA Semoga anda bergabung bersama kami dan sukses bersama kami\n\n💼Melia Sehat Sejahtera Memberikan Kesempatan Kerjasama Bisnis Menjadi Member Distributor Dan Affiliator Dengan Potensi Penghasilan Dari Ratusan Ribu Hingga Jutaan Rupiah Setiap Hari Ditambah Dengan Hadiah Insentif Prestasi Sukses Dari Nominal Rp30.000.000,-An Hingga Rumah Seharga Rp5.000.000.000,-\n\n📝Syarat Untuk Menjadi Distributor & Affiliator Adalah Harus Membeli Paket Produk Melia Sehat Sejahtera Yang Berkualitas Dan Sesuai Dengan Harga Pasar, Maka Otomatis Akan Memiliki Bisnis Sebagai Affiliator Dan Distributor Melia Sehat Sejahtera. \n\n✅Jelas Bahwa Bisnis Melia Sehat Sejahtera Bukan Cari-Cari Orang, Bukan Money Game, Atau Investasi Dimana Anda Memperoleh Penghasilan Tanpa Bekerja.\n\n✅Melia Sehat Sejahtera Adalah Terbaik & Terdepan Serta Terpercaya Dibidang Bisnis Affiliator Karena Memiliki Produk-Produk Terbaik Dan Potensi Komisi Besar Dan System Pembayaran Tercepat. \n\n✅Bisnis Affiliator Melia Sehat Sejahtera Bisa Dikerjakan Oleh Siapapun Sebagai Pekerjaan Utama Ataupun Pekerjaan Sampingan.\n\n🏢Melia Sehat Sejahtera Telah Berpengalaman Selama Lebih Dari 20 Tahun Di Indonesia, Memiliki Izin Lengkap, Kantor Megah & Nyaman, Serta Pembayar Pajak Terbesar Dibidang Bisnis Yang Sama\n\nCOMPANY PROFILE || PT MELIA SEHAT SEJAHTERA\nkami adalah perusahaan yang bergerak dibisnis jaringan distributor, Kami juga telah berdiri lebih dari 20 Tahun dan kami juga memiliki semua izin peraturan yang ada diseluruh indonesia. Kami juga adalah pembayar pajak terbesar dibisnis distributor jaringan dan telah ditetapkan sebagai perusahaan duta pajak\n\nMelia Sehat Sejahtera memberi solusi kesehatan dan tambahan penghasilan yg sangat besar, dengan cara jujur, rasional dan legal. \n\nBisnis ini dapat dikerjakan tanpa mengganggu pekerjaan utama anda.\n\nBisnis ini akan menjadi solusi ekonomi bagi siapa saja.. Membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.\n\nSudah terbukti 20 tahun lebih, menghasilkan banyak orang, yg hidupnya menjadi jauh lebih baik.\n\nYang ingin tau caranya, yoook kita ngobrol.. akan saya jelaskan.. 🙂👍\n\nINFO ADMIN WHATSAPP TELEGRAM IMO \n                👇 👇 👇    \n☎️👉082134510355/082223420040/085229793886👈☎️\n👇\nTIKTOK \n https://www.tiktok.com/\n👇 \nVIDEO PROFILE AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • VIDEO PROFILE PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA 20...  \n👇\nMARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nPESAN TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN TOP LEADER MSS IR SUKUR NABABAN ANGG...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MEL...  \n👇\nRAIH SUKSES DI AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • RAIH SUKSES DI PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 00...  \n👇\nENAM PILAR AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • ENAM PILAR KEKUATAN AFFILIATOR PT MELIA SE...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN 001 TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA S...  \n👇\nMELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nCARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • CARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT M...  \n👇\nWEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • WEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU 001 TO...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA01\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA02\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n\nPAHAMI TONTON SEMUANYA SAMPAI SELESAI BIAR TIDAK SALAH PAHAM GAESSSSSS \nJANGAN KOMENTAR SEBELUM DITONTON SEMUANYA PAHAM TIDAK ANDA???\n👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆\n▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️\n#trending #viral #affiliatorptmeliasehatsejahtera #affiliatemarketing #ENDARTOSAPUTROTV\n#GENERASIYOGYAKARTAENDARTOSAPUTRO(ENDARTO SAPUTRO TV) ‎⁨‪‬ #tranding #viralvideo #skincare #meliaskincare #meliaskincarepremium #meliaskincareekstrakpropolis #meliapropolis #meliabiyang #anggotadpr #anggotadprri #dpr #dprri #anggotadprri4priode #podcast #trandingpodcast #trandingmeliapodcest #meliapodcest #trandingptmeliasehatsejahterapodcast #viralmeliapodcast #viralpodcast #viralmeliasehatsejahterapodcest #viralmeliapodcest #viral #affiliator #trandingaffiliatorptmeliasehatsejahtera #viralptmeliasehatsejahtera #fyp #fypaffiliatorptmeliasehatsejahterapodcast #fypmeliapropolisptmeliasehatsejahtera #fypmeliabiyangptmeliasehatsejahtera #fypskincare #fypmeliaskincarepremium #fypmeliaskincareekstrakpropolis", "post_id": "NYiCn2WS3vo"}}, {"key": "ENDARTOSAPUTRO", "attributes": {"label": "ENDARTOSAPUTRO", "x": 602.2671895107429, "y": 743.7723209194045, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 26.6951, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "NYiCn2WS3vo", "id": "ENDARTOSAPUTRO", "source": "youtube-000001", "content": "SEMOGA DOA DAN HARAPAN TERKABULKAN\n\nSelamat datang di PT MELIA SEHAT SEJAHTERA Semoga anda bergabung bersama kami dan sukses bersama kami\n\n💼Melia Sehat Sejahtera Memberikan Kesempatan Kerjasama Bisnis Menjadi Member Distributor Dan Affiliator Dengan Potensi Penghasilan Dari Ratusan Ribu Hingga Jutaan Rupiah Setiap Hari Ditambah Dengan Hadiah Insentif Prestasi Sukses Dari Nominal Rp30.000.000,-An Hingga Rumah Seharga Rp5.000.000.000,-\n\n📝Syarat Untuk Menjadi Distributor & Affiliator Adalah Harus Membeli Paket Produk Melia Sehat Sejahtera Yang Berkualitas Dan Sesuai Dengan Harga Pasar, Maka Otomatis Akan Memiliki Bisnis Sebagai Affiliator Dan Distributor Melia Sehat Sejahtera. \n\n✅Jelas Bahwa Bisnis Melia Sehat Sejahtera Bukan Cari-Cari Orang, Bukan Money Game, Atau Investasi Dimana Anda Memperoleh Penghasilan Tanpa Bekerja.\n\n✅Melia Sehat Sejahtera Adalah Terbaik & Terdepan Serta Terpercaya Dibidang Bisnis Affiliator Karena Memiliki Produk-Produk Terbaik Dan Potensi Komisi Besar Dan System Pembayaran Tercepat. \n\n✅Bisnis Affiliator Melia Sehat Sejahtera Bisa Dikerjakan Oleh Siapapun Sebagai Pekerjaan Utama Ataupun Pekerjaan Sampingan.\n\n🏢Melia Sehat Sejahtera Telah Berpengalaman Selama Lebih Dari 20 Tahun Di Indonesia, Memiliki Izin Lengkap, Kantor Megah & Nyaman, Serta Pembayar Pajak Terbesar Dibidang Bisnis Yang Sama\n\nCOMPANY PROFILE || PT MELIA SEHAT SEJAHTERA\nkami adalah perusahaan yang bergerak dibisnis jaringan distributor, Kami juga telah berdiri lebih dari 20 Tahun dan kami juga memiliki semua izin peraturan yang ada diseluruh indonesia. Kami juga adalah pembayar pajak terbesar dibisnis distributor jaringan dan telah ditetapkan sebagai perusahaan duta pajak\n\nMelia Sehat Sejahtera memberi solusi kesehatan dan tambahan penghasilan yg sangat besar, dengan cara jujur, rasional dan legal. \n\nBisnis ini dapat dikerjakan tanpa mengganggu pekerjaan utama anda.\n\nBisnis ini akan menjadi solusi ekonomi bagi siapa saja.. Membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.\n\nSudah terbukti 20 tahun lebih, menghasilkan banyak orang, yg hidupnya menjadi jauh lebih baik.\n\nYang ingin tau caranya, yoook kita ngobrol.. akan saya jelaskan.. 🙂👍\n\nINFO ADMIN WHATSAPP TELEGRAM IMO \n                👇 👇 👇    \n☎️👉082134510355/082223420040/085229793886👈☎️\n👇\nTIKTOK \n https://www.tiktok.com/\n👇 \nVIDEO PROFILE AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • VIDEO PROFILE PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA 20...  \n👇\nMARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nPESAN TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN TOP LEADER MSS IR SUKUR NABABAN ANGG...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MEL...  \n👇\nRAIH SUKSES DI AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • RAIH SUKSES DI PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 00...  \n👇\nENAM PILAR AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • ENAM PILAR KEKUATAN AFFILIATOR PT MELIA SE...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN 001 TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA S...  \n👇\nMELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nCARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • CARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT M...  \n👇\nWEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • WEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU 001 TO...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA01\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA02\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n\nPAHAMI TONTON SEMUANYA SAMPAI SELESAI BIAR TIDAK SALAH PAHAM GAESSSSSS \nJANGAN KOMENTAR SEBELUM DITONTON SEMUANYA PAHAM TIDAK ANDA???\n👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆\n▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️\n#trending #viral #affiliatorptmeliasehatsejahtera #affiliatemarketing #ENDARTOSAPUTROTV\n#GENERASIYOGYAKARTAENDARTOSAPUTRO(ENDARTO SAPUTRO TV) ‎⁨‪‬ #tranding #viralvideo #skincare #meliaskincare #meliaskincarepremium #meliaskincareekstrakpropolis #meliapropolis #meliabiyang #anggotadpr #anggotadprri #dpr #dprri #anggotadprri4priode #podcast #trandingpodcast #trandingmeliapodcest #meliapodcest #trandingptmeliasehatsejahterapodcast #viralmeliapodcast #viralpodcast #viralmeliasehatsejahterapodcest #viralmeliapodcest #viral #affiliator #trandingaffiliatorptmeliasehatsejahtera #viralptmeliasehatsejahtera #fyp #fypaffiliatorptmeliasehatsejahterapodcast #fypmeliapropolisptmeliasehatsejahtera #fypmeliabiyangptmeliasehatsejahtera #fypskincare #fypmeliaskincarepremium #fypmeliaskincareekstrakpropolis", "post_id": "NYiCn2WS3vo"}}, {"key": "endartosaputr...", "attributes": {"label": "endartosaputr...", "x": 265.32074567957153, "y": 434.3688159431682, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 26.6951, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "NYiCn2WS3vo", "id": "endartosaputr...", "source": "youtube-000001", "content": "SEMOGA DOA DAN HARAPAN TERKABULKAN\n\nSelamat datang di PT MELIA SEHAT SEJAHTERA Semoga anda bergabung bersama kami dan sukses bersama kami\n\n💼Melia Sehat Sejahtera Memberikan Kesempatan Kerjasama Bisnis Menjadi Member Distributor Dan Affiliator Dengan Potensi Penghasilan Dari Ratusan Ribu Hingga Jutaan Rupiah Setiap Hari Ditambah Dengan Hadiah Insentif Prestasi Sukses Dari Nominal Rp30.000.000,-An Hingga Rumah Seharga Rp5.000.000.000,-\n\n📝Syarat Untuk Menjadi Distributor & Affiliator Adalah Harus Membeli Paket Produk Melia Sehat Sejahtera Yang Berkualitas Dan Sesuai Dengan Harga Pasar, Maka Otomatis Akan Memiliki Bisnis Sebagai Affiliator Dan Distributor Melia Sehat Sejahtera. \n\n✅Jelas Bahwa Bisnis Melia Sehat Sejahtera Bukan Cari-Cari Orang, Bukan Money Game, Atau Investasi Dimana Anda Memperoleh Penghasilan Tanpa Bekerja.\n\n✅Melia Sehat Sejahtera Adalah Terbaik & Terdepan Serta Terpercaya Dibidang Bisnis Affiliator Karena Memiliki Produk-Produk Terbaik Dan Potensi Komisi Besar Dan System Pembayaran Tercepat. \n\n✅Bisnis Affiliator Melia Sehat Sejahtera Bisa Dikerjakan Oleh Siapapun Sebagai Pekerjaan Utama Ataupun Pekerjaan Sampingan.\n\n🏢Melia Sehat Sejahtera Telah Berpengalaman Selama Lebih Dari 20 Tahun Di Indonesia, Memiliki Izin Lengkap, Kantor Megah & Nyaman, Serta Pembayar Pajak Terbesar Dibidang Bisnis Yang Sama\n\nCOMPANY PROFILE || PT MELIA SEHAT SEJAHTERA\nkami adalah perusahaan yang bergerak dibisnis jaringan distributor, Kami juga telah berdiri lebih dari 20 Tahun dan kami juga memiliki semua izin peraturan yang ada diseluruh indonesia. Kami juga adalah pembayar pajak terbesar dibisnis distributor jaringan dan telah ditetapkan sebagai perusahaan duta pajak\n\nMelia Sehat Sejahtera memberi solusi kesehatan dan tambahan penghasilan yg sangat besar, dengan cara jujur, rasional dan legal. \n\nBisnis ini dapat dikerjakan tanpa mengganggu pekerjaan utama anda.\n\nBisnis ini akan menjadi solusi ekonomi bagi siapa saja.. Membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.\n\nSudah terbukti 20 tahun lebih, menghasilkan banyak orang, yg hidupnya menjadi jauh lebih baik.\n\nYang ingin tau caranya, yoook kita ngobrol.. akan saya jelaskan.. 🙂👍\n\nINFO ADMIN WHATSAPP TELEGRAM IMO \n                👇 👇 👇    \n☎️👉082134510355/082223420040/085229793886👈☎️\n👇\nTIKTOK \n https://www.tiktok.com/\n👇 \nVIDEO PROFILE AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • VIDEO PROFILE PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA 20...  \n👇\nMARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nPESAN TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN TOP LEADER MSS IR SUKUR NABABAN ANGG...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MEL...  \n👇\nRAIH SUKSES DI AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • RAIH SUKSES DI PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 00...  \n👇\nENAM PILAR AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • ENAM PILAR KEKUATAN AFFILIATOR PT MELIA SE...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN 001 TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA S...  \n👇\nMELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nCARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • CARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT M...  \n👇\nWEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • WEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU 001 TO...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA01\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA02\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n\nPAHAMI TONTON SEMUANYA SAMPAI SELESAI BIAR TIDAK SALAH PAHAM GAESSSSSS \nJANGAN KOMENTAR SEBELUM DITONTON SEMUANYA PAHAM TIDAK ANDA???\n👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆\n▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️\n#trending #viral #affiliatorptmeliasehatsejahtera #affiliatemarketing #ENDARTOSAPUTROTV\n#GENERASIYOGYAKARTAENDARTOSAPUTRO(ENDARTO SAPUTRO TV) ‎⁨‪‬ #tranding #viralvideo #skincare #meliaskincare #meliaskincarepremium #meliaskincareekstrakpropolis #meliapropolis #meliabiyang #anggotadpr #anggotadprri #dpr #dprri #anggotadprri4priode #podcast #trandingpodcast #trandingmeliapodcest #meliapodcest #trandingptmeliasehatsejahterapodcast #viralmeliapodcast #viralpodcast #viralmeliasehatsejahterapodcest #viralmeliapodcest #viral #affiliator #trandingaffiliatorptmeliasehatsejahtera #viralptmeliasehatsejahtera #fyp #fypaffiliatorptmeliasehatsejahterapodcast #fypmeliapropolisptmeliasehatsejahtera #fypmeliabiyangptmeliasehatsejahtera #fypskincare #fypmeliaskincarepremium #fypmeliaskincareekstrakpropolis", "post_id": "NYiCn2WS3vo"}}, {"key": "generasiyogyakartaendartos1718", "attributes": {"label": "generasiyogyakartaendartos1718", "x": 297.93866326574334, "y": 985.5940951472353, "size": 3.0, "color": "#3EC764", "sentiment": "positif", "labels": ["youtube-000001"], "scores": {"pagerank": 26.6951, "eigenvector": 0.0, "in_degree": 1, "out_degree": 0, "degree": 1}, "_id": "NYiCn2WS3vo", "id": "generasiyogyakartaendartos1718", "source": "youtube-000001", "content": "SEMOGA DOA DAN HARAPAN TERKABULKAN\n\nSelamat datang di PT MELIA SEHAT SEJAHTERA Semoga anda bergabung bersama kami dan sukses bersama kami\n\n💼Melia Sehat Sejahtera Memberikan Kesempatan Kerjasama Bisnis Menjadi Member Distributor Dan Affiliator Dengan Potensi Penghasilan Dari Ratusan Ribu Hingga Jutaan Rupiah Setiap Hari Ditambah Dengan Hadiah Insentif Prestasi Sukses Dari Nominal Rp30.000.000,-An Hingga Rumah Seharga Rp5.000.000.000,-\n\n📝Syarat Untuk Menjadi Distributor & Affiliator Adalah Harus Membeli Paket Produk Melia Sehat Sejahtera Yang Berkualitas Dan Sesuai Dengan Harga Pasar, Maka Otomatis Akan Memiliki Bisnis Sebagai Affiliator Dan Distributor Melia Sehat Sejahtera. \n\n✅Jelas Bahwa Bisnis Melia Sehat Sejahtera Bukan Cari-Cari Orang, Bukan Money Game, Atau Investasi Dimana Anda Memperoleh Penghasilan Tanpa Bekerja.\n\n✅Melia Sehat Sejahtera Adalah Terbaik & Terdepan Serta Terpercaya Dibidang Bisnis Affiliator Karena Memiliki Produk-Produk Terbaik Dan Potensi Komisi Besar Dan System Pembayaran Tercepat. \n\n✅Bisnis Affiliator Melia Sehat Sejahtera Bisa Dikerjakan Oleh Siapapun Sebagai Pekerjaan Utama Ataupun Pekerjaan Sampingan.\n\n🏢Melia Sehat Sejahtera Telah Berpengalaman Selama Lebih Dari 20 Tahun Di Indonesia, Memiliki Izin Lengkap, Kantor Megah & Nyaman, Serta Pembayar Pajak Terbesar Dibidang Bisnis Yang Sama\n\nCOMPANY PROFILE || PT MELIA SEHAT SEJAHTERA\nkami adalah perusahaan yang bergerak dibisnis jaringan distributor, Kami juga telah berdiri lebih dari 20 Tahun dan kami juga memiliki semua izin peraturan yang ada diseluruh indonesia. Kami juga adalah pembayar pajak terbesar dibisnis distributor jaringan dan telah ditetapkan sebagai perusahaan duta pajak\n\nMelia Sehat Sejahtera memberi solusi kesehatan dan tambahan penghasilan yg sangat besar, dengan cara jujur, rasional dan legal. \n\nBisnis ini dapat dikerjakan tanpa mengganggu pekerjaan utama anda.\n\nBisnis ini akan menjadi solusi ekonomi bagi siapa saja.. Membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.\n\nSudah terbukti 20 tahun lebih, menghasilkan banyak orang, yg hidupnya menjadi jauh lebih baik.\n\nYang ingin tau caranya, yoook kita ngobrol.. akan saya jelaskan.. 🙂👍\n\nINFO ADMIN WHATSAPP TELEGRAM IMO \n                👇 👇 👇    \n☎️👉082134510355/082223420040/085229793886👈☎️\n👇\nTIKTOK \n https://www.tiktok.com/\n👇 \nVIDEO PROFILE AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • VIDEO PROFILE PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA 20...  \n👇\nMARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MARKETING PLAN AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nPESAN TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN TOP LEADER MSS IR SUKUR NABABAN ANGG...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • E.S.N CARA SUKSES MEMBER AFFILIATOR PT MEL...  \n👇\nRAIH SUKSES DI AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • RAIH SUKSES DI PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 00...  \n👇\nENAM PILAR AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • ENAM PILAR KEKUATAN AFFILIATOR PT MELIA SE...  \n👇\nPESAN 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • PESAN 001 TOP LEADER AFFILIATOR PT MELIA S...  \n👇\nMELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA \n   • MELIA PROPOLIS AFFILIATOR PT MELIA SEHAT S...  \n👇\nCARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • CARA MENJELASKAN APA ITU.. AFFILIATOR PT M...  \n👇\nWEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU AFFILIATOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA 001 TOP LAEDER MSS IR SUKUR NABABAN ANGGOTA DPR RI 4 PERIODE \n   • WEBSITE MU ADALAH JANTUNG BISNIS MU 001 TO...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA01\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n👇\nWEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT MELIA SEHAT SEJAHTERA PA02\n   • WEBSITE MEMBER AFFILIATOR & DISTRIBUTOR PT...  \n\nPAHAMI TONTON SEMUANYA SAMPAI SELESAI BIAR TIDAK SALAH PAHAM GAESSSSSS \nJANGAN KOMENTAR SEBELUM DITONTON SEMUANYA PAHAM TIDAK ANDA???\n👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆\n▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️\n#trending #viral #affiliatorptmeliasehatsejahtera #affiliatemarketing #ENDARTOSAPUTROTV\n#GENERASIYOGYAKARTAENDARTOSAPUTRO(ENDARTO SAPUTRO TV) ‎⁨‪‬ #tranding #viralvideo #skincare #meliaskincare #meliaskincarepremium #meliaskincareekstrakpropolis #meliapropolis #meliabiyang #anggotadpr #anggotadprri #dpr #dprri #anggotadprri4priode #podcast #trandingpodcast #trandingmeliapodcest #meliapodcest #trandingptmeliasehatsejahterapodcast #viralmeliapodcast #viralpodcast #viralmeliasehatsejahterapodcest #viralmeliapodcest #viral #affiliator #trandingaffiliatorptmeliasehatsejahtera #viralptmeliasehatsejahtera #fyp #fypaffiliatorptmeliasehatsejahterapodcast #fypmeliapropolisptmeliasehatsejahtera #fypmeliabiyangptmeliasehatsejahtera #fypskincare #fypmeliaskincarepremium #fypmeliaskincareekstrakpropolis", "post_id": "NYiCn2WS3vo"}}], "edges": [{"key": "alsinkqy", "source": "alsinkqy", "target": "PaltiHutabarat", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "fuadviking", "source": "fuadviking", "target": "PenCincau", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "fuadviking", "source": "fuadviking", "target": "BosPurwa", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tweet-000004"}}, {"key": "voiceofpkb", "source": "voiceofpkb", "target": "marwan_dasopang_official", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "voiceofpkb", "source": "voiceofpkb", "target": "dpp_pkb", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "inusa.media", "source": "inusa.media", "target": "inusamedia", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "instagram-000001"}}, {"key": "bumijurnalis", "source": "bumijurnalis", "target": "bumi_jurnalis", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "vocindonesia.com", "source": "vocindonesia.com", "target": "gerindra", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "vocindonesia.com", "source": "vocindonesia.com", "target": "KPK_RI", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "vocindonesia.com", "source": "vocindonesia.com", "target": "Kejaksaan.RI", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "vocindonesia.com", "source": "vocindonesia.com", "target": "Sekretariat", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "vocindonesia.com", "source": "vocindonesia.com", "target": "Gibran", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "20", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "198", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "75", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "DPR", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "PDI", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "Kementerian", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "Kementerian", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "irineyusianarobaputri", "source": "irineyusianarobaputri", "target": "KEMENDIKBUD", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "tiktok-000001"}}, {"key": "@kronologifakta", "source": "@kronologifakta", "target": "kronologifakta", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "kemensosri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "kemendagri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "bpjskesehatan_ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "kemenkes_ri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@TheIndonesiaPost", "source": "@TheIndonesiaPost", "target": "kemendagri", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@OfficialiNews", "source": "@OfficialiNews", "target": "officialinews", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@ENDARTOSAPUTROTV", "source": "@ENDARTOSAPUTROTV", "target": "ENDARTOSAPUTRO", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@ENDARTOSAPUTROTV", "source": "@ENDARTOSAPUTROTV", "target": "endartosaputr...", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}, {"key": "@ENDARTOSAPUTROTV", "source": "@ENDARTOSAPUTROTV", "target": "generasiyogyakartaendartos1718", "attributes": {"label": "mention", "type": "mention", "source": "youtube-000001"}}]}